- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Kejagung: Korupsi Waskita Karya Uangnya Dibagi-bagi dan Hedonisme
TS
nada.sela
Kejagung: Korupsi Waskita Karya Uangnya Dibagi-bagi dan Hedonisme
Quote:
Anggaran pencairan SCF Rp 1,9 triliun untuk hura-hura pejabat PT Waskita Karya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidikan korupsi di PT Waskita Karya (WSKT) di Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan, adanya penggunaan uang supplay chain financing (SCF) untuk kebutuhan hedonisme dan 'bagi-bagi' di pemangku kebijakan tinggi di perusahaan konstruksi milik negara tersebut.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi mengatakan, kerugian negara dari penyimpangan dana pinjaman perbankan di PT Waskita Karya sepanjang periode 2016-2020 dan 2023 berjalan mencapai hampir Rp 2 triliun.
Kuntadi menerangkan, SCF yang diajukan Waskita Karya kepada lembaga perbankan, peruntukan aslinya untuk pengerjaan proyek fisik nasional. Pengerjaan proyek tersebut, dilakukan bersama anak perusahaan PT Waskita Beton Precast (WSBP), dan menjadi salah-satu sumber pemasukan untung perusahaan induk.
Akan tetapi, Kuntadi mengatakan, dari hasil penyidikan terungkap, dalam pengajuan SCF itu, jajaran direksi Waskita Karya memanipulasi dengan menyorongkan proposal pembiayaan proyek pembangunan fiktif. "Total pencairan SCF itu lebih dari Rp 1,9-an triliun," ujar Kuntadi di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2023).
Kuntadi melanjutkan, setelah pencairan dilakukan, uang dari pinjaman bank tersebut yang menjadi bancakan. Termasuk untuk dibagi-bagikan, dan sumber anggaran hura-hura para pejabat tinggi di perusahaan pelat merah itu.
"SCF itu peruntukannya untuk pembiayaan proyek. Dalam kasus ini SCF tidak digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan Waskita. Tetapi justru setelah pencairan SCF itu, uangnya digunakan untuk kegiatan macam-macam. Untuk enterteint (hura-hura), untuk dibagi-bagi, keluar dari peruntukan SCF itu sendiri," ujar Kuntadi.
SCF yang sudah dicairkan tersebut, menurut Kuntadi, memberikan bunga yang tinggi yang harus dilunasi oleh manajemen Waskita Karya kepada pihak perbankan selaku kreditur pemberi pembiayaan. Hal tersebut yang sampai hari ini mencekik keuangan Waskita Karya sebagai debitur.
Pun bunga yang tinggi dari pembiayaan SCF tersebut, kata Kuntadi, nyata menjadi kerugian negara. Sehingga kerugian yang diderita Waskita Karya berlarut-larut dan bertubi-tubi.
"Sekarang, siapa yang menanggung bunga itu? Artinya kerugiannya bukan seberapa besar kredit yang diambil, tetapi soal siapa yang menanggung bunga tinggi dari SCF itu. Menariknya kasus SCF ini, yang seharusnya SCF untuk pembiayaan proyek, tetapi tidak, dan digunakan untuk proyek fiktif, dan hal-hal yang lain," ucap Kuntadi.
Dalam penyidikan berjalan, Jampidsus Kejagung sudah menetapkan lima tersangka terkait korupsi di Waskita Karya. Kamis (27/4/2023) pekan lalu, tim penyidikannya menetapkan Direktur Utama (Dirut) Waskita Karya Destiawan Soewardjono (DES) sebagai tersangka yang kelima.
DES adalah pemimpin direksi lama Waskita Karya yang kembali memimpin perusahaan tersebut lewat RUPS Februari 2023. Pada Jumat (28/5/2023) DES ditangkap, dan dijebloskan ke sel tahanan sementara. Kuntadi mengatakan peran tersangka DES, adalah otoritas tertinggi di Waskita Karya yang mengajukan SCF tersebut dengan menggunakan dokumen syarat pendukung pencairan palsu.
"Peran tersangka DES ini secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan SCF untuk pembayaran proyek-proyek fiktif yang diajukan oleh tersangka (DES) sendiri," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Ketut Sumedana, Sabtu (29/4/2023).
