CNN Indonesia
Kamis, 14 Sep 2023 18:50 WIB
Bagikan:



Description Anggota Brimob Polda Kepri yang tergabung dalam Tim Terpadu membersihkan pemblokiran jalan yang dilakukan oleh warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (8/9/2023). (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mengeluarkan pernyataan sikap atau maklumat terkait polemik relokasi warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau yang dilakukan pemerintah demi proyek strategis nasional (PSN) Eco City.

Mengutip dari situs resminya, lamriau.id, Maklumat nomor M-441/LAMR/IX/2023 itu diputuskan dalam rapat yang digelar Minggu (10/9) dipimpin Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Datuk Seri H Marjohan Yusuf dan Ketua Dewan Pimpinan Harian Datuk Seri Taufik Ikram Jamil.

"LAM Riau berkesimpulan kejadian ini harus segera dihentikan, karena akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat terutama masyarakat yang perlu dilindungi hak-hak mereka," demikian dikutip dari laman tersebut, Kamis (14/9).

Ada empat poin penting Maklumat yang disampaikan LAM Riau terkait konflik agraria di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Batam tersebut.

Pertama adalah, "LAM Riau menyesalkan terjadinya bentrokan antara tim gabungan keamanan dengan kelompok masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Pulau Galang yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan baik fisik maupun psikologi."

Kedua, "Meminta kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk tidak menggunakan cara-cara represif, intimidatif, dan kriminalisasi terhadap masyarakat Melayu yang mempertahankan hak mereka dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang."

Ketiga, LAM Riau meminta kepada para pihak untuk menahan diri dalam proses penyelesaian yang dilakukan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kemanusiaan."

"Meminta pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah bijak dan berkeadilan serta kepastian dalam menyelesaikan masalah dan melindungi hak-hak masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang," demikian poin keempat maklumat atau sikap LAM Riau.

Disebutkan bahwa hasil pertemuan tersebut LAM Riau juga akan mengutus beberapa pengurus ke Kepri untuk memberi dukungan moril agar persoalan segera berlalu.

"Pernyataan sikap LAM ini mewakili seluruh masyarakat Melayu dan masyarakat adat agar tragedi semacam ini tidak terjadi lagi. Semoga negeri kita aman dan damai," demikian penutup pernyataan LAM RIau.

Sebelumnya diberitakan konflik di Rempang, Kepulauan Riau bermula dari adanya rencana relokasi warga demi mengembangkan investasi di Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata yang terintegrasi.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) ditargetkan bisa menarik investasi besar yang akan menggunakan lahan seluas seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.

Demi PSN Eco City itu, maka Warga yang mendiami di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru tersebut harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan. Jumlah warga tersebut diperkirakan antara 7.000 sampai 10.000 jiwa.

Bentrok pun pecah antara aparat dengan warga pada 7 September lalu. Aparat gabungan disebut memasuki wilayah perkampungan warga. Sementara warga memilih bertahan dan menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk merelokasi.

Tak berhenti di sana, kerusuhan kembali terjadi pada 11 September saat ribuan warga menggeruduk kantor BP Batam, Kota Batam untuk menolak rencana relokasi dan meminta tujuh massa aksi warga dibebaskan.

Semula polisi mengamankan  7 orang yang dianggap provokator namun kemudian ditangguhkan penahanannya. Belakang usai bentrok kembali pecah di kantor BP Batam, polisi menetapkan 34 tersangka lagi.

Mabes Polri juga mengaku telah mengirimkan personel tambahan ke wilayah Rempang, Batam, buntut kericuhan yang sempat terjadi di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (11/9) kemarin.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pengerahan 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau setara 400 personel dilakukan dalam rangka pengamanan mediasi dan dialog terkait proses relokasi dari Rempang.

"Tentunya kekuatan personel saat ini terus kita tambah ada kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang terjadi," kata Sigit kepada wartawan, Kamis (14/9).

Pihak kepolisian menegaskan upaya relokasi warga Rempang yang terdampak PSN Rempang Eco-City terus berlanjut meski sempat terjadi penolakan hingga bentrok dengan aparat pada Kamis (7/9) pekan lalu.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan tak ada proses upaya relokasi yang terhenti walau terdapat warga yang menolak.

"Pascakejadian itu tetap dilakukan suatu sosialisasi bahkan juga melakukan pengukuran (lahan) itu adalah tim terpadu dari BP Batam," kata Pandra saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (11/9).

Sementara itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi curhat bolak-balik menghadap ke Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membahas ganti rugi warga Rempang.

