Tel Aviv -
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kembali berkomentar mengenai masa depan Jalur Gaza, yang saat ini diselimuti perang. Netanyahu menyatakan bahwa Otoritas Palestina (PA), dalam bentuknya saat ini, tidak seharusnya mengambil alih kepemimpinan atas Jalur Gaza.
Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (13/11/2023), Israel bersumpah menghancurkan kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, menyusul serangan lintas perbatasan yang mengejutkan pada 7 Oktober lalu, yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang dan membuat lebih dari 240 orang lainnya disandera.
Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Jalur Gaza selama sebulan terakhir untuk merespons serangan Hamas tersebut. Laporan otoritas kesehatan Gaza menyebut lebih dari 11.078 orang, sekitar 40 persennya anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel selama lima pekan terakhir.

Namun, tidak pernah disebutkan secara jelas soal siapa yang seharusnya memerintah atas daerah kantong Palestina tersebut usai perang berakhir nantinya. 


Netanyahu, baru-baru ini, menyatakan bahwa Israel akan menjaga keamanan atas Jalur Gaza secara keseluruhan. Komentar itu ditafsirkan bahwa pendudukan Israel atas wilayah tersebut akan kembali terjadi.
Pemerintah Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Israel, menegaskan Israel tidak bisa menduduki Jalur Gaza setelah perang. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken menyatakan pekan lalu, bahwa pemerintahan Gaza harus bersatu kembali dengan Tepi Barat, yang sebagian dikelola oleh Otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas.
Abbas pada Jumat (10/11) lalu, menyatakan Otoritas Palestina bisa memainkan peran masa depan dalam memerintah Jalur Gaza. Namun Netanyahu mengindikasikan dirinya tidak ingin Otoritas Palestina yang saat ini dipimpin Abbas diberikan kebebasan untuk mengendalikan Jalur Gaza.

Dalam konferensi pers, Netanyahu kembali mengutarakan keluhannya sejak lama soal silabus sekolah Otoritas Palestina, yang menurutnya, memicu kebencian terhadap Israel, dan kebijakan memberikan gaji kepada keluarga warga Palestina yang dipenjara di Israel.

"Tidak akan ada otoritas sipil yang mengajarkan anak-anaknya untuk ... melenyapkan negara Israel, tidak akan ada otoritas yang memberikan gaji kepada keluarga para pembunuh," tegasnya.

"Tidak mungkin ada otoritas yang dipimpin oleh seseorang yang, lebih dari 30 hari setelah pembantaian (7 Oktober), masih belum menyatakan kecamannya," ucap Netanyahu merujuk pada Abbas.

Abbas telah mengecam tindak kekerasan terhadap warga sipil 'di kedua belah pihak', namun belum menyampaikan kecaman tegas atas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.

Juru bicara Otoritas Palestina, Nabil Abu Rudeineh, secara terpisah menuturkan kepada Reuters bahwa Israel berusaha melanggengkan perpecahan antara kedua wilayah Palestina -- Jalur Gaza dan Tepi Barat.
"Upaya Israel untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat akan gagal, dan hal itu tidak akan diizinkan, apa pun tekanannya," tegasnya.
Otoritas Palestina dulunya menguasai Jalur Gaza dan Tepi Barat, sebelum digulingkan pada tahun 2007 setelah terjadi perang sipil yang berlangsung singkat dengan Hamas.
Sementara negara-negara Barat ingin melibatkan Otoritas Palestina dalam masa depan Jalur Gaza, para diplomat mengakui adanya kekhawatiran bahwa Abbas yang berusia 87 tahun tidak memiliki wewenang atau dukungan yang cukup dari rakyat Palestina untuk mengambil alih kekuasaan.
"Sekarang, tidak ada gambaran yang jelas soal apa yang mungkin terjadi di Gaza setelah pertempuran berhenti," ucap seorang diplomat yang berbasis di Yerusalem.

sumber