- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Komitmen Ketiga Capres untuk Mengendalikan Rokok Belum Terlihat
TS
InRealLife
Komitmen Ketiga Capres untuk Mengendalikan Rokok Belum Terlihat
https://www.kompas.id/baca/humaniora...belum-terlihat
Setahu saya, di antara keenam capres dan cawapres:
TIDAK MEROKOK:
Anies, Prabowo, Gibran
PERNAH MEROKOK TAPI SEKARANG SUDAH BERHENTI
Muhaimin, Ganjar, Mahfud
Anies pernah bikin kebijakan antirokok waktu menjabat gubernur: melarang iklan dan memajang rokok di minimarket.
Muhaimin biasanya pro rokok, banyak berita dia kampanye ke pabrik rokok dan buruh rokok.
Prabowo antirokok secara pribadi dan sejak muda, kabarnya dulu waktu masih tentara dan dapat jatah rokok, jatah rokoknya ditukar coklat.
Gibran pernah bikin kampanye kampung bebas rokok waktu menjabat walikota. Ketika kampanye di Temanggung, dia rada dijauhi petani tembakau di sana karena petaninya merasa kesulitan karena kebijakan Jokowi dianggap mau mematikan budidaya tembakau.
Ganjar Pranowo mengaku pernah merokok, tapi kemudian berhenti bersamaan dengan bapaknya yang juga berhenti merokok. Ketika menjabat gubernur, dia pernah memberi bantuan mesin ke pabrik rokok. Ketika berkampanye ke satu pabrik rokok, dia bilang "ingin industri rokok bisa bertahan".
Mahfud MD mengaku merokok "sejak kecil", tapi berhenti ketika mau belajar di Amerika (karena diberitahu temannya, perokok bakal dikucilkan di Amerika). Ketika jadi ketua MK, salah satu putusannya membuat tempat umum diharuskan menyediakan tempat khusus untuk merokok (tadinya itu pilihan).
Partaisocmed nemu alat kampanye Ganjar-Mahfud berupa rokok:
Akun twitter lain nemu screenshot Gerindra Lumajang menampilkan gambar pasangan 02 di rokok:
TS pribadi antirokok. Karena pernah menyaksikan sendiri anggota keluarga yang seumur hidup merokok, akhir hidupnya kena kanker paru-paru dan meninggal.
Quote:
PENGENDALIAN TEMBAKAU
Oleh
STEPHANUS ARANDITIO
13 Desember 2023 13:57 WIB · 4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Rencana pengendalian tembakau yang signifikan dinilai belum ditawarkan ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024. Hal ini menimbulkan pesimisme bahwa prevalensi perokok di Indonesia bisa turun.
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Mukhaer Pakkanna mengatakan, dalam dokumen visi dan misi ketiga pasangan calon, baik Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD belum menawarkan solusi untuk menekan prevalensi perokok di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia akan sulit menjadi negara maju.
Berdasarkan penelusuran dokumen visi dan misi ketiga pasangan calon, tidak ditemukan satu pun kata ”rokok” dan ”tembakau”. Hal ini dinilai menunjukkan lemahnya komitmen ketiga pasangan calon pada upaya pengendalian dampak merokok di Indonesia.
”Tidak ada satu pasangan calon pun membahas soal ini. Kita tunggu apakah presiden baru berani menaikkan harga rokok setara dengan negara-negara maju atau tidak. Kalau kita mau maju, ya naikkan harga rokok,” kata Mukhaer dalam peluncuran Rekomendasi dan Pemantauan Nasional Harga Jual Rokok Tahun 2023 di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (13/12/2023).
Dia menduga, industri rokok sebagai salah satu industri terbesar di Indonesia turut terlibat dalam kontestasi Pemilu 2024 sehingga memengaruhi gagasan dari ketiga pasangan calon. Oleh karena itu, dia berharap para pasangan calon berani melawan industri rokok dengan menaikkan cukainya demi kesehatan rakyat.
Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2020, prevalensi perokok dewasa di Indonesia menempati urutan tertinggi kelima di dunia, yakni 37,6 persen. Jika ditinjau dari jumlah perokok, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia, yakni 70,2 juta orang.
Hasil pemantauan Udayana Central dan Center of Human and Development (CHED) ITB-AD sepanjang 2023 di 81 kota atau kabupaten di Indonesia menunjukkan, ada harga rokok yang sangat murah, yakni Rp 6.000 per bungkus. Hal ini membuat masyarakat hingga ke kelompok menengah bawah mudah membeli rokok.
Pemerintah sering menaikkan cukai di atas 10 persen per tahunnya, tetapi masih belum mencapai proporsi 70 persen dari harga jual eceran (HJE) minimum. Oleh karena itu, CHED ITB-AD mendesak pemerintah untuk menaikkan cukai lebih besar hingga di atas 25 persen.