Adapun empat tersangka lainnya yang sudah menjadi tersangka berada dalam tahanan sejak Januari 2023. Mereka, di antaranya Direktur Operasional II PT Waskita Karya Bambang Rianto (BR), Direktur Keuangan Taufik Hendra Kurniawan (THK), Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Haris Gunawan (HG), serta Komisaris Utama PT Pinnacale Optima Karya Nizam Mustafa (NM).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidikan korupsi di PT Waskita Karya (WSKT) di Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan, adanya penggunaan uang supplay chain financing (SCF) untuk kebutuhan hedonisme dan 'bagi-bagi' di pemangku kebijakan tinggi di perusahaan konstruksi milik negara tersebut.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi mengatakan, kerugian negara dari penyimpangan dana pinjaman perbankan di PT Waskita Karya sepanjang periode 2016-2020 dan 2023 berjalan mencapai hampir Rp 2 triliun.
Kuntadi menerangkan, SCF yang diajukan Waskita Karya kepada lembaga perbankan, peruntukan aslinya untuk pengerjaan proyek fisik nasional. Pengerjaan proyek tersebut, dilakukan bersama anak perusahaan PT Waskita Beton Precast (WSBP), dan menjadi salah-satu sumber pemasukan untung perusahaan induk.
Akan tetapi, Kuntadi mengatakan, dari hasil penyidikan terungkap, dalam pengajuan SCF itu, jajaran direksi Waskita Karya memanipulasi dengan menyorongkan proposal pembiayaan proyek pembangunan fiktif. "Total pencairan SCF itu lebih dari Rp 1,9-an triliun," ujar Kuntadi di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2023).
Kuntadi melanjutkan, setelah pencairan dilakukan, uang dari pinjaman bank tersebut yang menjadi bancakan. Termasuk untuk dibagi-bagikan, dan sumber anggaran hura-hura para pejabat tinggi di perusahaan pelat merah itu.
"SCF itu peruntukannya untuk pembiayaan proyek. Dalam kasus ini SCF tidak digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan Waskita. Tetapi justru setelah pencairan SCF itu, uangnya digunakan untuk kegiatan macam-macam. Untuk enterteint (hura-hura), untuk dibagi-bagi, keluar dari peruntukan SCF itu sendiri," ujar Kuntadi.
SCF yang sudah dicairkan tersebut, menurut Kuntadi, memberikan bunga yang tinggi yang harus dilunasi oleh manajemen Waskita Karya kepada pihak perbankan selaku kreditur pemberi pembiayaan. Hal tersebut yang sampai hari ini mencekik keuangan Waskita Karya sebagai debitur.
Pun bunga yang tinggi dari pembiayaan SCF tersebut, kata Kuntadi, nyata menjadi kerugian negara. Sehingga kerugian yang diderita Waskita Karya berlarut-larut dan bertubi-tubi.
"Sekarang, siapa yang menanggung bunga itu? Artinya kerugiannya bukan seberapa besar kredit yang diambil, tetapi soal siapa yang menanggung bunga tinggi dari SCF itu. Menariknya kasus SCF ini, yang seharusnya SCF untuk pembiayaan proyek, tetapi tidak, dan digunakan untuk proyek fiktif, dan hal-hal yang lain," ucap Kuntadi.
Dalam penyidikan berjalan, Jampidsus Kejagung sudah menetapkan lima tersangka terkait korupsi di Waskita Karya. Kamis (27/4/2023) pekan lalu, tim penyidikannya menetapkan Direktur Utama (Dirut) Waskita Karya Destiawan Soewardjono (DES) sebagai tersangka yang kelima.
DES adalah pemimpin direksi lama Waskita Karya yang kembali memimpin perusahaan tersebut lewat RUPS Februari 2023. Pada Jumat (28/5/2023) DES ditangkap, dan dijebloskan ke sel tahanan sementara. Kuntadi mengatakan peran tersangka DES, adalah otoritas tertinggi di Waskita Karya yang mengajukan SCF tersebut dengan menggunakan dokumen syarat pendukung pencairan palsu.
"Peran tersangka DES ini secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan SCF untuk pembayaran proyek-proyek fiktif yang diajukan oleh tersangka (DES) sendiri," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Ketut Sumedana, Sabtu (29/4/2023).
Adapun empat tersangka lainnya yang sudah menjadi tersangka berada dalam tahanan sejak Januari 2023. Mereka, di antaranya Direktur Operasional II PT Waskita Karya Bambang Rianto (BR), Direktur Keuangan Taufik Hendra Kurniawan (THK), Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Haris Gunawan (HG), serta Komisaris Utama PT Pinnacale Optima Karya Nizam Mustafa (NM).
