Jakarta - Demokrat mengungkapkan isi obrolan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat keduanya bertemu di Istana beberapa waktu lalu. Demokrat menyebut SBY menjelaskan narasi perubahan yang selama ini digaungkan Demokrat kepada Jokowi.

"Benar bahwa Pak SBY dan Pak Joko Widodo bertemu pada hari Senin, 3 Oktober 2023, di Istana Bogor. Pertemuan ini merupakan pertemuan dua tokoh bangsa. Pemimpin di eranya masing-masing, Presiden ke-6 RI dan Presiden ke-7 RI," kata Ketua BPOKK Herman Khaeron kepada wartawan, Kamis (5/10/2023).

Herman mengatakan kedua tokoh itu sudah lama tidak berdiskusi secara intens. Dia mengatakan keduanya bersepakat mensukseskan gelaran Pemilu 2024.

"Sudah cukup lama tidak berdiskusi empat mata, tentu lebih banyak diskusi isu-isu terkini dan saling konfirmasi mengenai berbagai hal. Saling berbagi pengalaman sebagai sesama negarawan dan tokoh bangsa," kata Herman.

"Dalam pertemuan itu, keduanya bersepakat mensukseskan Pemilu 2024 sesuai dengan perannya masing-masing. Bagaimana Pemilu 2024 bisa berjalan dengan jujur, adil, dan aman, serta bertukar pengalaman dalam mensukseskan pemilu," lanjutnya.

Lebih lanjut, Herman menyebut SBY menjelaskan narasi perubahan kepada Jokowi. Dia mengatakan narasi ini pun kerap disampaikan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke publik.

"Pak SBY juga menjelaskan mengenai narasi perubahan yang selama ini disampaikan Demokrat ke publik. Apa yang baik dari pemerintahan- pemerintahan dan presiden-presiden sebelumnya, dilanjutkan. Sedangkan jika ada yang dirasa kurang optimal, kita perbaiki agar manfaatnya bisa semakin dirasakan rakyat. Hal ini juga sudah yang selalu disampaikan Ketua Umum kami, Mas AHY, dalam berbagai kesempatan, di antaranya dalam pidato-pidato politiknya," katanya.

Soal apakah pertemuan tertutup Jokowi dan SBY membicarakan tawaran kursi menteri, Herman tak menjawab gamblang. Dia menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada Jokowi.

"Terkait reshuffle hak prerogatif presiden. Kami menghormati hak Presiden Joko Widodo untuk memilih menteri-menterinya. Termasuk mempertahankan, maupun mengganti para menterinya. Presiden tentunya ingin orang-orang terbaik yang memimpin negeri ini, membantu beliau menuntaskan amanah sebagai presiden di tahun terakhir," ujarnya.

detik.com