Indonesia Enggan Berspekulasi Veto Israel Terkait Keanggotaan Penuh OECD
Kamis, 30 Mei 2024 | 11:45 WIB

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal (Beritasatu.com/Jayanty Nada Shofa)
Jakarta, Beritasatu.com - Status keanggotaan penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Indonesia harus disetujui semua anggota perkumpulan negara maju tersebut, termasuk Israel. Indonesia enggan berspekulasi apakah Israel akan menghalangi upaya Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD.
Diketahui, Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dalam beberapa kesempatan secara tegas menyatakan dukungannya dalam pembentukan negara Palestina. Indonesia juga berulang kali mengecam tindakan Israel di wilayah Palestina.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal menyatakan Indonesia enggan berspekulasi dan fokus untuk menyelesaikan proses aksesi.
ADVERTISEMENT
"Kami tidak bisa membuat spekulasi bahwa Israel pasti akan memveto (keanggotaan OECD Indonesia). Masih ada proses panjang di depan. Proses penilaian diri saja belum selesai," kata Lalu dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/5/2024).
"Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam tiga atau lima tahun ke depan. Mudah-mudahan, dalam lima tahun ke depan, Israel akan mengakui solusi dua negara, dan Palestina akan menjadi negara merdeka serta anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujar Lalu.
OECD sekarang menunggu Indonesia untuk mengajukan memorandum awal. Dalam dokumen ini, Indonesia diharapkan melakukan penilaian diri apakah kebijakan yang ada saat ini sejalan dengan OECD.
OECD kemudian akan meluncurkan tinjauan teknis yang ketat untuk mengevaluasi apakah kebijakan publik Indonesia sesuai dengan standar kelompok tersebut. Setelah tinjauan selesai, Dewan OECD akan memutuskan apakah akan menerima Indonesia berdasarkan dokumen-dokumen tersebut.
Pemerintah Indonesia telah membentuk satuan tugas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang akan fokus mempercepat proses aksesi. Indonesia bertekad menyelesaikan seluruh proses aksesi dalam waktu 3 tahun atau pada 2027.
Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, mengatakan akan lebih baik bagi Indonesia untuk tidak hanya fokus pada tenggat waktu pribadi, tetapi juga memastikan bahwa reformasi dilaksanakan dengan benar.
"Kami paling fokus pada konten dan substansi pekerjaan. Sangat baik mengetahui pemerintah Indonesia sangat ingin bergerak cepat, dan kami akan mendukung Indonesia sebaik mungkin," kata Cormann.

OECD tidak menetapkan batas waktu kapan Indonesia harus menyelesaikan apa yang perlu dilakukan untuk membuktikan layak menjadi bagian dari kelompok tersebut. Cormann mengatakan berapa lama proses aksesi akan tergantung pada kecepatan dan responsivitas pemerintah Indonesia untuk memenuhi standar OECD.
Dewan OECD pertama kali menyetujui pembukaan pembicaraan aksesi dengan Israel pada 2007. Israel juga harus menjalani proses tinjauan teknis sebelum resmi menjadi anggota OECD pada 2010.

https://www.beritasatu.com/internasi...aan-penuh-oecd


tenang, kl emang suka sama suka jgn malu2 donk