Jonh Roy Purba - detikSulsel
Sabtu, 11 Feb 2023 10:47 WIB

Foto: Foto WNA diduga gabung KKB beredar di media sosial. (dok. istimewa)
Jayapura - Foto seorang warga negara asing (WNA) bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) beredar di media sosial. Foto tersebut kemudian dikaitkan dengan sosok pilot Susi Air Philips Mark Merhens yang hilang usai pesawatnya dibakar KKB di Nduga, Papua Pegunungan.
Dalam foto beredar, tampak seorang pria bule mengenakan celana pendek sedang memegang bendera Bintang Kejora. Di sampingnya, sekelompok pria juga tampak memegang panah hingga senjata laras panjang.

Terkait foto tersebut, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Muhammad Saleh mengatakan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air masih belum diketahui. Pihaknya pun memastikan pria bule yang berada di foto beredar bukan pilot Susi Air.


"Personel pilot Susi Air masih diduga bersama kelompok KKB dan terus dilakukan pencarian sesuai kondisi lapangan. Jadi foto itu hoax. Pilot bukan bergabung dengan mereka, itu hoax," tegasnya saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (11/2/2023).

Terpisah, Danrem 172/PWY Brigjen Juinta Omboh Sembiring menyampaikan saat ini kelompok KKB sedang berupaya memprovokasi warga sipil. Dia menyebut banyak informasi yang beredar bahwa TNI-Polri akan melancarkan operasi militer hingga akan mengancam keselamatan masyarakat.

"Semua itu tidak benar, itu adalah upaya provokasi gerombolan KKB dan simpatisannya," kata Juinta.

Juinta menegaskan aksi provokasi ini dilakukan oleh KKB untuk memutarbalikkan fakta atas kejahatan yang mereka lakukan. Namun cukup disayangkan justru ada masyarakat yang malah ikut-ikutan menyebar informasi bohong tersebut.

"Apa yang mereka lakukan, itulah provokasi dan memutar balik fakta, jika terus dilakukan, bisa melanggar undang-undang," tegasnya

https://www.detik.com/sulsel/berita/...gini-faktanya.
Iyalah hoax,.. Aku pernah bikin thread tentang foto ini sebelum kejadian ini

Wapres: Amankan Papua Pegunungan

11 Feb 2023, 06:30 WIB
Pimpinan DPR meminta darurat sipil diberlakukan di Papua.
JAKARTA – Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyoroti meningkatnya gangguan keamanan di wilayah Papua Pegunungan. Ia meminta penjagaan di wilayah tersebut ditingkatkan.

Ia juga memerintahkan jajaran aparat keamanan TNI/Polri terus mengejar kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera pilot dan penumpang sipil Susi Air di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kiai Ma'ruf menegaskan, tidak ada ruang bagi pengganggu keamanan di Papua.

"Saya minta dan saya perintahkan supaya pembuat rusuh ini dikejar dalam rangka penegakan hukum," kata Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya seusai meresmikan BLK Komunitas di Lombok Tengah, NTB, Jumat (10/2).

Kiai Ma'ruf mengakui, dari enam provinsi di Papua, yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, wilayah yang masih terdapat gangguan keamanan ada di Papua Pegunungan. Meski demikian, Kiai Ma'ruf memastikan akan terus menjaga keamanan di wilayah tersebut.


Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) ini pun meminta agar dilakukan penjagaan di lokasi-lokasi strategis wilayah tersebut.

"Tempat-tempat yang strategis itu harus ada penjagaan, harus ada pengawalan di situ. Jangan sampai di tempat itu kemudian tidak ada pengawalan. Jadi, ada pesawat datang kemudian bisa dibakar karena kurang pengawalan, harus dibuat pengawalan," ujarnya.

Kiai Ma'ruf juga menegaskan, pemerintah akan terus mempercepat pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua, termasuk mengurangi kesenjangan sosial yang memicu terjadinya kriminalitas di Papua.

Karena itu, pemerintah menggandeng tokoh masyarakat, adat, hingga tokoh agama untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan tersebut.

https://static.republika.co.id/uploa...050931-605.mp4

"Saya menggunakan istilah kami ingin menggaruk di tempat yang gatal. Artinya, yang diperlukan itu yang kita garuk, yang kita berikan kepada mereka. Ini kita lakukan perubahan-perubahan sasaran pembangunan kesejahteraan sesuai dengan masalah yang dihadapi yang diinginkan oleh orang-orang Papua," ujarnya.

Dia juga menegaskan, masalah gangguan keamanan di Papua Pegunungan ini tidak bisa digeneralisasi seluruh Papua tidak aman. Dia menegaskan, lima provinsi lainnya aman dan kondusif.

