Kompas.com - 04/05/2023, 14:19 WIB 1 Lihat Foto Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE) membantah terdapat penyuap selain Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka, Jumat (24/2/2023).(KOMPAS.com/Syakirun Ni'am) Penulis Syakirun Ni'am | Editor Novianti Setuningsih

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe mengklaim tidak memiliki aset mencapai Rp 200 miliar.

Pernyataan tersebut disampaikan Lukas Enembe saat dimintai tanggapan terkait langkah penyidik KPK yang telah menyita berbagai aset dalam perkara Enembe senilai lebih dari Rp 200 miliar. Termasuk, hotel.

"Enggak punya aset " kata Lukas Enembe saat ditemui di gedung Merah Putih KPK usai menemui tim penyidik, Kamis (4/5/2023).

Selain itu, Lukas Enembe juga mengklaim tidak memiliki hotel.

Ia mengaku tidak tahu saat dimintai tanggapan terkait statusnya sebagai tersangka tidak pidana pencucian uang (TPPU).

"Tidak tahu," ujar Lukas Enembe.

Ketika ditanya mengenai salah satu pengacaranya, Stefanus Roy Rening, yang ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan, Lukas Enembe hanya diam.

Sebelumnya, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah menyita aset lebih dari Rp 200 miliar dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas Enembe.

Menurut Ali, baru-baru ini tim penyidik kembali menyita sejumlah aset milik Lukas Enembe maupun yang diduga terkait dengan perkaranya senilai Rp 60,3 miliar.

Aset tersebut berupa sejumlah bidang tanah, rumah, hingga apartemen yang tersebar di Jayapura, Papua; Bogor, Jawa Barat; hingga DKI Jakarta.

“Dengan demikian, saat ini tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan beberapa aset dalam perkara LE (Lukas Enembe) ini lebih dari Rp 200 miliar,” kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (28/4/2023).
Sebelumnya, KPK Juga telah menyita hotel berikut tanah seluas 1.525 meter persegi yang diduga masih terkait dengan perkara Lukas Enembe. Hotel itu terletak di Jayapura, Papua.

"Perkiraan nilai aset ini sekitar Rp 40 miliar,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/4/2023).

Lukas sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD pada September tahun lalu.

Awalnya, KPK hanya menemukan bukti aliran suap Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka ke Lukas Enembe. Dalam persidangan Rijatono Lakka yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, terungkap jumlah suap yang diberikan kepada Lukas mencapai Rp 35.429.555.850 atau Rp 35,4 miliar.

Belakangan, KPK menetapkan Lukas Enembe dan Lakka sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PUPR), Gerius One Yoman sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Selama proses penyidikan, KPK menemukan bahwa Gerius diduga bersama-sama menerima suap dan gratifikasi bersama Lukas Enembe.

Kemudian, pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening juga ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan.

Selain itu, KPK juga menetapkan dua tersangka pemberi suap Lukas Enembe
https://nasional.kompas.com/read/202...rp-200-miliar.
Pengacara sama Kadis PUPR Papua ditetapkan tersangka sedangkan Lukas Enembe mengklaim nggak punya asst sampai Rp 200 M

OC Kaligis Protes Tak Boleh Dampingi Lukas Enembe Jalani Pemeriksaan

Salah satu tim pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, OC Kaligis, protes tak boleh mendampingi kliennya yang sedang menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku sudah menunggu lama untuk menemani kliennya diperiksa.

"Pak Lukas minta saya datang kemari untuk mendampingi dia, tapi penyidik enggak mengizinkan," kata OC Kaligis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2023).

OC Kaligis mengatakan, belum mendapat izin. Sementara, Lukas yang diperiksa sebagai tersangka hari ini sejatinya sudah didampingi pengacara lainnya, yakni Petrus Bala Pattyona.

"Disuruh tanya penyidik dulu, saya bilang saya ini kuasa," ujar OC Kaligis.

Sementara itu, Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, tidak semua pengacara harus mendampingi Lukas. Ia menyebut, Petrus sudah lebih dulu datang mendampingi.

"Tidak harus semua ikut. Kami kira itu cukup sesuai kebutuhan dan terpenuhi ketentuan hukum acara pidana," ujar Ali.

Selain itu, Ali juga membeberkan Dewan Pimpinan Nasional Peradi yang memberikan penjelasan kepada KPK soal status OC Kaligis. Sesuai database Peradi, saat ini OC Kaligis tercatat sebagai advokat namun tidak mengikuti data ulang keanggotaan.

"Dijelaskan dalam peraturan internal Peradi , penerbitan kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) sebagai identitas resmi keanggotaan dan diperoleh informasi Prof. DR (Jur) O.C Kaligis, S.H tidak melakukan data ulang sejak tahun 2013 hingga sekarang, sehingga KTPA advokatnya sudah tidak berlaku lagi," jelas Al
https://www.metrotvnews.com/play/bD2...ni-pemeriksaan
udah tidak berlaku keanggotaan O.C.Kaligis di advokat kata KPK

Pemeriksaan Lanjutan Tersangka Lukas Enembe di KPK




Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Lukas Enembe menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/5/2023). Gubernur non aktif Lukas Enembe menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus dugaan kasus korupsi pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp10 milyar.

Gubenur non Aktif Lukas Enembe menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka kasus dugaan kasus korupsi pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua yang menyebbakan kerugian negara mencapai Rp 10 Miliyar.
(sra)
https://photo.sindonews.com/view/441...-enembe-di-kpk