Jakarta - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Karjono Atmoharsono mengatakan penggunaan sistem pemilu dalam bentuk apapun sama baiknya. Menurutnya, pemilu dengan sistem proporsional tertutup pada era Orda Baru tidak terjadi masalah dalam jalannya demokrasi di Indonesia saat itu.

"Apapun itu dilaksanakan semuanya baik. Zaman Orde Baru semua tertutup aman-aman saja. Senang-senang saja. Sekarang mulai (digunakan proporsional) terbuka," kata Karjono pada wartawan di Kawasan Mampang, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).

Karjono menyatakan, sistem pemilu proporsional dalam bentuk apapun tak akan membuat negara bubar. Menurut dia, sistem manapun yang akan digunakan pada Pemilu 2024 adalah sistem yang sama baiknya.

"Negara ini tidak akan bubar dengan sistem apakah itu terbuka, apakah itu tertutup, ataukah terbuka terbatas, dan lain-lain," ungkapnya.

Karjono menyampaikan, apapun putusan MK terkait hal itu nanti haruslah dihormati, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan. "Apakah nanti putusan MK, ya, kita hormati, kita junjung tinggi. Kita laksanakan,"pungkasnya.

8 Fraksi di DPR Tolak Pemilu Coblos Partai

Sebelumnya diberitakan delapan fraksi di DPR RI penolak pemilu coblos partai sempat mengadakan pertemuan usai mencuatnya rumor putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan pernyataan eks Wamenkumham Denny Indrayana.

Sejumlah anggota DPR yang hadir yakni Ketua F-Golkar Kahar Muzakir, Waketum Gerindra Habiburokhman, Waketum PAN Yandri Susanto, Ketua F-NasDem Roberth Rouw, Sekretaris F-PKB Fathan Subchi, Ketua Komisi II dari Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ketua F-Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua F-PAN Saleh Daulay, dan Ketua F-PKS Jazuli Juwaini.

Pertemuan mayoritas fraksi di Senayan ini minus dari perwakilan Fraksi PDIP. Tak terlihat perwakilan F-PDIP dalam pertemuan tersebut yang diketahui mendukung pemilu coblos partai.

"Kami di sini ingin menyampaikan kami tetap menuntut bahwasanya sistem pemilu itu sistem terbuka," kata Kahar Muzakir saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Kahar mengatakan tahapan pemilu sudah berjalan, terlebih para partai politik sudah mengirimkan daftar calon sementara (DCS) kepada KPU. Sistem coblos partai, kata Kahar, juga akan merenggut hak konstitusional para bacaleg untuk dipilih.

"Sistem terbuka itu sudah berlaku sejak lama dan kemudian kalau itu mau dirubah sekarang proses pemilu sudah berjalan. Kita sudah menyampaikan daftar calon sementara (DCS) kepada KPU, setiap partai politik itu calegnya itu dari DPRD kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, jumlahnya kurang lebih 20 ribu orang," terang Kahar.

"Jadi kalau ada 15 parpol itu ada 300 ribu orang. Nah mereka ini kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih kalau menggunakan sistem tertutup. Maka kita minta supaya tetap sistemnya terbuka," lanjutnya.

Sumur:
detik.com

udah maju lebih baik malah pengen balik mundur