KOMPAS.com - Ketua DPC PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyinggung soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dialami warga Kota Solo beberapa waktu lalu.

Menurut pria yang akrab disapa FX Rudy itu, kebijakan tersebut membuktikan tak adanya komunikasi antara Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, dengan DPRD dan partainya, PDI-P.


Padahal seharusnya, FX Rudy mengatakan, kebijakan yang diputuskan oleh kepala daerah merupakan hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan partai.

"Setelah menjadi kebijakan, kita punya petugas wali kota dan wakil wali kota, kita kirim ke sana menjadi kebijakan pemerintah," kata FX Rudy, dikutip dari TribunSolo.com, Jumat (10/2/2023).


"Dikira-kira begitu ya repot, PDI-P hancur," imbuhnya. Dia menjelaskan, kenaikan PBB yang tinggi di Solo tak melibatkan DPRD dalam proses penetapannya.

"(Komunikasi) Tidak pernah dilakukan. Dengan partai, dengan legislatif, tidak ada komunikasi," ujar FX Rudy.

Selain itu, FX Rudy menyampaikan, Gibran sebagai kader PDI-P seharusnya memutuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Pasalnya, keberpihakan PDI-P akan dipertanyakan bila kebijakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak berpihak pada warga Kota Solo.


"Rakyat itu tahunya bahwa kebijakan pemerintah itu berasal dari kebijakan politik partai. Kebijakan politik partai dirumuskan dari rumusan anak ranting, ranting, PAC, DPC," ungkapnya.


"Jangan memunggungi rakyat, itu pesan saya," tandasnya.

Sebelumnya, Gibran telah menyatakan bahwa kenaikan PBB ditunda, dan pihaknya akan mencetak ulang surat tagihan.


"Tidak ada kenaikan ya. Dibikin enak semua, masyarakat tidak perlu panik," ucap Gibran. "Tapi butuh seminggu untuk update database," jelasnya.

Penundaan kenaikan PBB itu, Gibran melanjutkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor lain.

kompas


walikotanya karbitan sich