Jakarta, CNBC Indonesia - NATO akan mengirim 700 pasukan tambahan ke Kosovo dan menyiagakan satu batalion lain untuk masuk seiring dengan tensi yang kian meningkat di wilayah tersebut sejak wali kota etnis Albania menjabat di wilayah mayoritas Serbia.
Di kota Zvecan, puluhan tentara NATO dengan perlengkapan anti huru-hara dari Amerika Serikat, Polandia, dan Italia mengamankan sebuah gedung kota saat orang-orang Serbia memprotes wali kota Albania.
Kantor berita Serbia Tanjug melaporkan, mengutip pejabat Serbia di Zvecan, para pengunjuk rasa Serbia membubarkan diri sekitar pukul 16:00 pada Selasa (30/5/2023) dan akan kembali pada Rabu pagi. 


Adapun, sekitar 30 tentara penjaga perdamaian NATO yang mempertahankan tiga balai kota di Kosovo utara terluka dalam bentrokan dengan pengunjuk rasa Serbia pada Senin sementara 52 pengunjuk rasa terluka.
Saat ini, NATO sudah memiliki sekitar 4.000 tentara di Kosovo dan Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg mengatakan keputusan telah dibuat untuk mengirim lebih banyak lagi.
"Kami telah memutuskan untuk mengerahkan 700 tentara lagi dari pasukan cadangan operasional untuk Balkan barat dan menempatkan batalion tambahan pasukan cadangan dalam kewaspadaan tinggi sehingga mereka juga dapat dikerahkan jika diperlukan," katanya kepada wartawan di Oslo, dikutip dari Reuters.
Amerika Serikat dan sekutunya telah menegur Kosovo karena meningkatkan ketegangan dengan Serbia, dengan mengatakan penggunaan kekuatan untuk mengintimidasi wali kota di wilayah etnis Serbia merusak upaya untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah dengan negara tetangga Serbia. 


Presiden Serbia Aleksandar Vucic telah menempatkan tentara dalam siaga tempur penuh dan memerintahkan unit untuk bergerak lebih dekat ke perbatasan.
Serbia menolak untuk mengambil bagian dalam pemilihan lokal bulan April dan kandidat etnis Albania memenangkan pemilihan wali kota di empat kota mayoritas Serbia dengan jumlah pemilih hanya 3,5%.
Mayoritas orang Serbia di Kosovo Utara tidak pernah menerima deklarasi kemerdekaan Kosovo pada 2008 dari Serbia, dan menganggap Beograd sebagai ibu kota mereka lebih dari dua dekade setelah pemberontakan Kosovo Albania melawan pemerintahan represif Serbia.
Etnis Albania merupakan lebih dari 90% populasi di Kosovo secara keseluruhan, tetapi Serbia utara telah lama menuntut penerapan kesepakatan 2013 yang ditengahi Uni Eropa untuk pembentukan asosiasi kotamadya otonom di wilayah mereka.


Turunkan Ketegangan
Washington, advokat, dan pendukung kemerdekaan Kosovo, memutuskan untuk membatalkan partisipasi Kosovo dalam latihan militer setelah Pristina menolak menarik wali kota dan pasukan polisinya dari utara.
"Kami sedang memikirkan implikasi lain juga," kata duta besar AS untuk Kosovo Jeffrey Hovenier.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mendesak para pemimpin Kosovo dan Serbia untuk menemukan cara untuk meredakan ketegangan.
"Kami sudah memiliki terlalu banyak kekerasan di Eropa hari ini, kami tidak dapat menanggung konflik lain," kata Borrell di Brussel.
Rusia, yang telah lama memiliki hubungan dekat dengan Serbia dan berbagi tradisi Kristen Slavia dan Ortodoksnya, Selasa menyerukan "langkah-langkah tegas" untuk memadamkan kerusuhan.
Kementerian luar negeri mendesak "Barat untuk akhirnya membungkam propaganda palsunya dan berhenti menyalahkan insiden di Kosovo pada Serbia".


Sementara itu, pihak berwenang Kosovo menyalahkan Presiden Serbia Aleksandar Vucic karena mendestabilisasi Kosovo. Vucic menyalahkan otoritas Kosovo karena menyebabkan masalah dengan melantik wali kota baru.
Setelah bertemu dengan duta besar kelompok Quint - terdiri dari Amerika Serikat, Italia, Prancis, Jerman, dan Inggris - di Beograd, Vucic mengatakan dia telah meminta wali kota Albania dicopot dari kantor mereka di utara.
Presiden Kosovo Vjosa Osmani mengatakan gerombolan kriminal, yang didukung oleh Vucic, bertujuan untuk mengacaukan Kosovo dan seluruh wilayah. 


sumber