”Ini akan lebih efektif daripada hanya 10 persen. Kalau kita bandingkan harga rokok dengan negara tetangga, jelas lebih jauh sehingga bagaimana upaya kita melindungi masyarakat masih jauh dibandingkan negara tetangga,” kata Putu Ayu Swandeli Astuti, peneliti Udayana Central.
Harga rokok
Selain itu, ketentuan pemantauan 85 persen harga transaksi pasar dinilai sudah tidak relevan lagi saat ini. Ketentuan ini justru menjadi peluang bagi industri rokok untuk menurunkan harga rokok. Peneliti meminta pemerintah menaikkan harga transaksi pasar (HTP) menjadi 100 persen atau sama dengan HJE minimum.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Eva Susanti juga sepakat bahwa harga rokok harus dinaikkan agar masyarakat semakin sehat. Pendapatan negara dari kenaikan cukai rokok juga bisa dimanfaatkan untuk menggalakkan gerakan antirokok di Indonesia.
”Kita harus mengefektifkan pelaksanaan cukai ini. Kita harus mengupayakan strategi lain untuk mengendalikan produk tembakau dan pencegahannya. Uang cukai bisa digunakan bagi daerah yang selama ini untuk upaya pengendalian masih perlu didorong,” kata Eva.
Menurut catatan Kemenkes, merokok menjadi penyebab kematian terbesar kedua, yakni 17,3 persen, setelah hipertensi, 28 persen. Merokok berhubungan erat dengan kanker, penyakit jantung, penyakit pernapasan, penyakit paru, stroke, serta penyakit yang berhubungan dengan kanker lainnya, serta termasuk tengkes.
Pemerintah telah berupaya untuk meminimalisasi dan mencegah perilaku merokok melalui pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Namun, PP No 109/2012 tidak mampu mengendalikan perokok anak dan kematian sehingga kini tengah direvisi.
Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 merupakan kebutuhan regulasi yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Adapun RPJMN menargetkan turunnya perokok usia 10-18 tahun dari 9,1 persen menjadi 8,7 persen pada tahun 2024 sehingga revisi ini fokus untuk mengendalikan perokok pemula dalam upaya perlindungan anak.
Komitmen Ketiga Capres untuk Mengendalikan Rokok Belum Terlihat
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden diharapkan berani melawan industri rokok dengan menaikkan cukai demi kesehatan rakyat.
Oleh
STEPHANUS ARANDITIO
13 Desember 2023 13:57 WIB · 4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Rencana pengendalian tembakau yang signifikan dinilai belum ditawarkan ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024. Hal ini menimbulkan pesimisme bahwa prevalensi perokok di Indonesia bisa turun.
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Mukhaer Pakkanna mengatakan, dalam dokumen visi dan misi ketiga pasangan calon, baik Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD belum menawarkan solusi untuk menekan prevalensi perokok di Indonesia. Dengan begitu, Indonesia akan sulit menjadi negara maju.
Berdasarkan penelusuran dokumen visi dan misi ketiga pasangan calon, tidak ditemukan satu pun kata ”rokok” dan ”tembakau”. Hal ini dinilai menunjukkan lemahnya komitmen ketiga pasangan calon pada upaya pengendalian dampak merokok di Indonesia.
”Tidak ada satu pasangan calon pun membahas soal ini. Kita tunggu apakah presiden baru berani menaikkan harga rokok setara dengan negara-negara maju atau tidak. Kalau kita mau maju, ya naikkan harga rokok,” kata Mukhaer dalam peluncuran Rekomendasi dan Pemantauan Nasional Harga Jual Rokok Tahun 2023 di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (13/12/2023).
Dia menduga, industri rokok sebagai salah satu industri terbesar di Indonesia turut terlibat dalam kontestasi Pemilu 2024 sehingga memengaruhi gagasan dari ketiga pasangan calon. Oleh karena itu, dia berharap para pasangan calon berani melawan industri rokok dengan menaikkan cukainya demi kesehatan rakyat.
Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2020, prevalensi perokok dewasa di Indonesia menempati urutan tertinggi kelima di dunia, yakni 37,6 persen. Jika ditinjau dari jumlah perokok, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia, yakni 70,2 juta orang.
Hasil pemantauan Udayana Central dan Center of Human and Development (CHED) ITB-AD sepanjang 2023 di 81 kota atau kabupaten di Indonesia menunjukkan, ada harga rokok yang sangat murah, yakni Rp 6.000 per bungkus. Hal ini membuat masyarakat hingga ke kelompok menengah bawah mudah membeli rokok.
Pemerintah sering menaikkan cukai di atas 10 persen per tahunnya, tetapi masih belum mencapai proporsi 70 persen dari harga jual eceran (HJE) minimum. Oleh karena itu, CHED ITB-AD mendesak pemerintah untuk menaikkan cukai lebih besar hingga di atas 25 persen.
”Ini akan lebih efektif daripada hanya 10 persen. Kalau kita bandingkan harga rokok dengan negara tetangga, jelas lebih jauh sehingga bagaimana upaya kita melindungi masyarakat masih jauh dibandingkan negara tetangga,” kata Putu Ayu Swandeli Astuti, peneliti Udayana Central.
Harga rokok
Selain itu, ketentuan pemantauan 85 persen harga transaksi pasar dinilai sudah tidak relevan lagi saat ini. Ketentuan ini justru menjadi peluang bagi industri rokok untuk menurunkan harga rokok. Peneliti meminta pemerintah menaikkan harga transaksi pasar (HTP) menjadi 100 persen atau sama dengan HJE minimum.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Eva Susanti juga sepakat bahwa harga rokok harus dinaikkan agar masyarakat semakin sehat. Pendapatan negara dari kenaikan cukai rokok juga bisa dimanfaatkan untuk menggalakkan gerakan antirokok di Indonesia.
”Kita harus mengefektifkan pelaksanaan cukai ini. Kita harus mengupayakan strategi lain untuk mengendalikan produk tembakau dan pencegahannya. Uang cukai bisa digunakan bagi daerah yang selama ini untuk upaya pengendalian masih perlu didorong,” kata Eva.
Menurut catatan Kemenkes, merokok menjadi penyebab kematian terbesar kedua, yakni 17,3 persen, setelah hipertensi, 28 persen. Merokok berhubungan erat dengan kanker, penyakit jantung, penyakit pernapasan, penyakit paru, stroke, serta penyakit yang berhubungan dengan kanker lainnya, serta termasuk tengkes.
Pemerintah telah berupaya untuk meminimalisasi dan mencegah perilaku merokok melalui pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Namun, PP No 109/2012 tidak mampu mengendalikan perokok anak dan kematian sehingga kini tengah direvisi.
Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 merupakan kebutuhan regulasi yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Adapun RPJMN menargetkan turunnya perokok usia 10-18 tahun dari 9,1 persen menjadi 8,7 persen pada tahun 2024 sehingga revisi ini fokus untuk mengendalikan perokok pemula dalam upaya perlindungan anak.
Setahu saya, di antara keenam capres dan cawapres:
TIDAK MEROKOK:
Anies, Prabowo, Gibran
PERNAH MEROKOK TAPI SEKARANG SUDAH BERHENTI
Muhaimin, Ganjar, Mahfud
Anies pernah bikin kebijakan antirokok waktu menjabat gubernur: melarang iklan dan memajang rokok di minimarket.
Muhaimin biasanya pro rokok, banyak berita dia kampanye ke pabrik rokok dan buruh rokok.
Prabowo antirokok secara pribadi dan sejak muda, kabarnya dulu waktu masih tentara dan dapat jatah rokok, jatah rokoknya ditukar coklat.
Gibran pernah bikin kampanye kampung bebas rokok waktu menjabat walikota. Ketika kampanye di Temanggung, dia rada dijauhi petani tembakau di sana karena petaninya merasa kesulitan karena kebijakan Jokowi dianggap mau mematikan budidaya tembakau.
Ganjar Pranowo mengaku pernah merokok, tapi kemudian berhenti bersamaan dengan bapaknya yang juga berhenti merokok. Ketika menjabat gubernur, dia pernah memberi bantuan mesin ke pabrik rokok. Ketika berkampanye ke satu pabrik rokok, dia bilang "ingin industri rokok bisa bertahan".
Mahfud MD mengaku merokok "sejak kecil", tapi berhenti ketika mau belajar di Amerika (karena diberitahu temannya, perokok bakal dikucilkan di Amerika). Ketika jadi ketua MK, salah satu putusannya membuat tempat umum diharuskan menyediakan tempat khusus untuk merokok (tadinya itu pilihan).
Partaisocmed nemu alat kampanye Ganjar-Mahfud berupa rokok:
Akun twitter lain nemu screenshot Gerindra Lumajang menampilkan gambar pasangan 02 di rokok:
TS pribadi antirokok. Karena pernah menyaksikan sendiri anggota keluarga yang seumur hidup merokok, akhir hidupnya kena kanker paru-paru dan meninggal.
Diubah oleh InRealLife 14-12-2023 18:50
pesulap.merah dan 2 lainnya memberi reputasi
3
338
43
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan