Beberapa waktu lalu Viral dan menjadi sorotan pernyataan Capres Prabowo Subianto mengenai izin usaha pertambangan (IUP) yang disebutnya diberikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam Diskusi Bersama Perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang, Jawa Timur.

Menurut Prabowo, Presiden Joko Widodo memberikan IUP bekas badan usaha swasta kepada PBNU.

Mulanya, Prabowo Subianto membahas dana abadi pesantren sebagai program pemerintahan era Jokowi.

Dia menyebut program itu sebagai 'pancingan' atau stimulus dalam memajukan pesantren.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga membahas 'pancingan' lain yang diberikan pemerintah kepada kalangan organisasi masyarakat (ormas).

"Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan, pertama ke PBNU. Itu pancing-pancing yang akan dibagi," ujar Prabowo Subianto.

Rusak Kredibilitas PBNU

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menyatakan keheranannya terhadap pernyataan Prabowo.


Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi merusak kredibilitas PBNU karena terkesan bahwa izin diberikan tanpa mekanisme yang sesuai peraturan.

Kok bisa Prabowo mengatakan izin yang dicabut kemudian langsung diberikan presiden kepada PBNU, bukankah ada mekanisme untuk pemberian sebuah izin?" ungkap Jazilul Fawaid dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/11/2023).

"Jangan sembarang bicara karena itu merusak kredibilitas PBNU yang seolah-olah dapat izin tanpa mekanisme yang sesuai peraturan,” ujar Jazilul

Jazilul mendesak Prabowo Subianto untuk menunjukkan bukti PBNU memperoleh izin tambang guna mencegah fitnah terhadap ormas Islam terbesar di Indonesia.

Ia menekankan agar pernyataan Prabowo tidak merugikan kredibilitas PBNU.

Jazilul pun mendesak Prabowo Subianto menunjukkan bukti PBNU memperoleh izin tambang.

Hal itu perlu dilakukan Prabowo untuk mencegah fitnah terhadap ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.

"Supaya tidak jadi fitnah, coba tunjukan bukti PBNU dapat izin tambang, tambang apa dan dimana tambangnya,” tutur Jazilul.

Lebih dari itu, Jazilul mengimbau Prabowo Subianto hati-hati dalam membuat pernyataan terhadap PBNU.

Dia khawatir pernyataan itu membuat citra PBNU menjadi negatif.

"Tolong jangan asal bicara seolah-olah PBNU dapat jatah. Ini perlu diperjelas supaya nanti tidak jadi fitnah, dikira oleh struktur dan simpatisan NU dibawah, pimpinan mereka dapat sesuatu tapi tidak transparan."

"Ini kan merusak organisasi. Jangan coreng nama baik PBNU" ujarnya.

Sedang Diproses

Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, dikutip dari CNNindonesia.com menjelaskan bahwa isu pemberian lahan tambang kepada PBNU sudah lama.

Hal ini dimulai dari pidato Presiden Joko Widodo di acara pembukaan Muktamar NU di Lampung pada tahun 2021.

Gus Yahya menegaskan bahwa konsesi tambang bagi PBNU sedang diproses dan tak ada hubungannya dengan situasi politik saat ini.

"Wong dulu belum ada apa-apa dikasih kok memang. Ini presiden waktu Muktamar itu saya siapkan konsesi untuk NU gitu dan langsung diproses cuma sekarang belum selesai," kata Gus Yahya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyinggung kesiapannya memberikan konsesi lahan pertambangan kepada NU dalam pidato pembukaan Muktamar NU di Pesantren Darussa'adah, Lampung, pada 22 Desember 2021.

Tawaran tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kader-kader muda potensial NU yang dianggap bisa menjadi lokomotif pembangunan.

Jokowi mengatakan konsesi itu bisa diberikan dalam bentuk sebuah holding yang dikoordinir PBNU untuk menampung potensi besar yang dimiliki organisasi dalam berkiprah memberikan maslahat bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara.

"Saya menawarkan yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah bisa PT atau kelompok usaha dan pemerintah, saya siapkan. Kalau siap saya menyiapkan konsesi. Baik itu konsesi terserah dipakai lahan pertanian silakan, saya juga siapkan konsesi minerba. Yang pengen bergerak di usaha usaha nikel misalnya, batubara, bauksit, usaha koper tembaga silakan," kata Jokowi kala itu.(*)

https://bangka.tribunnews.com/amp/20...litas-buktikan

Sudah sesuai peruntukannya