JAKARTA - Semakin dekat dengan tahapan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, semakin sering juga Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan endorse atau dukungan terhadap sejumlah kandidat calon presiden (capres) . Baik itu secara gamblang, maupun melalui berbagai isyarat.

Terkait hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan menilai bahwa apa yang Jokowi lakukan terhadap bakal calon penggantinya tidak etis, meskipun itu dilakukan secara tersirat. 

"Tidak etis bagi Presiden Jokowi untuk melakukan endorse terhadap calon penggantinya, walaupun dilakukan secara simbolik atau tersirat," ujar pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini kepada wartawan, Senin (28/11/2022).

Irwan pun membandingkan apa yang dilakukan Jokowi dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang akhir masa jabatannya pada 2014 lalu. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu tidak pernah melakukan endorse kepada kandidat capres lain.

"Bahkan Partai Demokrat pada masa itu bersikap netral. Sikap Presiden SBY adalah negawaran. Mampu memposisikan diri di waktu yang tepat dengan tetap menjaga etika politik," jelasnya.

Menurut Legislator asal Kalimantan Timur ini, sebaiknya Jokowi membebaskan masyarakat untuk memilih pemimpin yang paling mereka yakini bisa mewakilinya, tanpa perlu dipengaruhi oleh segelintir kepentingan elite.

"Membebaskan masyarakat menentukan pilihan politiknya adalah esensi dari demokrasi yang sehat dan substansial," tegas Irwan Fecho.

Irwan menambahkan seharusnya sekelas Presiden dapat menjaga bagaimana demokrasi berjalan secara sehat, bukan sekadar prosedural tetapi juga substansial. Menyampaikan isyarat-isyarat dukungan pada kandidat capres itu bukan hal yang semestinya dilakukan oleh pemimpin sekelas Presiden karena dapat menurunkan wibawanya sebagai Kepala Negara. 

"Melakukan kode-kode semacam endorse yang dilakukan oleh selevel Presiden RI kepada kandidat bakal Capres 2024 bukanlah cerminan dari demokrasi yang sehat.
Ibarat pribahasa, “menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri”. Tingkah Presiden Jokowi menjatuhkan wibawa dan martabat seorang Kepala Negara," tandas Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ini.