SUMBER
Waskita Karya? Hm, sepertinya Ane pernah mendengar namanya. Oh ya, bukankah itu salah satu perusahaan konstruksi yang suka membangun jalan dan tol? Ternyata uang hasil korupsinya dibagi-bagi ya, berarti tidak hanya pihak-pihak tertentu yang merugikan, tapi juga masyarakat yang memakai jalan dan tol tersebut. Tapi, jangan khawatir, Ane yakin kita masih bisa menikmati jalan dan tol yang dibangun oleh Waskita Karya, meskipun sebagian uangnya dibawa kabur oleh para koruptor. Setidaknya kita bisa memanfaatkan jalan dan tol tersebut sambil bernyanyi lagu-lagu keAnengan kita, seperti "Uang dibagi-bagi, tapi jalan tetap jadi".
Hedonisme? Apa itu? Ternyata para koruptor juga suka hidup mewah dan berfoya-foya ya. Bukankah itu sangat ironis? Mereka mengambil uang yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat, namun uang tersebut justru mereka gunakan untuk hidup hedon. Tapi, tunggu dulu, jangan-jangan para koruptor tersebut hanya mengikuti tren terbaru, seperti tren belanja online atau pesan makanan lewat aplikasi. Siapa tahu mereka hanya sedang mencari cara agar terlihat lebih modern dan up-to-date di mata masyarakat. Well, sepertinya kita harus memberikan applause bagi para koruptor yang mau mengikuti tren teknologi, meskipun tetap saja perbuatan mereka tetap salah dan merugikan banyak orang
Ane sangat kecewa, namun tidak terkejut, dengan temuan korupsi di PT Waskita Karya. Kasus korupsi di perusahaan konstruksi seperti Waskita Karya sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Namun, Ane sangat terpukul ketika mendengar bahwa uang dari pinjaman perbankan yang seharusnya digunakan untuk membangun proyek fisik nasional justru dipakai untuk kebutuhan hedonisme dan 'bagi-bagi' di pemangku kebijakan tinggi di perusahaan tersebut. Kerugian negara sebesar Rp 2 triliun dari penyimpangan dana pinjaman perbankan sangatlah besar, dan pastinya akan berdampak buruk pada pembangunan infrastruktur dan perekonomian nasional.
Ane berharap, pihak kejaksaan dapat menindak tegas para koruptor di PT Waskita Karya dan memulihkan kerugian negara yang terjadi. Selain itu, perlu adanya reformasi dan perubahan sistem di perusahaan-perusahaan konstruksi agar terhindar dari praktik korupsi yang merugikan banyak pihak. Kita harus memperbaiki sistem dan menghilangkan praktik korupsi agar pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ane merasa sangat kecewa dengan pengelolaan Erick Tohir sebagai Menteri BUMN dalam mengelola PT Waskita Karya. Sebagai perusahaan konstruksi milik negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun infrastruktur nasional, PT Waskita Karya seharusnya dikelola dengan baik dan transparan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Namun, kasus korupsi yang terjadi menunjukkan bahwa manajemen PT Waskita Karya tidak efektif dan mengalami kelemahan dalam pengelolaannya.
Sebagai Menteri BUMN, Erick Tohir seharusnya memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan memastikan kebijakan manajemen PT Waskita Karya yang efektif dan terhindar dari praktik korupsi. Namun, kasus korupsi yang terjadi menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum maksimal. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah bahwa pengawasan dan pengelolaan perusahaan milik negara harus lebih ditingkatkan untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Ane berharap, kejadian ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi dan perbaikan manajemen di perusahaan milik negara, termasuk PT Waskita Karya. Selain itu, pemerintah juga harus menempatkan orang-orang yang kompeten dan berintegritas sebagai pengelola perusahaan-perusahaan milik negara agar dapat mencegah praktik korupsi dan memastikan kinerja perusahaan yang baik untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Malah sibuk copras capres jadi ketua PSSI pula berasa kerjaannya dah becus
Kebayang ga IKN dengan vendor2 konstruksi dari BUMN2 kita bakal cuan segimana para oligarkhi
Ingatin aja korupsi kalau ketauan itu lagi kurang pintar aja dan yang ketauan dan yang nggak pasti banyakan yang nggak
Artinya apa?
Semakin banyak pembangunan semakin banyak korupsi
Masyarakat pejabat terjebak tuntutan hedon hasil brainwashing socmed dan mencuri uang rakjat
Credit to Kejaksaan, harusnya bisa seamless kalo KPKnya ga gitu deh, dah mecatin TWKWKWK malah makin ancur
Tetap semangat bekerja buat para intelek milenial untuk membangun bangsa
Diubah oleh nada.sela 04-05-2023 17:05
agh05t dan 9 lainnya memberi reputasi
10
2.4K
49
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan