Masih ingatkah kita dengan rencana Initial Public Offering (IPO) yang akan dilakukan oleh Ant Grup senilai US$ 37 miliar pada tahun 2020 lalu? Ya, IPO yang disebut bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah itupun akhirnya kandas setelah dibatalkan oleh otoritas China, salah satunya untuk memastikan persaingan yang adil.

Belakangan, setelah membatalkan IPO, di 2022 Pengawas antimonopoli China mendenda salah satu perusahaan afiliasi Ant Grup, yakni Alibaba Group Holding Ltd. dan Tencent Holdings Ltd. Kedua perusahaan ini didenda karena dinilai gagal mematuhi aturan anti-monopoli terkait pengungkapan transaksi, menurut pernyataan The State Administration for Market Regulation (SAMR).

SAMR juga merilis daftar 28 kesepakatan yang melanggar aturan, termasuk Alibaba beserta lima unit usahanya dan Tencent. Tencent terkena denda sebesar 6 juta yuan (US$ 896,245), atas keterlibatannya dalam 12 transaksi dalam daftar SAMR. Sedangkan anak usaha Alibaba, yakni Youku Tudou didenda sebesar 2,5 juta yuan karena tidak mengungkapkan pembelian ekuitas di tahun 2021.

Tindakan tegas ini ditegakkan setelah China berhasil mengamandemen Undang-Undang Anti-Monopoli khusus untuk platform digital, regulasi baru yang mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2022.  Aturan itu dibuat untuk memperketat operasi perusahaan teknologi di negara itu, antara lain untuk menciptakan persaingan yang sehat, menghentikan monopoli hingga membatasi penggunaan data dan algoritma untuk memanipulasi pasar, serta bahaya moral "to big to fail" dan menjaga stabilitas keuangan.

Yang mencengangkan, China mengeluarkan aturan ini antara lain untuk mengawasi perusahaan teknologi yang didirikan oleh anak bangsanya sendiri, Jack Ma dan Ma Huateng, pria kelahiran China, bukan perusahaan yang didirikan oleh orang lain loh. Mereka tak mau membiarkan begitu saja para pelopor inovasi tersebut menjadi penghalang bagi inovasi lainnya.

Sesuai dengan judulnya, pertanyaannya kemudian bagaimana dengan Indonesia?

Pertanyaan ini mungkin bisa dengan mudah dijawab. Para pengampu kebijakan di Indonesia saat ini masih saja anteng dan tak bereaksi dengan dugaan indikasi monopoli yang dilakukan oleh platform digital di Indonesia, salah satunya TikTok. Padahal, saat ini sudah banyak UMKM yang berteriak karena TikTok tidak menjalankan bisnisnya secara fair.

Apakah suara sumbang dari UMKM ini masih kurang keras terdengar? Mau menunggu berapa lama lagi wahai penentu kebijakan untuk bisa mengadopsi Undang-Undang tersebut? Apakah mau nunggu sampai para UMKM ini tak lagi bersuara lantaran bisnisnya sudah ambruk?

Dugaan indikasi monopoli ini muncul karena TikTok menjalankan dua bisnis sekaligus, sebagai media sosial dan e-commerce alias social commerce secara bersamaan. Dengan menjalankan bisnis ini sekaligus, platform social commerce seperti TikTok Shop bisa mengumpulkan data yang eksesif, atau bahasa mudahnya TikTok telah menghalalkan segala cara dan praktik usaha yang tidak sehat. TikTok Shop diindikasi melakukan manipulasi algoritma dan traffic dari social medianya untuk meraup keuntungan bisnis mereka sendiri.

Dengan memanipulasi algoritma tersebut, Tiktok dapat mengarahkan konsumen untuk membeli produk mereka sendiri dan mengancam kelangsungan usaha UMKM lokal. Ironisnya, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak ditopang oleh UMKM. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61,07 persen atau senilai Rp 8,6 triliun dari 64,19 juta UMKM di 2021. Jika ini didiamkan, nggak bahaya tah?

Bukan hanya itu saja, TikTok juga menjalankan bisnis lainnya, punya payment system sendiri, logistik, dan lain sebagainya. Jika ini terus dibiarkan, bukan tak mungkin TikTok akan semakin menjelma menjadi raksasa di Indonesia dan membutnya semakin "tak tersentuh" dan berpotensi menimbul bahaya moral "to big to fail" dan merusak stabilitas keuangan, seperti yang ditakutkan pemerintah China.