- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Hakim MK Suhartoyo Minta Revisi UU Perkimpoian Akomodasi Nikah Beda Agama
TS
samsol...
Hakim MK Suhartoyo Minta Revisi UU Perkimpoian Akomodasi Nikah Beda Agama
Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo berharap negara tidak menutup mata atas banyaknya pernikahan beda agama di masyarakat.Oleh sebab itu, Suhartoyo berharap pemerintah dan DPR merevisi UU Perkimpoian guna mengakomodasi fenomena pernikahan beda agama.
"Fenomena perkimpoian beda agama tersebut di atas seolah-olah terjadi karena 'kurang atensinya' negara yang tidak mengakui dan menganggap 'tidak sah secara agama' terhadap perkimpoian beda agama, karena legalisasi perkimpoian menurut hukum sipil hanyalah berupa pencatatan administrasi," kata Suhartoyo dalam concuring opinion putusan nikah beda agama yang dikutip detikcom, Rabu (1/2/2023).
Putusan itu diketok pada Selasa (31/1) kemarin. Permohonan itu diajukan oleh Ramos Petege, pemeluk Katolik yang tidak bisa menikahi pacarnya yang beragama Islam.
"Oleh karena itu, adanya bentuk ketidakpastian hukum demikian, seyogianya negara hadir untuk menyelesaikan permasalahan terkait melalui adanya pembangunan atau perubahan UU Perkimpoian yang pada saat diterbitkan pada tahun 1974 tentu kondisi sosial dan dinamika kehidupan masyarakat belum sekompleks saat ini," ujar Suhartoyo, yang juga hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung (MA).
Suhartoyo mempertimbangkan agar kiranya pada masa yang akan datang, jika akan dilakukan revisi terhadap UU Perkimpoian dimaksud, memberikan atensi penyelesaian secara komprehensif, baik terkait dengan jalan keluar atas keabsahan dari hukum agama/kepercayaannya, maupun dalam hal mengakomodasi akibat hukum pencatatannya.
"Adapun substansi perubahan dimaksud, tentunya dengan menyesuaikan dinamika sosial dan hal-hal lain terkait yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan tentunya menyeimbangkan kebebasan beragama di satu sisi dan mengakomodir fenomena perkimpoian beda agama dan tatacara pencatatannya secara bijak pada sisi yang lain," urai Suhartoyo.
Sebab, sejatinya saat ini yang terjadi secara faktual akibat hukum perkimpoian beda agama adalah sekadar pengakuan oleh negara secara administrasi saja.
"Oleh karena itu, adanya bentuk ketidakpastian hukum demikian seyogianya negara hadir untuk menyelesaikan permasalahan terkait, melalui adanya pembangunan atau perubahan UU Perkimpoian yang pada saat diterbitkan pada tahun 1974 tentu kondisi sosial dan dinamika kehidupan masyarakat belum sekompleks saat ini," beber Suhartoyo.
Namun Suhartoyo menyadari kebijakan tersebut adalah kewenangan DPR dan pemerintah. Sebagai hakim konstitusi, Suhartoyo tidak berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan itu. Sehingga Daniel sepakat dengan delapan hakim MK lainnya untuk menolak permohonan Ramos Petege.
https://news.detik.com/berita/d-6545...kah-beda-agama
Quote:
Original Posted By samsol...►
Pernikahan beda agama akan terus terjadi.
Karena inilah potret real kehidupan manusia.
Sekuat apapun kita tuk mencegahnya atau meminimalkannya tidak akan mampu membendungnya kelak.
Mereka akan mencari solusi sendiri karena negara tidak mampu menghadirkan keadilan bagi mereka2.
Ada yg pergi keluar negeri tuk melangsungkan pernikahan.
Adapula yg menipu dgn jalan mengikuti prosesi pernikahan Agama yg mereka anggap aman dan nyaman.
Sampai kapan negara menutup mata atas fenomenal ini.
Sedari dulu ane dah bilang klo harusnya negara membuat UU pernikahan yg mengakomodir banyak kalangan.
Mau nikah secara agama atau secara sipil.
Silahkan masyarakat memilih sesuai selera.
Tujuan adanya dua cara pernikahan itu bkn hanya sekedar memuaskan satu pasangan beda agama saja.
Ada anak2 mereka yg perlu syarat administrasi negara kelak.
Harusnya negara hadir tuk kepentingan rakyatnya
Agar masalah ini tdk berlarut2.
Pernikahan beda agama akan terus terjadi.
Karena inilah potret real kehidupan manusia.
Sekuat apapun kita tuk mencegahnya atau meminimalkannya tidak akan mampu membendungnya kelak.
Mereka akan mencari solusi sendiri karena negara tidak mampu menghadirkan keadilan bagi mereka2.
Ada yg pergi keluar negeri tuk melangsungkan pernikahan.
Adapula yg menipu dgn jalan mengikuti prosesi pernikahan Agama yg mereka anggap aman dan nyaman.
Sampai kapan negara menutup mata atas fenomenal ini.
Sedari dulu ane dah bilang klo harusnya negara membuat UU pernikahan yg mengakomodir banyak kalangan.
Mau nikah secara agama atau secara sipil.
Silahkan masyarakat memilih sesuai selera.
Tujuan adanya dua cara pernikahan itu bkn hanya sekedar memuaskan satu pasangan beda agama saja.
Ada anak2 mereka yg perlu syarat administrasi negara kelak.
Harusnya negara hadir tuk kepentingan rakyatnya
Agar masalah ini tdk berlarut2.
Seperti ane bilang kemarin....sama persis dgn hakim MK ini
Negara harus hadir...
Mereka ingin menikah, mengapa harus di persulit dgn urusan agama mereka.
Apakah kita harus menikah dgn seagama.
Itu namanya rasis.
Negara harus memfasilitasi urusan rakyatnya terlebih ini soal kebaikan yaitu menikah.
Beri rakyat mu opsi dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
Kita hidup di negara majemuk dan pernikahan beda agama itu sebuah keniscayaan akan selalu terjadi.
Diubah oleh samsol... 01-02-2023 05:06
extreme78 dan 3 lainnya memberi reputasi
4
777
9
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan