Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

CitracitaAvatar border
TS
Citracita
TERNYATA MARKETPLACE ITU ADALAH SOLUSI

NADIEM TERUS BERGERAK TUNTASKAN MASALAH GURU HONORER

Menteri Penddiikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim terus berupaya membenahi persoalan guru hionorer di Indonesia.

Itu memang janji Nadiem sejak awal didapuk Presiden Jokowi sebagai bagian kabinetnya 2-2019 lalu.

Dan bukan berlebihan bila menegaskan Nadiem memang bekerja serius merealisasikan keinginannya tersebut. Supaya berkurang ‘teriakan’ guru honorer ke depannya.

Yang paling jadi sorotan dan diakui publik tentu saja proses perekrutan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sejak tahun 2021 lalu.

Hingga 2023 telah lebih dari 544 ribu guru honorer berganti status PPPK. Jumlah fantastis untuk perbaikan kesejahetraan para guru honorer!

Paling anyar yang bakal dilakukan Nadiem Makarim adalah menuntaskan persoalan ketersediaan guru honorer yang terus membludak setiap tahunnya.

Wajar saja kalau Nadiem ingin menyelesaikan masalah jumlah guru honorer yang setiap tahun terus saja bertambah.

Kalau setiap tahun jumlah guru honorer bertambah, maka upaya Kemendikbudristek memperbaiki kesejahteraan mereka pun tidak akan seimbang. Sebab jumlah guru honorer amat banyak, sedangkan kebijakan Kemendikbudristek terbatas.

Nah itulah yang ingin dicarikan solusi oleh Nadiem. Sederhananya: supaya persoalan guru honorer tidak terus ‘menggelembung’ setiap tahun karena jumlahnya dapat diminimalisir.

Logikanya: Kemendikbudristek berupaya mensejahterakan kehidupan 10 guru honorer setiap tahun. Namun muncul 1000 guru honorer lain. Lha sama saja masalah tidak tuntas.

Ada 3 inovasi kebijakan menyelesaikan peningkatan jumlah guru honorer setiap tahunnya akan diterapkan. Patut disebut inovasi sebab belum pernah dilakukan era sebelumnya.

Pertama; pendataan sistematis guru di seluruh Indonesia yang memenuhi kriteria mengajar  dalam sebuah platform teknologi.

Jika itu diberlakukan maka kiranya sekolah yang membutuhkan guru, tidak perlu melakukan perekrutan baru.

Sekolah bersangkutan tinggal mencari guru di platform tersedia. Akhirnya: membatasi bertambahnya guru honorer akibat perekrutan ‘dadakan’.

Kedua; mekanisme perekrutan guru tidak lagi terpusat, tapi berdasarkan kebutuhan waktu langsung oleh sekolah terkait.

Jika dicermati, strategi begini akan membuat sekolah tak perlu menunggu waktu dibukanya perekrutan guru oleh pemerintah pusat.

Sekolah tinggal ajukan ke pemerintah pusat berapa guru mereka butuhkan dan boleh membuka perekrutan secara berkala.

Yang terakhir; membuat kebijakan insentif bagi guru honorer baru diangkat. Ini menjadi penting sebab menyoal insentif berelasi dengan kesejahteraan hidup guru dan kinerjanya.

Nadiem ingin ada ambang batas minimal pemberian insentif guru honorer sehingga tidak ada yang mengelak diminta mengajar di suatu sekolah karena alasan upah rendah.

Terkait ini juga sepertinya bisa juga menjadi upaya membatasi meningkatnya jumlah guru honorer di Indonesia. Bila sekolah tidak mampu memenuhi batas insentif, jangan rekrut guru honorer baru.

Rasanya akan ampun langkah-langkah Mas Menteri –begitu sapaan Presiden Jokowi ke Nadiem—jika nanti diterapkan. Supaya terjaga keseimbangan jumlah guru honorer.

Percuma saja pemerintah terus berusaha menyelesaikan masalah guru honorer. Tetapi jumlah guru honorernya tidak pernah susut. Seolah jadi kerja tak pernah usai…

Semoga keinginan Mas Menteri Nadiem mengimplementasikan penuntasan persoalan guru honorer dalam hal ini dapat terlaksana baik tahun 2024….***

bukhoriganAvatar border
bukhorigan memberi reputasi
1
917
0
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan