Pada Selasa 16 April 2024, tim hukum Prabowo – Gibran menyerahkan dokumen kesimpulan sidang sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim hukum yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu membeberkan 3 poin penegasan dalam kesimpulan tersebut.

Pertama, bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon (kubu 01 dan 03) yang menyatakan Presiden melanggar TAP MPRI IX/MPR/1998 dan sejumlah peraturan lainnya terkait larangan nepotisme merupakan dalil-dalil yang tidak tepat.

Dalil tuduhan nepotisme itu dinilai tidak tepat karena Jokowi tidak mengangkat Gibran yang merupakan putra sulungnya sebagai pejabat negara.

Lagipula putusan MK yang menyatakan Gibran bisa ikut kontestasi Pilpres yakni Putusan 90 bersifat self executing, sehingga tanpa perubahan PKPU pun putusan itu sudah berlaku.

Gibran yang dipilih langsung oleh rakyat tidak termasuk dalam perilaku nepotisme. Oleh karena itu gugatan Ganjar dan Anies gagal buktikan ada nepotisme dalam pencalonan Gibran.

Sumber :
https://nasional.kompas.com/read/202...i-dari-tuduhan


Kedua, terkait politisasi bansos, Yusril menganggap beras berstiker Prabowo – Gibran yang dibawa ke sidang MK sebagai barang bukti tak berarti kecurangan Pilpres 2024.

“Kasus 1 karung beras, dia bicara apa di persidangan ini? Jadi, dia harus membuktikan kecurangan terjadi dari 38 (provinsi). Berarti harus ada di 20 provinsi minimal,” ungkap Yusril.

Yusril mencontohkan di level pilkada kabupaten/kota pun, harus ada unsur pelanggaran di setengah lebih wilayah untuk membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Kalau kecamatan ada 9, kalau 5 terjadi maka bisa dikatakan TSM itu terbukti,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Yusril merasa heran dengan kubu Ganjar – Mahfud yang hanya membawa 1 saksi terkait kecurangan dan politisasi pembagian beras bansos di Medan saja.

Seandainya kesaksian itu benar adanya dia tidak menggugurkan seluruh hasil pemilu, jadi untuk membuktikan TSM, dia harus bekerja untuk mengumpulkan bukti di 20 provinsi,” tambah Yusril.

Lagipula soal bansos sudah dipaparkan sejelas-jelasnya oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial dan tidak ada keterkaitan antara pembagian bansos dengan politisasi pemilu.

Harus diingat juga Menteri Risma adalah kader PDIP yang tunduk pada Megawati, bukan Jokowi. Sehingga makin mematahkan gugatan Ganjar dan Anies soal adanya politisasi bansos.

Sumber :
https://nasional.kompas.com/read/202...k-tak-buktikan


Ketiga, kubu 01 dan 03 tidak mempersoalkan perselisihan suara. Wakil Ketua Tim Prabowo – Gibran, Otto Hasibuan menyatakan para pemohon justru mendalilkan kecurangan pemilu yang jelas-jelas bukan wewenang MK untuk mengadili.

"Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh, tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu," kata Otto.

Otto menjelaskan tudingan kubu 01 dan 03 merupakan ranah Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

Oleh karena itu gugatan Ganjar dan Anies salah gugat, karena mengajukan gugatan sengketa pilpres tanpa tahu berapa banyak selisih suara yang dipermasalahkan atau disengketakan.

Aneh sekali ketika 01 dan 03 tak tahu berapa banyak selisih suara yang dianggap sebagai bukan suara Prabowo – Gibran, tapi minta pilpres ulang.

Ibarat kata ada gubernur cuma dapat 5 % di Pilkada lalu minta seluruh Pilkada dilulang tanpa tahu berapa suara yang menurut dirinya dicuri oleh lawan mainnya.

Sepertinya aspek ini hanya bagian dari komedi Ganjar dan Anies di MK.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-selisih-suara

Merujuk pada 3 poin tersebut, menandakan bahwa putusan MK kemungkinan besar menolak seluruh gugatan Ganjar dan Anies.