Indonesia perlu menggerakan dan memaksimalkan tiga mesin ekonomi untuk bisa terus berfungsi secara berkesinambungan ke depan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu menjadi pilihan  realistis di tengah kondisi dan situasi global yang penuh ketidakpastian yang potensial mengancam target dan rencana kerja ekonomi yang telah ditetapkan. Modal penguatan tersebut relatif besar dan secara  fiskal masih memberi ruang gerak bagi pemerintah dalam menghadapi kondisi yang memerlukan keputusan luar biasa. Modal tersebut terlihat dari data ekonomi yang telah dicapai pada tahun 2023 lalu, dimana ekonomi tumbuh sebesar 5,05% (yoy) dan mampu lebih tinggi dari angka consensus forecast sebesar 5,03%. Capaian yang baik ini ditopang oleh komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,82% (yoy) maupun PMTB/Investasi 4,40% (yoy). Berdasarkan lapangan usaha, sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor Transportasi dan Pergudangan. Sedangkan menurut pengeluaran, pertumbuhan tertinggi disumbang oleh konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Meski relatif melegakan, namun  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku penanggungjawab makro ekonomi nasional berharap agar semua pihak tidak berpuas diri dengan apa yang sudah diraih itu dan tetap bekerja keras karena tantangan yang datang belum akan berkurang.

Untuk itu, Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini saat berbicara secara virtual pada rapat di Kementerian Perdagangan menyebut ada tiga isu yang perlu mendapat penguatan untuk kerja ekonomi pada tahun 2024 ini. “Yang pertama mesin konvensional. Kita ketahui bersama tentunya kita harus membuka pasar ekspor dan kita harus meningkatkan produktivitas serta mendorong investasi yang lebih produktif atau lebih efisien. Kita tahu Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita sekarang sekitar 6, kita harus efisienkan sehingga ICOR targetnya ke angka 4,” tutur Menko Airlangga.

Kemudian yang kedua yakni mesin ekonomi baru atau mesin digital yang nantinya berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan di masa depan. Lalu yang ketiga menyempurnakan mesin ekonomi Pancasila, yaitu mesin ekonomi yang berkeadilan.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar, sangat membutuhkan infrastruktur konektivitas seperti jalan, pelabuhan, dan bandara dimana kehadiran infrastruktur ini dapat membuat biaya logistik lebih efisien. Efisiensi biaya logistik mejadi sangat penting untuk mendongkrak daya saing investasi di Indonesia.

“Tahun lalu bersama Menteri Bappenas dan Kepala BPS telah meluncurkan biaya logistik nasional, yang angkanya di tahun 2022 sebesar 14,29%. Kemudian kita mendorong agar sepuluh tahun ke depan bisa mendekati single digit dan di 2045 targetnya adalah 8%,” ujar Menko Airlangga. Dikatakannya lagi bahwa  pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kinerja logistik melalui berbagai kebijakan, salah satunya melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi sistem informasi antar instansi dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Secara umum, progres capaian rencana aksi NLE hingga 31 Desember 2023 melalui Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 telah berjalan dengan lancar. Keberadaan NLE telah berkontribusi dalam mendukung proses logistik nasional melalui langkah terobosan pada layanan SSm, SP2 online, dan DO online.

“Kemudian sesuai dengan Inpres 5 tahun 2020, Kementerian Perdagangan salah satu tugasnya ada integrasi pelaporan perdagangan antar pulau melalui sistem INSW. Saat ini Kementerian Perdagangan juga sedang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 yang tentu akan mengakomodasi perbaikan yang pro bisnis dan diharapkan ini bisa meningkatkan efisiensi kita,” kata Menko Airlangga.

Selain itu, dengan memperhatikan kondisi dan dinamika yang terjadi baik dalam lingkup global maupun domestik, Menko Airlangga mengatakan bahwa perlu untuk dilakukan penguatan penataan logistik nasional untuk mencapai target efisiensi dan penurunan biaya logistik nasional di tahun 2045, melalui penguatan NLE dan perluasan digitalisasi kegiatan logistik di luar pelabuhan, penurunan biaya logistik melalui standarisasi layanan logistik, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas melalui re-engineering jaringan pelayaran domestik dengan hub and spoke, dan pengembangan pusat logistik sebagai agregator komoditas unggulan daerah.

“Perbaikan sistem logistik ini juga Indonesia sedang memperhatikan untuk bergabung dan mempelajari Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) untuk memperluas fokus pasar di Amerika Selatan dan Amerika Tengah,” pungkasnya.