Industri kelapa sawit di Indonesia mendapat perlindungan dari berbagai hambatan dan larangan edar, terutama dari Uni Eropa (EU), karena sektor ini merupakan salah satu sektor ekonomi unggulan dan strategis bagi Indonesia. Namun, EU mengeluarkan regulasi EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang menuai protes dari Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Airlangga Hartarto menolak implementasi EUDR karena ia meyakini bahwa kebijakan ini akan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang penting bagi Indonesia, termasuk kakao, kopi, karet, produk kayu, dan minyak sawit. Ia juga menyebut bahwa kebijakan ini seakan-akan mengurangi upaya Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan perjanjian multilateral, seperti Paris Agreement.

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan konservasi hutan dengan ketat, yang berhasil menurunkan tingkat deforestasi sebesar 75% dalam periode 2019-2020. Ia meminta pengakuan atas upaya Indonesia dalam memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan.

Untuk itu, dirinya juga  mendorong CSOs dan NGOs di Eropa untuk bersuara aktif dan mempromosikan minyak sawit dalam skema yang obyektif, transparan, tidak diskriminatif, serta didukung oleh data dan informasi yang akurat. Ia juga menyoroti perlunya melawan produk "No Palm Oil" dengan fakta dan informasi yang akurat mengenai industri kelapa sawit.

Disampaikannya lagi bahwa ketentuan dalam EUDR dapat menghambat akses pasar bagi komoditas yang menjadi target EUDR, termasuk minyak sawit. Ia menekankan perlunya dialog yang konstruktif antara Indonesia dan Uni Eropa untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Selain menghadapi regulasi EUDR, Airlangga Hartarto juga menghadapi tantangan dalam melawan citra negatif terhadap industri kelapa sawit. Ia mendorong CSOs, NGOs, dan pihak terkait lainnya untuk terus melawan kampanye negatif ini dengan menyajikan fakta dan informasi yang akurat mengenai industri kelapa sawit, serta mempromosikan keberlanjutan dalam produksinya.

Peran Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sangat penting dalam memperjuangkan kelanjutan industri kelapa sawit Indonesia. Ia berusaha memastikan bahwa upaya Indonesia dalam menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit diakui dan dihargai oleh komunitas internasional, termasuk Uni Eropa.