Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan melakukan pengawasan melekat di safari politik bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo dalam lawatannya ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (18/6/2023).

Bawaslu telah mengerahkan jajaran tingkat kabupaten/kota di NTB untuk menghimpun informasi awal perihal kunjungan Ganjar.




"Kami sejak ada informasi awal, sudah meminta untuk mengkroscek ke beberapa partai yang telah menyatakan dukungannya ke Ganjar. Untuk meminta informasi ihwal kegiatan di Lombok. Teman-teman sudah mendapatkan rundown," kata Ketua Bawaslu NTB Itratip saat ditemui seusai Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 pada Sabtu (17/6/2023) pagi di Mataram.


Itratip mengaku akan memberikan perlakukan yang sama terhadap figur-figur bacapres maupun bacawapres yang melakukan safari politik di NTB.

Sebagaimana yang telah dilakukan pada Anies Baswedan, Prabowo Subianto, hingga Muhaimin Iskandar yang pernah datang ke NTB beberapa waktu yang lalu.

"Kami di Bawaslu tidak akan membeda-bedakan," ucapnya.

Itratip menggarisbawahi, pengawasan melekat sejatinya bukan melakukan pengawasan personal terhadap Ganjar Pranowo.

Sebab, yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon untuk Pilpres 2024.

"Sebagai warga negara Ganjar punya hak untuk mendatangi banyak tempat, difasilitasi oleh parpol atau relawan yang punya visi kisi dan ajakan yang sama," jelasnya.

Peran Bawaslu, kata Itratip adalah memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam agenda safari politik tersebut.


Ia mencontohnya sejumlah hal yang masuk ke dalam delik penyalahgunaan kewenangan. Antara lain, menggunakan fasilitas yang dilarang oleh negara semisal mobil dinas.

Kemudian apakah kegiatan tersebut dibiayai lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Tidak boleh ada penggunaan uang negara dalam proses itu," ucap Itratip.

Selanjutnya adalah keterlibatan aparatur sipil negara (ASN). Dalam banyak kasus, Bawaslu seringkali menemukan ASN terlibat dalam safari politik tokoh tertentu.

Jika ditemukan ASN, Bawaslu akan mendalami apakah ada mobilisasi ASN yang dilakukan pejabat negara.

"Misal BUMN, BUMD yang tidak boleh berpolitik praktis mesikpun belum masuk tahapan kampanye. Tidak boleh ada ASN atau pejabat negara yang dilarang UU terlibat mempromosikan orang per orang. Atau ada ASN yang menggunakan baju parpol, itu kami cek," jelasnya.

Dari sisi partai politik, Itratip mengimbau agar parpol tidak melakukan kampanye/meminta mencoblos partai tertentu.

"Itu belum waktunya. Kami akan melakukan pengawasan melekat di semua titik yang dikunjungi Ganjar," bebernya.

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo bakal menggelar safari politik di NTB pada Minggu (18/6/2023) dari kegiatan di Bali. Ganjar dijadwalkan melakoni sejumlah agenda seperti konsolidasi pemenang, sowan ke DPW PPP NTB, hingga ziarah makan pahlawan TGKH Zainuddin Abdul Madjid.

Baca artikel detikbali, "Bawaslu Kerahkan 'Pasukan' Awasi Safari Politik Ganjar Pranowo di NTB" selengkapnya https://www.detik.com/bali/nusra/d-6...ranowo-di-ntb.



sumber