Jakarta - Pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di Otorita IKN Nusantara belum digaji selama berbulan-bulan karena masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan perpres tersebut sudah diputuskan.
"Sudah. Sudah diputuskan. Sudah selesai. Tinggal proses," kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Perihal pegawai IKN yang belum digaji berbulan-bulan ini sebelumnya diungkapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Senin (3/4). Bambang mengatakan pihaknya masih menunggu peraturan presiden (perpres) tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi eselon I ke bawah.


"Kami harus jujur menyampaikan bahwa kami masih menunggu perpres tentang hak keuangan eselon I dan turunannya pada saat ini," kata Bambang.

Baca juga:
Legislator Golkar Kritik Kepala Otorita: 1 Tahun IKN Tak Ada Progres
Bambang menuturkan bahwa dia dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe juga baru gajian setelah 11 bulan bekerja. Hal itu setelah terbit Perpres Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada 30 Januari 2023.

Baca juga:
Kemendagri dan Pemprov DKI Mulai Susun RUU Jakarta untuk Pindah ke IKN
Terkait gaji pejabat eselon I ke bawah, saat ini disebut sudah dibahas oleh Menko Polhukam Mahfud Md dan sedang diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bambang pun mengapresiasi bawahannya yang tetap bekerja meski belum dibayar.

"Jadi ini teman-teman saya ini tangguh. Jadi ya demikianlah kondisinya dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat," tuturnya.

Meski begitu, Bambang menyebutkan upah yang belum dibayarkan tidak termasuk pekerja di lapangan. "Sudah (kalau pekerja lapangan)," ucapnya saat dimintai konfirmasi terpisah detikFinance.

https://news.detik.com/berita/d-6655...tinggal-proses