Rudi mengatakan hanya akan merelokasi 3 kampung seluas 2.000 hektare untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG), yakni membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang bakal dibangun tower PT MEG.

Ia mengklaim yang dilakukan BP Batam seluruhnya untuk rakyat. Rudi menyinggung uang sewa per 30 tahun dari seluruh investasi pada 7.572 hektare lahan di Batam senilai Rp1,4 triliun. Sedangkan total biaya untuk merelokasi warga terdampak ke Dapur 3 Sijantung menyentuh Rp1,6 triliun.

"Artinya apa yang kami dapat dari Pulau Rempang? Sewa lahannya semua kami habiskan untuk membangun, demi kesejahteraan rakyat Rempang semuanya," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...i-kemanusiaan.





Dukungan Panglima Pajaji dan Satria Melayu Bela Warga Rempang, Raja Lingga Turunkan 5 Titah

Kamis, 14 September 2023 21:17 WIB
Penulis: Muhammad Naufal Falah | Editor: adi kurniawan
zoom-inlihat fotoDukungan Panglima Pajaji dan Satria Melayu Bela Warga Rempang, Raja Lingga Turunkan 5 Titah
Kolase Sripoku.com
Dukungan Panglima Pajaji dan Satria Melayu Bela Warga Rempang, Raja Lingga Turunkan 5 Titah
SRIPOKU.COM - Reaksi keras datang dari berbagai penjuru terkait penggusuran warga adat di Pulau Rempang dan Galang, Batam, Kepulauan Riau.

Budayawan dan warga adat Melayu hingga warga luar Rempang ikut bereaksi termasuk Satria Melayu dan Panglima Sakti dari suku Dayak, Panglima Pajaji ikut bersuara.

Hingga Raja Kesultanan Riau-Lingga mengeluarkan lima titah.


Satria Pembela Melayu mendesak agar Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi polemik ini. (Capture SripokuTV)

Sebab Pemerintah menegaskan, tanah itu tidak bertuan dan kosong.

Namun faktanya, warga Rempang-Galang sudah menghuni kawasan itu sejak 300 tahun silam.

Raja Kesultanan Riau-Lingga, Duli Yang Mahamula Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Besar Sultan Hendra Syafri Riayat Syah ibni Tengku Husin Saleh angkat suara soal konflik pengosongan lahan di Rempang-Galang.

Menyikapi kondisi ini, maka Raja Riau-Lingga menerbitkan lima titahnya yang diterbitkan di Pulau Penyengat Indera Sakti pada Selasa, (12/9/2023).

Sultan Hendra Syafri Riayat mengatakan warga Rempang-Galang sudah tinggal di sana sejak 1720 pada masa Kesultanan Sulaiman Badrul Alam Syah I.

Warga Rempang, kata Sultan Hendra Syafri Riayat, ikut berjuang mengusir Belanda pada dua Perang Riau.

Pertama Perang Riau I dipimpin Raja Haji Fisabilillah (1782-1784) dan kedua Perang Riau II (1784-1787) dikomandoi Sultan Mahmud Riayat Syah (Sultan Mahmud Syah III).

Rempang itu tanah pemberian Sultan-Sultan Melayu atas jasa penduduk kampung mereka yang mengusir penjajah dan membela NKRI.

Ini ditegaskan oleh budayawan dan guru besar Prof Dr Dato' Abdul Malik.

Dengan menampilkan nukilan arsip sejarah Inggris, dikisahkan ada 8.000 prajurit yang berpatroli di lautan.

20.000 lebih prajurit berpatroli di darat, di pulau-pulau seperti Rempang dan Galang.

Sedangkan 44.000 pasuka lebih menjaga Kesultanan Melayu Bintan.

Sultan Hendra Syafri Riayat menekankan luasnya lahan di Pulau Rempang dan Galang.

Masyarakat Rempang dan Galang pun disampaikan sangat terbuka atas pembangunan.

Dipaparkannya, masyarakat Rempang dan Galang katanya sudah terikat perjanjian dengan pemerintah ketika Pulau Rempang masuk ke wilayah Batam, Kepulauan Riau pada tahun 1999.

Ketika itu, pemerintah berjanji akan melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

Sultan Hendra Syafri Riayat sangat menyesali bentrokan antara aparat dengan masyarakat yang terjadi pada Kamis, 7 September 2023 dan Senin, 11 September 2023.

Sebab, konflik yang terjadi mencederai psikologis dan fisik masyarakat, khususnya anak-anak Rempang-Galang.

