Jakarta - Anggota DPR Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengusulkan agar Komisi VI membentuk tim investigasi pemberian izin IMB di atas lahan 81,6 di kawasan Plumpang. Nusron mengatakan lahan tersebut adalah milik Pertamina.

"Dari 153,4 ha yang dibeli Pertamina berdasarkan Akta Pengalihan Hak (APH) dari PT Mastraco tertanggal 8 April 1971, ada 81,6 ha yang dikuasai Penghuni Tanpa Hak (PTH). Anehnya mereka bayar PBB dan punya IMB. Ini yang perlu kita investigasi kalau kita ingin segera bangun buffer zone," ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Selasa (14/3/2023).

Hal ini dikatakannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direksi Pertamina. RDP dilaksanakan dalam rangka menyoroti kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di Plumpang beberapa waktu yang lalu.


Menurut Nusron Wahid, saat ini ada 9234 KK dan 34.707 jiwa manusia yang tinggal di kawasan lahan Pertamina tersebut.

"Tiga hari setelah kejadian saya kebetulan silaturahmi ke saudara di kawasan sana, masuk kawasan C dalam denah Pertamina. Ternyata banyak yang pegang sertifikat SHM. Ini akan menjadi sengketa hukum tersendiri dengan Pertamina," imbuhnya.

Di sisi lain, para penduduk tersebut juga pegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) Mendagri Nomor SK 190/HGB/DA/76 tertanggal 5 Juni 1976 kawasan tersebut tertuang digunakan sebagai keperluan pembangunan instalasi minyak.

"Ini harus diinvestigasi siapa pejabat yang mengeluarkan IMB tersebut. Berarti itu pelanggaran administratif yang serius. Itu yang menjadi pemicu adanya kebakaran di TBBM Plumpang berkali-kali. Karena memang lokasinya memang harus steril dari pemukiman," tuturnya

Nusron meyakini akar masalah TBBM Plumpang adalah problem tata kelola aset Pertamina yang diserobot oknum masyarakat , kemudian dikeluarkan IMB.

"Kita harus serius mengusut pada masa Gubernurnya siapa IMB paling banyak dikeluarkan. Saya kira isunya ada di sini," kata Nusron.

"Kalau memang ternyata IMB-nya banyak dikeluarkan pada masa Gubernur Anies Baswedan, ya berarti dia yang bermasalah. Sebaliknya kalau yang bermasalah zamannya Pak Ahok, ya Pak Ahok harus tanggung jawab. Supaya fair," pungkasnya.

Di sisi lain, para penduduk tersebut juga pegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) Mendagri Nomor SK 190/HGB/DA/76 tertanggal 5 Juni 1976 kawasan tersebut tertuang digunakan sebagai keperluan pembangunan instalasi minyak.

"Ini harus diinvestigasi siapa pejabat yang mengeluarkan IMB tersebut. Berarti itu pelanggaran administratif yang serius. Itu yang menjadi pemicu adanya kebakaran di TBBM Plumpang berkali-kali. Karena memang lokasinya memang harus steril dari pemukiman," tuturnya

Nusron meyakini akar masalah TBBM Plumpang adalah problem tata kelola aset Pertamina yang diserobot oknum masyarakat , kemudian dikeluarkan IMB.

"Kita harus serius mengusut pada masa Gubernurnya siapa IMB paling banyak dikeluarkan. Saya kira isunya ada di sini," kata Nusron.

"Kalau memang ternyata IMB-nya banyak dikeluarkan pada masa Gubernur Anies Baswedan, ya berarti dia yang bermasalah. Sebaliknya kalau yang bermasalah zamannya Pak Ahok, ya Pak Ahok harus tanggung jawab. Supaya fair," pungkasnya.

https://news.detik.com/berita/d-6619...mb-di-plumpang

To be fair aja....

Bila jokowi yg kasi SHM maka Jokowi termasuk penyiap bom waktu di sana.
Namun soal IMB yaa jelas pelakunya yg sempat ngumpet di negara kangguru