Australia, Papua Nugini dan Fiji Masih Mengakui Papua Bagian dari Kedaulatan Republik Indonesia

Kamis, 2 Maret 2023 13:03 WIB



Benny Wenda saat bertemu dengan PM Fiji, Sitiveni Rabuka di Suva. (Supplied)
Masih menjadi tantangan bagi gerakan United Liberation Movement for West Papua [ULMWP] untuk mendapatkan pengakuan politik dari beberapa anggota Melanesian Spearhead Group (MSG), seperti Papua Nugini dan Fiji.

Selama satu dekade terakhir, kedua negara tersebut memilih untuk terus mengakui kedaulatan Republik Indonesia.


Tetapi pergantian pemerintahan di Fiji membuka kesempatan bagi Benny Wenda, ULMWP untuk bertemu dengan Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka di Nadi, pekan lalu.

"Kali ini kita disambut oleh Perdana Menteri yang terhormat," ujar Benny kepada ABC Pacific Beat.

"Saya rasa ini jadi delegasi Papua Barat pertama yang diterima oleh Perdana Menteri Rabuka."


Sudah 10 tahun ULMWP mengajukan permohonan untuk menjadi anggota di kelompok MSG dan hingga saat ini hanya mendapatkan status sebagai pengamat, sama seperti Timor Leste.

[Foto Indonesia di MSG]
MSG beranggotakan negara-negara Melanesia, termasuk New Caledonia, Kepulauan Solomon, bahkan Indonesia yang sudah menjadi anggota sejak tahun 2015.

Indonesia dilaporkan telah menyampaikan protes atas pertemuan PM Rabuka dengan Benny Wenda.

Seperti yang dikutip dari media multibahasa, Benar News, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan pihaknya telah memberikan "nota diplomatik" kepada Fiji.

"Kurang lebihnya dalam nota tersebut Indonesia menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas pertemuan PM Fiji dengan seseorang yang mengklaim secara sepihak mewakili masyarakat Papua di Indonesia," ujar Teuku kepada Benar News, awal pekan lalu.

Papua Barat bernegosiasi jadi negara anggota
Dr Camellia Webb Gannon, Koordinator dari Proyek Papua Barat di University of Wollongong, Australia, mengatakan pertemuan Benny dengan PM Rabuka memberikan sebuah arti baru soal Papua Barat.

"Fakta bahwa PM Rabuka memutuskan untuk bertemu dengan Benny Wenda sebagai pemimpin ULMWP menunjukkan kepemimpinan Fiji jelas memiliki perspektif baru dan minat baru di Papua Barat dengan cara yang belum pernah dilakukan Fiji dalam beberapa waktu." ujarnya.

Menurut Dr Gannon, ia melihat PM Papua Nugini, James Marape, dan PM Fiji Sitiveni Rabuka masih menghormati Indonesia sebagai sebuah kedaulatan yang meliputi Papua Barat.

"Selama beberapa tahun terakhir, Fiji dan Papua Nugini mengambil sikap jika mereka menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua Barat," jelas Dr Gannon.

"Dan karena sikap ini, ada kebisuan atau kurangnya komentar yang jelas tentang penderitaan yang dialami Papua Barat sehubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah mereka."

"Tapi apa yang dicoba dilakukan Benny Wenda adalah menegosiasikan status keanggotaan penuh Papua Barat di Melanesian Spearhead Group, sesuatu yang sudah diblokir selama 10 tahun oleh beberapa negara Melanesia," jelas Dr Gannon.

Australia, Fiji, Papua Nugini masih mengakui Papua di bawah kedaulatan Indonesia
Dr Gannon menambahkan meski negara-negara tersebut tidak mendukung kemerdekaan Papua Barat, tetapi mereka mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia dan ini menjadi masalah yang ingin ditangani oleh negara-negara Melanesia.

Ini disampaikan oleh PM Marape, yang mengatakan masalah di Papua Barat sudah beberapa kali muncul dan dibahas dalam pertemuan mereka.

"Kami bersimpati dengan Melanesia yang berada di satu sisi, tapi ada lebih banyak juga yang berada di sisi lain," kata PM Marape dalam sebuah acara yang digelar di Suva.

"Saat ini, Papua Barat, bagi kami adalah tetap menjadi bagian dan paket dari Indonesia."

"Kami mengakui jika ada masalah-masalah hak asasi manusia, yang akan diselesaikan dengan konteks hak asasi. Tapi untuk soal kedaulatan, Papua Barat tetap masih jadi bagian Indonesia."

