Jakarta, CNBC Indonesia - Pada 2024, separuh penduduk dunia akan melakukan pemilihan umum (pemilu). Tercatat sekitar 30 negara akan memilih pemimpinya, termasuk Pakistan yang terus bergulat dengan isu kecurangan.
Namun pemilu di negara Asia Selatan ini berubah menjadi ricuh. Protes pecah di seluruh Pakistan di tengah tuduhan meluasnya kecurangan yang menargetkan partai politik mantan perdana menteri dan kelompok nasionalis lainnya dalam pemilu tahun ini.
Hasil pemilu, yang berlangsung pada Kamis lalu, memberikan kejutan bagi partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin Imran Khan, yang memenangkan kursi terbanyak meskipun menghadapi tindakan keras oleh kekuatan militer negara tersebut.

Sebagai informasi, Khan, mantan bintang kriket, awalnya dilarang mengikuti pemilu dan dijatuhi beberapa hukuman penjara yang lama pada hari-hari menjelang pemungutan suara.


Namun tanpa adanya pemenang mayoritas yang jelas, negara ini tetap berada dalam kekacauan karena beberapa partai menyatakan mereka akan membentuk pemerintahan, dan protes menutup sebagian besar negara tersebut.
Gelombang popularitas membuat para kandidat yang berafiliasi dengan PTI mendapatkan lebih dari 90 kursi parlemen, namun hal ini tidak cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Partai Khan pun mengklaim jumlah sebenarnya kursi yang dimenangkannya lebih dari 150 dan menuduh adanya kecurangan sistematis dalam penghitungan dan pencatatan suara. Mereka menantang lusinan hasil di pengadilan.

Protes Meletus
Pada Minggu, partai tersebut mengorganisir protes di luar kantor komisi pemilihan umum di daerah pemilihan di seluruh negeri dimana dugaan kecurangan terjadi.
Di Lahore, ratusan polisi antihuru-hara berkumpul untuk membubarkan protes PTI dan dalam beberapa kasus mereka didakwa terhadap kelompok yang melakukan protes damai dan menahan mereka.
Di kota Rawalpindi, selatan Islamabad, bentrokan dilaporkan dan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan puluhan pendukung PTI.
Laporan media lokal menyebut beberapa orang ditahan di Karachi, di selatan negara itu, ketika mereka menolak untuk membersihkan wilayah tersebut.
Polisi telah memperingatkan sebelumnya bahwa mereka akan mengambil tindakan keras terhadap pertemuan yang dianggap ilegal. Belum ada laporan mengenai korban cedera.

Partai Lain
PTI dan partai-partai kecil lainnya menuduh adanya campur tangan yang merajalela dalam pemilu, seperti yang telah didokumentasikan di masa lalu.
Mereka mengklaim kursi yang mereka menangkan, seringkali dengan mayoritas besar, diberikan kepada partai Liga Muslim Pakistan Nawaz (PML-N), yang dipimpin oleh Nawaz Sharif yang dianggap sebagai kandidat favorit militer, dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) , yang juga memiliki hubungan dekat dengan lembaga militer.

Salman Akram Raja termasuk di antara pimpinan PTI yang kalah dari calon yang diduga dekat dengan militer dan telah membawa kasusnya ke pengadilan. Pihaknya telah menangguhkan pengumuman hasil pemilu hingga sidang lebih lanjut.
Raja mengatakan dia telah memenangkan sekitar 150.000 suara, dibandingkan dengan lawannya yang memperoleh 50.000 suara, namun "kecurangannya dilakukan secara kurang ajar dan telanjang".
"Mereka memutuskan untuk menulis ulang hasilnya," kata Raja, yang mengklaim bahwa tas suara telah diisi dengan suara untuk memperbaiki hasil tersebut, seperti dikutip The Guardian.

Dia mengatakan bahwa penutupan semua layanan seluler dan internet oleh pemerintah, dengan dalih masalah keamanan, telah memungkinkan terjadinya penipuan. "Pemutusan internet direncanakan untuk menyerang keseluruhan pemilu dan mencurangi pemilu di seluruh negeri," katanya.

Namun Raja mengatakan PTI berpacu dengan waktu dalam perselisihannya, karena ada tenggat waktu dua minggu untuk mengumumkan kandidat akhir. Partai Khan telah menyatakan niatnya untuk membentuk pemerintahan, namun perlu memenangkan lebih banyak kursi dan kemungkinan akan berkoalisi dengan partai-partai kecil untuk mendapatkan mayoritas yang diperlukan.
Mereka juga menghadapi rintangan dari koalisi yang dipimpin oleh PML-N dan partai-partai lain, yang secara terbuka dinyatakan oleh Sharif sebagai pemerintahan berikutnya. Pada Minggu dipastikan mereka sedang berdiskusi dengan PPP dan pihak lain untuk mencegah PTI mengambil alih kekuasaan.

Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Eropa (UE) termasuk di antara negara-negara yang menyatakan keprihatinannya atas penyimpangan dan campur tangan dalam proses pemilu. Hasilnya tertunda secara signifikan dan memerlukan waktu tiga hari untuk diumumkan sepenuhnya. Sejauh ini, KPU telah menunda 10 hasil rapat nasional karena adanya perselisihan.

sumber