Kehidupan warga Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berubah. Hal itu tidak terlepas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sukini, 50 tahun, warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Utara, adalah salah seorang yang kena dampak.

Tempat tinggalnya dihuni warga keturunan Suku Balik, Suku Paser, dan transmigran, berimpitan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Sukini tidak ikut bersukacita atas pembangunan IKN. "Di sini mau jadi kota, kalau kami mau diusir sama saja. Ndak melihat kami kota itu."

Sukini tidak sendiri, ada Syarariyah, 48 tahun, warga keturunan Suku Paser yang merasakan hal sama. Semula, Syarariyah dan suaminya girang saat mendengar kabar bahwa ibu kota akan pindah ke Penajam Paser Utara, tempatnya tinggal. Namun, kini perasaannya diliputi kekhawatiran. Dia khawatir akan tersingkirkan.

"Katanya nanti di IKN ini ada teknologi canggihnya, pakai motor listrik, kami ingin lihat itu IKN bagaimana nantinya," kata Syarariyah.

Tinggal menunggu waktu

Suasana pembangunan Kompleks Istana Kepresidenan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 2 November 2023.

Satu per satu warga Desa Bumi Harapan sudah digusur. Keluarga Syarariyah termasuk warga yang digusur. Kini, dia dan Sukini tinggal menunggu waktu.

Persoalannya, kata dia, proses penawaran ganti rugi disampaikan kepada warga satu per satu. Hal itu membuat warga sulit menggalang kekuatan untuk memperjuangkan haknya. Syarariyah bahkan kerap tidak mengetahui kapan tetangganya akan pindah dari Desa Bumi Harapan.

Ada pula warga yang terpaksa menjauh dari IKN lantaran uang ganti rugi yang diterima tak sebanding dengan harga tanah yang naik drastis.


"Sedih lah, dijauhkan dari keluarga kita yang tadinya dekat bisa ngumpul, bisa tahu kabar, dan lagi orangtua juga jauh," ucapnya, "sedikit-sedikit masyarakat di sini sudah tersingkir dengan IKN ini."

Jika ada pihak mengatasnamakan PRMN yang memeras, menipu dan melanggar kode etik, sampaikan pengaduan pada kami.

Rini, 26 tahun, juga menyampaikan keluhan. Warga keturunan Suku Paser itu kini harus hidup terpisah dengan keluarga. Keluarganya pindah ke Batu Engau, jarak yang cukup jauh dari desa tempat tinggalnya. Untuk bertemu, dia mesti menempuh 9 jam perjalanan.

Warga Suku Balik dan Suku Paser, suku adat yang menempati wilayah IKN, merupakan yang paling terdampak dengan pembangunan itu. Sosiolog dari Universitas Mulawarman Sri Mulianti mengungkapkan, hal-hal yang sejak awal dikhawatirkan ihwal nasib warga lokal sudah menjadi kenyataan.

Masyarakat setempat disingkirkan. Mereka dibiarkan menata kehidupannya dari nol, sedangkan kampung halamannya berubah muka menjadi kota modern yang tak bisa mereka nikmati.

"Sebenarnya ini kan cuma pengulangan saja dari modus operandi tentang bagaimana masyarakat sengaja disingkirkan di dalam pembangunan itu," kata dia.

Tak punya pilihan lain
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melihat panel surya saat groundbreaking PLTS untuk IKN.

Hamidah, 60 tahun, mengungkapkan bahwa ketika kali pertama rencana pembangunan IKN, dia belum membayangkan suatu waktu tempat tinggalnya akan digusur. Rumahnya digusur untuk pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah dan sampah terpadu IKN. Kala itu, dia tak punya pilihan untuk menolak.

"Kalau saya ndak mau ngikut, yang sebelah-sebelah kan ikut semua. Kalau saya bertahan, otomatis saya sendirian. Kalau kompak bertahan, otomatis saya bertahan juga," kata dia, seperti dilaporkan BBC News Indonesia.

Pada Medio 2023, rumah kayunya ditaksir ganti rugi Rp56 juta. Beruntung bagi Hamidah lantaran punya lahan peninggalan orangtua. Perempuan 60 tahun itu lantas menerima total ganti rugi Rp500 juta.

Setelah menerima pembayaran ganti rugi, Hamidah cuma diberi waktu selama tiga hari untuk mengosongkan rumahnya. Dia pun mulai mencari rumah baru. Namun, ogah berada di sekitar kawasan IKN lantaran tak nyaman.

"Ndak nyaman lah saya. Nanti saya diangkat (digusur) lagi," ujarnya, "sudah digitukan rumah saya kan, ngapain saya tinggal di situ lagi."

Jika ada pihak mengatasnamakan PRMN yang memeras, menipu dan melanggar kode etik, sampaikan pengaduan pada kami.

Hamidah memilih tinggal di Waru, di rumah tipe 45 sebuah kompleks kecil. Harganya mencapai Rp240 juta. Sejak saat itu, kehidupannya dengan anak maupun cucunya berubah. Bila dulu terbiasa berladang, kini dia berjualan, membuka warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Secara ekonomi, kini kehidupan Hamidah membaik dan lebih nyaman. Selain itu, dia dan keluarganya juga sudah tak merasakan lagi bocor saat hujan.

Suasananya juga berbeda dengan kampungnya dulu, yang harus berjibaku dengan debu proyek yang bertebaran dan kendaraan proyek. Hamidah harus rela jauh dari keluarganya, meninggalkan kenangan akan kampung halamannya itu.***

https://www.pikiran-rakyat.com/nasio...rubah?page=all


Sampai saat tanah moyang

Tersentuh sebuah rencana