Lalu meminta Pemerintah bijak menyikapi permintaan warga Rempang dan tidak mengusir masyarakat adat di sana.

Raja Riau-Lingga juga meminta agar demonstran yang ditahan untuk dibebaskan karena mereka hanya menuntut hak mereka.

Dukungan Panglima Pajaji

Dukungan moral juga datang dari pihak di luar Rempang, di antaranya Panglima Sakti suku Dayak di Kalimantan Barat, Panglima Pajaji.

Dia melalui akun Facebook-nya Panglima Pajaji SKW, mengimbau para penguasa untuk mengunakan hati nurani mereka.

Panglima Pajaji yang bernama asli Agustus Lucky ini mendukung masyarakat Rempang-Galang yang tengah berjuang mempertahankan hak mereka.

Lalu Panglima Pajaji kembali mengunggah video demonstrasi warga Rempang.


Sosok Panglima Pajaji disegani di Borno Kalimantan Barat (Tribunnews/Istimewa)

Terpisah, Satria Pembela Melayu mengimbau aparat dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bersikap bijak.

Jika tidak, Satria Pembela Melayu akan turun menggelar aksi besar-besaran memprotes keras penggusuran warga Rempang-Galang itu.


https://palembang.tribunnews.com/202...itah?page=all.
SIkap Raja Lingga dan Pangilam Dayak



Trauma! Sejumlah Siswa SD di Pulau Rempang Kabur Ketakutan saat Polisi Datang Bawa Kado

"Niatnya sih baik kayaknya, tapi anak-anak malah lari."

Trauma! Sejumlah Siswa SD di Pulau Rempang Kabur Ketakutan saat Polisi Datang Bawa Kado
Bentrok aparat dengan warga di Pulau Rempang, Batam bikin anak sd trauma. (tangkapan layar/ist)
Suara.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Boy Even Sembiring, mengatakan sejumlah anggota kepolisian sempat mendatangi salah satu SD di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau untuk memberikan kado.

Namun, para siswa yang ada di SD tersebut malah kabur ketakutan. Momen terjadi pada Selasa (12/9/2023). SD itu sempat ditembak aparat menggunakan gas air mata sehingga para siswa lari kocar-kacir.

"Jadi kemarin sempat ada polisi pas Selasa. Niatnya sih baik kayaknya. Tapi anak-anak malah lari," kata Boy di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

Boy menduga siswa di SD tersebut masih mengalami trauma karena sempat terkena gas air mata saat bentrok polisi dan warga yang menolak relokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City pecah beberapa waktu lalu.


"Mungkin masih takut ya," ujarnya.

Sebelumnya, perwakilan warga Pulau Rempang, Suwardi Mongga, mengatakan sejumlah siswa SD yang berada saat bentrok warga dan aparat pecah kini merasa takut berangkat ke sekolah.

Suwardi menyampaikan puluhan siswa itu disebut mengalami trauma pasca ditembak gas air kata dan terjadinya kericuhan.

"Ada 20 sampai 25 (anak yang terkena gas air mata), dari SMP dan SD. Kalau untuk anak SD itu lagi tak berani sekolah. Jadi ada rasa takut, berangkat saja takut," ujar Suward kepada wartawan, Kamis (14/9/2023).

Dia berpandangan peristiwa bentrok warga dan aparat kepolisian pada 7 September 2023 menyisakan trauma mental bagi para siswa tersebut. Terlebih, beberapa siswa juga dilaporkan terkena tembakan gas air mata.


"Namanya mental. Untuk memulihkan mental itu butuh waktu lama dan itu saya rasa kan menjadi sejarah yang tidak dapat dilupakan," ujarnya.

Diketahui, Bentrok antara warga Pulau Rempang yang menolak PSN Rempang Eco-City dan polisi pecah pada 7 September 2023.

Konflik ini bermula dari adanya rencana relokasi warga di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru dalam mengembangkan investasi di Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata yang terintegrasi.

Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dan BP Batam ditargetkan bisa menarik investasi besar yang akan menggunakan lahan seluas seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.

Aparat gabungan disebut memasuki wilayah perkampungan warga. Sementara warga memilih bertahan dan menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk merelokasi.

Warga yang menolak akhirnya dipukul mundur menggunakan gas air mata dan cara kekerasan. Sebanyak 6 orang warga dilaporkan ditangkap pasca insiden ini.

https://www.suara.com/news/2023/09/1...tang-bawa-kado

Anak-anak trauma..