- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Wapres: Beri Bansos Terus Namanya Melestarikan Kemiskinan
TS
yellowmarker
Wapres: Beri Bansos Terus Namanya Melestarikan Kemiskinan
Quote:
Tiap Tahun MUI Terima Rp 3 Miliar Dana APBN
Selasa, 12 Maret 2013 13:59 WIB
Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Natsir Zubaidi (kiri), Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan (tengah), dan ketua Bidang Fatwa MUI Ma'ruf Amien. TEMPO/Dasril Roszandi
Editor Anton Septian
TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia saban tahun menerima bantuan dari negara sebesar Rp 3 miliar. Menurut Sekretaris Jenderal MUI Ichwan Syam, dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu berupa bantuan sosial.
“Kami sudah menerima sejak tahun 2004, dan jumlahnya tetap sebesar itu,” kata Ichwan ketika dihubungi Selasa, 12 Maret 2013.
Ichwan menuturkan, tidak hanya MUI yang mendapatkan bantuan sebesar dari Kementerian Agama. Sejumlah organisasi Islam, seperti Dewan Masjid Indonesia yang bermarkas di Masjid Istiqlal, juga mendapatkan bantuan.
Menurut Ichwan, Majelis Ulama juga menerima dana dari kementerian atau lembaga tertentu. “Misalnya, untuk sosialisasi fatwa MUI tentang vasektomi dari BKKBN,” kata Ichwan. Contoh lain, fatwa larangan hasil laut berformalin bekerja sama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Ichwan mengatakan, besaran dana yang diterima beragam, dari Rp 20 juta hingga Rp 30 juta.
Ichwan menjelaskan, untuk menangani keuangan, MUI mempunyai lima prinsip, yakni benar menurut syariah, administrasi, pemberi bantuan, audit internal setiap tiga bulan sekali, dan organisasi yang pertanggungjawabannya setahun sekali.
MUI belum berencana meminta auditor eksternal untuk memeriksa keuangan organisasinya. Menurut dia, MUI menerapkan metode pertanggungjawaban langsung. “Kalau bersumber dari APBN, pertanggungjawaban sesuai aturan pemerintah dan BPK," kata Ichwan. Jika dananya berasal dari donatur kaya, berupa laporan penggunaan anggaran.
Sumber
Selasa, 12 Maret 2013 13:59 WIB
Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Natsir Zubaidi (kiri), Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan (tengah), dan ketua Bidang Fatwa MUI Ma'ruf Amien. TEMPO/Dasril Roszandi
Editor Anton Septian
TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia saban tahun menerima bantuan dari negara sebesar Rp 3 miliar. Menurut Sekretaris Jenderal MUI Ichwan Syam, dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu berupa bantuan sosial.
“Kami sudah menerima sejak tahun 2004, dan jumlahnya tetap sebesar itu,” kata Ichwan ketika dihubungi Selasa, 12 Maret 2013.
Ichwan menuturkan, tidak hanya MUI yang mendapatkan bantuan sebesar dari Kementerian Agama. Sejumlah organisasi Islam, seperti Dewan Masjid Indonesia yang bermarkas di Masjid Istiqlal, juga mendapatkan bantuan.
Menurut Ichwan, Majelis Ulama juga menerima dana dari kementerian atau lembaga tertentu. “Misalnya, untuk sosialisasi fatwa MUI tentang vasektomi dari BKKBN,” kata Ichwan. Contoh lain, fatwa larangan hasil laut berformalin bekerja sama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Ichwan mengatakan, besaran dana yang diterima beragam, dari Rp 20 juta hingga Rp 30 juta.
Ichwan menjelaskan, untuk menangani keuangan, MUI mempunyai lima prinsip, yakni benar menurut syariah, administrasi, pemberi bantuan, audit internal setiap tiga bulan sekali, dan organisasi yang pertanggungjawabannya setahun sekali.
MUI belum berencana meminta auditor eksternal untuk memeriksa keuangan organisasinya. Menurut dia, MUI menerapkan metode pertanggungjawaban langsung. “Kalau bersumber dari APBN, pertanggungjawaban sesuai aturan pemerintah dan BPK," kata Ichwan. Jika dananya berasal dari donatur kaya, berupa laporan penggunaan anggaran.
Sumber
Kompas.com - 05/01/2024, 16:40 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat berbincang dengan awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/1/2024).
Ardito Ramadhan, Novianti Setuningsih Tim Redaksi 40
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berpandangan bahwa pemerintah semestinya sedikit demi sedikit mengurangi pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masayrakat miskin.
Ma'ruf Amin menilai, pemberian bantuan sosial secara terus-menerus sama saja melestarikan kemiskinan.
"Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan, jadi bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit, sedikit, sedikit," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/1/2024).
Ma'ruf lantas berharap, anggaran pemerintah pada 2024 ini tidak hanya difokuskan untuk bantuan sosial.
Namun, anggaran pemerintah juga bisa dialokasikan pemberdayaan sosial guna menghilangkan kemiskinan.
Dia pun menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas pengusaha agar tidak hanya berada pada tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Oleh karena itu, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah akan mendorong pemberdayaan pengusaha UMKM agar menjadi pengusaha menengah dan besar.
"Pengusaha UMKM itu jangan stunting terus, jadi kena stunting terus kan, jadi itu supaya tidak kena stunting dinaikkan," kata Ma'ruf Amin.
Sumber
Mlaratnya Ulama Indonesia
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat berbincang dengan awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/1/2024).
Ardito Ramadhan, Novianti Setuningsih Tim Redaksi 40
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berpandangan bahwa pemerintah semestinya sedikit demi sedikit mengurangi pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masayrakat miskin.
Ma'ruf Amin menilai, pemberian bantuan sosial secara terus-menerus sama saja melestarikan kemiskinan.
"Kalau bansos terus kan namanya melestarikan kemiskinan, jadi bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit, sedikit, sedikit," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/1/2024).
Ma'ruf lantas berharap, anggaran pemerintah pada 2024 ini tidak hanya difokuskan untuk bantuan sosial.
Namun, anggaran pemerintah juga bisa dialokasikan pemberdayaan sosial guna menghilangkan kemiskinan.
Dia pun menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas pengusaha agar tidak hanya berada pada tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Oleh karena itu, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah akan mendorong pemberdayaan pengusaha UMKM agar menjadi pengusaha menengah dan besar.
"Pengusaha UMKM itu jangan stunting terus, jadi kena stunting terus kan, jadi itu supaya tidak kena stunting dinaikkan," kata Ma'ruf Amin.
Sumber
Mlaratnya Ulama Indonesia
Diubah oleh yellowmarker 06-01-2024 04:32
0
329
20
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan