Problem Klasik 'Beda Kasta' Dokter Vs Perawat Jadi Sorotan Menkes

Senin, 06 Feb 2023 05:36 WIB


Gaduh beda kasta antar dokter dan perawat, begini sorotan para pakar. (Foto ilustrasi: Getty Images/iStockphoto/PRImageFactory)

Jakarta - Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyayangkan masih adanya budaya kasta di antara dokter dan perawat di Indonesia, seringkali perawat tidak berada di posisi setara dengan dokter.

"Saya pernah cek waktu saya di mandiri, pernah ke Mayo, pernah Singapura, perawat itu di luar negeri sama dokter tuh satu tim, setara ya. Di sini tuh kasta-nya segini (atas dan bawah), perawat tuh dilihat mohon maaf nggak ada, itu perawat sama dokter tuh, dokter posisinya merasa di sini (di atas), di luar negeri itu nggak Pak, posisinya setara," jelas Budi.

Budi menekankan budaya semacam itu tidak seharusnya dilanggengkan. Perawat dan dokter sudah seharusnya saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain.

"Jadi kalau saya bilang ke teman-teman perawat, jangan kemudian memperkuat perbedaan itu, harusnya diatur supaya sama, perawat tuh pesuruh dekat-dekat pembantu kalau dilihat, nah itu harus disetarakan, jangan kemudian malah dibedakan, makin jauh, itu nggak boleh," jelasnya lebih lanjut.

Menyoal pernyataan Menkes, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah membenarkan budaya semacam itu memang semula kerap terlihat. Namun, dalam praktik layanan medis, dokter dan perawat sebenarnya adalah mitra.

"Terima kasih dan apresiasi kepada Menkes yang telah memberi gambaran visi kesehatan yang memang seharusnya. Namun, jangan salah Intervensi dalam pengaturan, jika keliru maka akan kontradiktif dengan cita-cita mulia tersebut," pesan Harif saat dihubungi detikcom, ditulis Minggu (5/2/2023).

Harif juga menitipkan pesan bagi pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan perawat, baik dalam aturan kebijakan maupun regulasi yang ada. Salah satunya, dengan tidak menghilangkan UU 38 Tahun 2014 dalam wacana RUU Kesehatan Omnibus Law.

Ia juga mengaku sudah menyampaikan usulan ini secara langsung kepada Menkes dan Dirjen nakes.

"Sudah diskusi dengan Menkes dan Dirjen nakes, menyampaikan aspirasi tentang RUU Kesehatan Omnibus Law tersebut tidak mencabut UU 38 Tahun 2014 karena pengaturannya sangat spesifik dan sangat bisa diharmonisasi," tutur Hanif.

"Namun melihat draft yang dibahas di DPR, ternyata tidak seimbang kehilangan kami. UU dicabut tetapi tidak ada satu norma yang mengatur spesifik perawat. Ibarat sebuah upaya penghancuran terhadap sebuah komunitas yang telah berjasa dalam penanganan COVID-19," lanjutnya.

Terpisah, ahli patologi klinik Universitas Sebelas Maret dr Tonang Dwi Ardyanto, SpPK, PhD, FISQua, menilai awal mula kesan perbedaan kasta muncul terlihat di periode tahun 2000-an. Saat banyak perawat yang berpraktik berada di level pendidikan diploma, sementara dokter sedari dulu adalah sarjana.

Hal ini juga berdampak pada layanan kesehatan yang membuat kompetensi perawat relatif terbatas.

"Tapi begitupun, tetap saja kerja pelayanan itu adalah kerja sama dokter, perawat, dan semua nakes. Jadi tetap tidak disebut pembantu," jelas dia kepada detikcom dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (5/3/2023).

Namun, seiring waktu, pendidikan keperawatan semakin berkembang, dari semula diploma kini menjadi S1, S2, hingga S3. Bahkan, beberapa dari mereka ada yang bergelar profesor keperawatan, tidak cuma satu, dua orang.

"Kedokteran dan keperawatan itu sangat erat hubungannya, tapi tetap berdiri terpisah. Banyak wilayah saling berkait, membentuk area irisan, tapi tetap banyak bagian yang tidak beririsan. Begitu juga dengan ranah kompetensi, tetap terpisah, walau sebagian beririsan, jadi bukan soal bersaing," sebutnya.

https://health.detik.com/berita-deti...sorotan-menkes