"Saya kira memang kita sudah tahu itu di Papua Pegunungan ya, jangan dibilang Papua. Papua itu ada enam provinsi, di lima provinsi tidak ada masalah. Jadi, itu di Papua Pegunungan, sehingga bukan isu Papua (keseluruhan), melainkan di Papua Pegunungan ini masih ada gangguan keamanan," ujarnya.

https://static.republika.co.id/uploads/video/ini-peringatan-untuk-australia-selandia-baru-eropa_230207233635-494.mp4

Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim melakukan penyanderaan terhadap pilot Susi Air setelah melakukan pembakaran pesawat sipil di Nduga pada Selasa (7/2).

Dalam pernyataannya, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menegaskan kelompok separatis bersenjata itu bertanggung jawab atas pembakaran armada sipil tersebut.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, jajarannya terus berupaya mencari keberadaan pilot maskapai Susi Air, Kapten Philip M Mehrtens. Dia menyebut, hingga kini TNI-Polri masih mendalami kemungkinan lokasi keberadaan Philip.

"Saat ini masih kita laksanakan observasi. Ya, tempatnya di mana dan sebagainya," kata Yudo kepada wartawan seusai Rapim TNI 2023, Kamis (9/2).

Pasukan militer gabungan TNI dan Polri kembali melakukan evakuasi terhadap warga sipil di Distrik Paro, Nduga, kemarin. Evakuasi dilakukan karena diyakini situasi yang semakin tak aman di wilayah tersebut menyusul kabar tentang sejumlah ancaman dari kelompok separatis.

https://static.republika.co.id/uploa...191020-224.mp4

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny mengatakan, sebanyak 25 warga bisa diamankan ke wilayah Kenyam. “Bahwa warga yang dievakuasi merupakan masyarakat biasa yang mendapatkan ancaman-ancaman dan intimidasi dari KKB,” ujar Kombes Benny dalam siaran pers, Jumat (10/2).

Kombes Benny menerangkan, evakuasi dilakukan menggunakan helikopter milik TNI dan Polri. Heli Polri mengangkut 12 orang yang terdiri dari 8 dewasa dan 4 anak-anak. Heli milik TNI mengangkut 13 orang yang terdiri dari 6 dewasa dan 7 anak-anak.

KKB Nduga yang menyatakan perang terhadap pemerintah Indonesia dipimpin oleh Egianus Kogoya. Kelompok separatisme itu merupakan bagian dari tentara gerilyawan tinggi sokongan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Mereka selama ini melakukan serangan terhadap fasilitas-fasilitas umum dan bangunan milik pemerintah resmi. Bahkan melakukan penyerangan terhadap personel militer maupun kepolisian serta warga sipil yang bukan asli orang Papua.

Darurat sipil

Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus menanggapi serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Menurutnya, serangan ini sudah membuat wilayah tersebut berstatus darurat sipil.






"Kita harapkan gini ya, harus dipahami Papua ini sekarang status darurat sipil. Maka yang di depan adalah penguasa darurat sipil adalah gubernur, kepala daerah yang di depannya adalah otomatis penegakan hukum, kepolisian," ujar Lodewijk di Kompleks Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (10/2).

DPR mendukung penuh operasi yang dilakukan oleh kepolisian di sana. "Termasuk upaya prioritas di mana mencari pilot, statusnya seperti apa, apakah beliau sembunyi, melarikan diri atau disandera, kita masih menunggu," ujar anggota Komisi I DPR itu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, kepolisian bersama dengan jajaran TNI akan mempertebal keamanan di sejumlah wilayah di Papua yang dianggap rawan terjadinya penyerangan dari KKB. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya korban jiwa dari masyarakat sipil.



"Tentunya penebalan (keamanan) di wilayah-wilayah rawan, daerah merah tentunya menjadi atensi kita. Sehingga jumlah KKB, serangan KKB kita harapkan bisa kita kurangi, khususnya munculnya korban di masyarakat," kata Sigit kepada wartawan seusai Rapim TNI-Polri 2023 di Jakarta, Rabu (8/2).

Sigit menjelaskan, penanganan KKB di Papua menjadi fokus dari TNI-Polri. Apalagi, dia menjelaskan, saat ini terdapat pengembangan daerah otonomi baru (DOB) di Bumi Cenderawasih yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, aparat keamanan juga tetap menjunjung hak asasi manusia (HAM) dalam penegakan hukum terhadap kelompok separatis pro kemerdekaan Papua. "Terhadap kelompok yang terus melakukan gangguan keamanan tentunya TNI-Polri sepakat bahwa kita akan melakukan penegakan hukum secara tegas. Tentunya norma-norma terkait HAM tetap kita perhatikan," ujar Sigit.
https://www.republika.id/posts/37422...pua-pegunungan

Artikel Republika mengenai aksi teroris Papua dan komentar Wapres serta beberapa pihak lainnya termasuk darurat militer.