Jakarta - Dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 ramai dibahas di media sosial (medsos). KPK mempersilakan dugaan tersebut dilaporkan. Partai Garuda meminta jangan ada yang apriori dulu ke KPK jika lembaga antirasuah tersebut meminta para pihak melaporkan jika ada temuan terkait dugaan korupsi.
"Apakah benar ada korupsi beras bansos DKI tahun 2020 senilai 2,7 Triliun? Atau apakah ada pihak yang tidak melaksanakan tugas mendistribusi? Ini dua hal yang berbeda," kata Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi, dalam keterangannya, Selasa (24/1/2023).

"Kalau korupsi, misalnya laporan pembelian beras ada tapi barangnya tidak ada atau barangnya ada tapi disalurkan ke tempat lain untuk dapatkan keuntungan. Kalau temuan ini, temuan barang bukan temuan bukti pembelian. Jadi mau permasalahkan yang mana?" sambungnya mempertanyakan.


Maka dari itu, lanjut Teddy, pihak yang membuka awal, harus jelas melaporkan apa. Apakah terkait dugaan korupsinya, atau dugaan tidak melaksanakan tugasnya?

Jika memang ada dugaan korupsi, lanjut Teddy, laporkan ke KPK. Namun jika persoalannya terkait adanya dugaan kelalaian dalam tugas, laporkan ke pihak terkait yang bertanggung jawab atas pendistribusian bansos.

"Jadi jangan apriori dulu ketika KPK minta para pihak melaporkan, sehingga muncul tudingan-tudingan seolah-olah KPK tidak mau mengusut hal ini. Yang disampaikan KPK benar, KPK tentu butuh kejelasan, ini sebenarnya kasus apa?" sambungnya.

"Jangan biarkan ini hanya memenuhi media sosial, tapi laporkan ke KPK atau pihak terkait dan kawal prosesnya. Cukup bukti permulaan, biar nanti dikembangkan," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun ramai dibahas di media sosial. KPK mempersilakan dugaan tersebut dilaporkan.

"Terkait dengan itu nanti kami akan cek ya mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (13/1/2023).

Ali mengatakan KPK juga meminta peran aktif masyarakat. Dia mengimbau warga yang mengetahui adanya dugaan korupsi tersebut bisa segera melaporkan dan menyerahkan bukti kepada KPK.

Tetapi prinsipnya bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," ucap Ali.

Dia menambahkan, tiap informasi dari warga akan ditelaah kembali untuk memastikan kebenaran perihal dugaan korupsi bansos COVID di DKI Jakarta.

"Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi. Misalnya kami tindaklanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut," tutur Ali.

https://news.detik.com/berita/d-6531...aan-bansos-dki


Kita liat saja nanti...siapa yg kena perkara

https://mobile.