KNPB Klaim Eksistensi dan Hak Orang Papua di Jayapura Semakin Hilang: Bukti Nyata di Momen Pemilu
Kamis, 18 Januari 2024 11:57 WIB
Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap menyerukan agar masyarakat Papua menolak tegas Otonomi Khusus (Otsus) tahap II sertana rencana pemekaran provinsi di Bumi Cenderawasih. (Dok. Elisa Sekenyap -SP) 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA  - Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat, (KNPB) Ones Suhuniap mengklaim  kelompok nusantara mulai menunjukan taringnya di Kota Jayapura.
Hal itu, kata dia, dapat mengancam eksistensi masyarakat asli Papua di tanah airnya sendiri.
"Saya perediksi gerakan Papua Merdeka bertahan di Jayapura itu hanya tahun ini," kata Ones kepada Tribun-Papua.com, di Jayapura, Kamis, (18/1/2023).

Menurut Ones, sinyal kuat eksistensi kelompok nusantara ini dapat dilihat dari partisipasinya dalam Pemilu 2024, di mana kekuasaan politik di wilayah Tabi baik eksekutif maupun legislatif akan dikendalikan kaum migran.
"Pemekaran provinsi basis politik indentitas mengancam kekuasaan politik di Pemerintah Provinsi Papua, dan itu juga mengancam keberadaan orang Lapago dan Mepago yang ada wilayah Tabi," bebernya.
"Tokoh politik wilayah Tabi hanya hitungan jari, kekuasaan politik wilayah Tabi akan didominasi kelompok nusantara," imbuh Ones. 

Masih dikatakan Ones, dominasi keberadaan kelompok nusantara juga bisa dilihat dari sejumlah aksi digelar di Kota Jayapura.
"Ketika kita melakukan aksi demo damai kita akan berhadapan dengan kelompok nusantara. Jika hal itu terjadi maka orang gunung akan diusir ke Lapago dan Mepago dari wilayah Tabi," tuturnya.

Tak hanya itu, keberadaan kelompok nusantaran juga bisa mengancam mama-mama Papua yang berdagang di pasar.

Mama-mama itu bakal terancam karena peredaran uang dari borjuis di legislatif maupun eksekutif kepada kaum migran, ditambahk lagi peluang pasar  dimonopoli kaum migran. 
"Dilihat dari dinamika ini gerakan musti berpikir alternatif. Metode bangun gerakan kita saat ini dan berapa lama kita bertahan? Karena ketika pemekaran provinsi baru pemilihan gubernur definitif tahun depan. Kemudian orang Papua akan terserap masuk dalam sistem kolonial karena hidup ketergantungan ekonomi sudah tercipta maka orang Papua yang tersisa akan memperkuat sistem," jelas Ones.

Ones menyarankan agar orang asli Papua lebih peka lagi.
"Kita tentu berharap orang asli Papua  menjadi basis gerakan dan subyek, tetap sebagian sudah mati perlahan karena sebagian memperkuat sistem menjadi boneka," ucapnya.
"Nah pertanyannya, apa opsi terakhir sebagai solusi alternatif dan kapan revolusi demokratik bisa kita capai?" tutupnya. (*).

https://papua.tribunnews.com/2024/01...i-momen-pemilu