Fiji juga mengambil sikap yang sama.

"Kami sama-sama menghormati kedaulatan Indonesia," ujar PM Rabuka.

Australia mengatakan sikap mereka soal Papua Barat tidak berubah, seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, Australia akan mempertahankan "status quo."

"Australia di bawah pemerintahan yang silih berganti sudah jelas posisinya," kata Penny.

"Kami mengakui kedaulatan Indonesia dalam kaitannya dengan Papua. Dan itu adalah posisi yang mencerminkan posisi bipartisan, termasuk oposisi, yang mencerminkan usaha dan komitmen kami terhadap Perjanjian Lombok dan kami akan tetap berkomitmen untuk itu."

Meski negara-negara ini sudah mengambil sikap di hadapan publik, Benny merasa ada perubahan besar yang terjadi di balik layar, serta ada momentum dalam mengkampanyekan tujuan otonomi.

"Saat ini banyak organisasi yang berbasis di sini mengadakan pertemuan besar, mereka mendukung keanggotaan penuh dan menuntut pemimpin negara Melanesia untuk memberikan keanggotaan penuh kepada Papua Barat."

Artikel ini diproduksi oleh Erwin Renaldi dari Program Pacific Beat

https://www.tempo.co/abc/8335/austra...blik-indonesia
ini kata masih rancu secara kalau ada sesuatu 3 negara ini bisa terang-terangan menuntut kemerdekaan Papua kayak Vanuatu dan kasus Timor Timur dari status quo Australia soal Timtim sampai meminta presiden Habibie untuk mempertimbangkan soal referendum



PM Fiji Terang-terangan Dukung Separatis Benny Wenda Bikin RI Murka

CNN Indonesia
Kamis, 02 Mar 2023 16:05 WIB
Bagikan : 
PM Fiji Sitiveni Rabuka menyatakan dukungannya terhadap tokoh separatis Papua Benny Wenda. (AFP/LEON LORD)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka membuat Indonesia berang usai bertemu dengan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda.
RI menyampaikan protes lantaran Fiji terang-terangan mendukung Benny selaku tokoh yang kerap meminta Papua merdeka, di sela pertemuan para pemimpin negara Pasifik di Kota Nadi, Fiji, pekan lalu.

RI melayangkan protes lewat nota diplomatik yang dikirimkan kepada pemerintahan Fiji menanggapi pertemuan itu.

"Dari sisi Indonesia sudah (mengirim nota diplomatik)," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mengonfirmasi kepada CNNIndonesia.com.

Meski begitu, Fiji belum menanggapi protes yang disampaikan Indonesia tersebut.



"Mengenai tanggapan pihak Fiji, saya belum terinformasi," ujar Faizasyah.

Momen pertemuan Rabuka dengan Benny ini menjadi sorotan usai Rabuka berbagi momen dalam unggahan media sosialnya.

Presiden yang baru terpilih pada Desember lalu itu menyatakan dukungannya terhadap Benny Wenda dan kelompoknya.

"Ya, kami akan mendukung mereka [Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat] karena mereka juga Melanesia," tulis Rabuka dalam cuitannya.

Tak cuma itu, Rabuka bahkan menyatakan bakal mendukung keanggotaan Papua dalam blok negara-negara Pasifik.

Radio Free Asia melaporkan seorang sumber mengatakan bahwa pemerintahan Fiji sebelum rezim Rabuka tak pernah menyatakan dukungan untuk kelompok separatis Papua seperti ini.

Negara-negara lain juga tak pernah terang-terangan mendukung kelompok separatis demi menjaga hubungan baik dengan Indonesia.

Kabar ini sendiri datang tak lama setelah Benny juga menyedot perhatian karena menyebut Selandia Baru mendukung gerakan separatis Papua.

Benny menyatakan klaim itu ketika mendesak Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk membebaskan sandera warga Selandia Baru yang merupakan pilot Susi Air, Phillip Mehrtens.

"Selandia Baru adalah pendukung kuat Papua Barat," ucap Benny kepada Radio New Zealand (RNZ) pada Selasa (21/2).

"Saya kira kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPNPB] tidak dapat mencelakai pilot kecuali Indonesia menggunakan situasi ini menjadi bahaya. Itu yang menjadi perhatian saya."

https://www.cnnindonesia.com/interna...ikin-ri-murka.
Sikap Fiji mematik kecaman Indonesia