Jakarta - Partai Buruh dan organisasi serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi (MK) dan seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat (Jakpus). Massa meminta MK mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Pantauan detikcom, Senin (5/6/2023), pukul 11.29 WIB, terlihat sejumlah massa buruh tengah berkumpul di IRTI Monas sebelum melakukan long march ke MK dan Istana Merdeka. Tampak dua mobil komando dikerahkan massa buruh.

Tampak massa membawa spanduk salah satunya bertuliskan 'Cabut Omnibuslaw UU Cipta Kerja', 'Cabut Presidential Threshold 20%', dan Revisi Parliamentary Threshold 4%'.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sekaligus Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Atamazis, mengatakan aksi yang dilakukan hari ini akan dilakukan secara terus-menerus.

Baca juga:
Ada Demo Buruh, Jalan Merdeka Barat Arah Istana Ditutup

"Hari ini bertepatan dengan Senin tanggal 5 Juni 2023, di mana Partai Buruh bersama dengan gerakan buruh lainnya, hari ini memulai aksi nasional, cuma sifatnya bergelombang terus-menerus," kata Riden kepada wartawan di IRTI Monas, Senin (5/6/2023).

Riden mengatakan pihaknya meminta MK untuk membatalkan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Dia mengatakan pihak buruh sudah mengajukan gugatan uji materi (judicial review/JR) UU Cipta Kerja.


Massa buruh meminta MK untuk membatalkan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja (Devi P/detikcom)


"Kita akan menuju mahkamah konstitusi dalam rangka kita memastikan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan JR UU nomor 6 tahun 2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Kami minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkannya," ungkapnya.

Riden menyampaikan massa akan longmarch ke MK.

"Ini arahnya ke MK cuma saya nggak tahu ditutup apa enggak, biasanya diborder. Kalau diborder sampe Indosat, sampe Patung Kuda mentoknya. Tapi sasaran kita MK dan Istana," ujarnya.

Adapun tuntutan yang akan disuarakan oleh Partai Buruh yaitu:

1. Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja
2. Revisi Parliamentary Threshold 4 persen dari suara sah nasional, harus juga dimaknai 4 persen dari jumlah kursi DPR RI
3. Cabut presidential threshold 20 persen

link

Dari dulu ga selesai2 ya ini omnibuslaw uu ciptaker, udah di demo mahasiswa gede2an pas dulu, tetep aja ga mempan. Dulu mahasiswa, sekarang buruh yg demo.