TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan potensi pecahnya konflik terbuka jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan para menterinya memihak dalam Pemilu 2024. Menurut dia, konflik terbuka itu berpeluang muncul akibat perbedaan pilihan politik para pejabat negata di internal kabinet.

Adi mengatakan, banyak menteri dalam kabinet Jokowi terafiliasi ke calon yang berbeda-beda. Dia mencontohkan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, membantah pemaparan data Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, dalam debat cawapres.
Mahfud Md merupakan cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Siti Nurbaya merupakan kader Partai NasDem yang dalam Pilpres 2024 mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sementara itu, Hadi Tjahjanto merupakan Purnawirawan TNI Angkatan Udara yang tak pernah menyatakan keberpihakannya secara tegas dalam Pilpres 2024.

Menurut Adi, bantahan Siti Nurbaya dan Hadi Tjahjanto terhadap Mahfud Md tentang data deforestasi dan redistribusi tanah merupakan tanda-tanda keretakan kabinet jika menteri boleh kampanye.

"Potensial terjadi konflik terbuka antarmenteri dan bahkan konflik dengan presiden karena beda pilihan politik," ujar Adi saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu, 24 Januari 2024.

Adi kemudian memetakan afiliasi politik para pejabat negara dalam pemerintahan. Dia mengatakan semua sudah tahu arah dukungan Jokowi pasti ke Prabowo Subianto karena faktor putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. "Termasuk menteri Golkar dan PAN akan total ke Prabowo," tutur dia.

Sementara Mahfud yang merupakan rival Prabowo, Adi mengatakan pasti didukung semua menteri dari PDIP, PPP, dan menteri nonpartai yang selama ini dekat dengan PDIP. Adapun para menteri PKB dan NasDem pasti akan condong ke kubu Anies-Muhaimin. Jika tak ada manajemen komunikasi dan mitigasi potensi konflik, dia berujar kondisi internal kabinet bisa runyam. "Bagaimana bisa menjelaskan situasi kabinet harmonis dalam kondisi seperti itu," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan Presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Tak hanya presiden, dia mengatakan menteri juga diperbolehkan memihak dan berkampanye. Yang paling penting, menurut Jokowi, adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024.


Pengamat Ungkap Potensi Konflik Terbuka jika Presiden Jokowi dan Menteri Memihak di Pemilu 2024 - Nasional Tempo.co

========================





lha itu lu ngomong sendiri gitu.

trus maksudnya gmn ?

a. boleh memihak tapi diem2 aja.
b. boleh memihak asal bukan prabowo.
c. gak ada yg boleh memihak siapapun
d. boleh memihak siapapun.

yg a : gak mungkin, krn jangankan memihak, nyalon aja boleh kok. masa suruh diem2. munafik itu namanya

yg b : itu pki namanya

yg c : namanya org, punya hati, punya harapan, kok suruh gak memihak ?

yg d : ya emang seharusnya gitu, kok lu larang ?

pengamat mabok cubung ini...