Jakarta, Badan legislasi menyetujui 41 revisi RUU masuk program legislasi nasional prioritas 2023
Total jumlah dua diantara nya merupakan dua RUU yang baru diusulkan pemerintah
Itu diambil rapat Baleg bersama pemerintah
 revisi UU IKN akan mengubah mekanisme pembiayaan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur.
 
UU IKN akan ditunjang oleh peraturan khusus yang mengatur soal pembiayaan, investasi, serta jaminan  pembangunan IKN.
Berikut daftar 41 RUU usulan Prolegnas Prioritas 2023:
1. RUU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. RUU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. RUU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. RUU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. RUU Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. RUU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
7. RUU Energi Baru dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Energi Baru
8. RUU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
9. RUU Pengawasan Obat dan Makanan.
10. RUU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
11. RUU  Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) dalam Prolegnas Tahun 2020-2024  Rancangan Undang- Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
12. RUU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
13. RUU Larangan Minuman Beralkohol.
14. RUU Bahan Kimia.
15. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
16. RUU Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
17. RUU Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
18. RUU Dalam Perubahan Ketiga 2020-2024 Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional.
19. RUU Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
20. RUU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
21. RUU Kefarmasian.
22. RUU Masyarakat Hukum Adat.
23. RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
24. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.
25. RUU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
26. RUU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
RUU Usulan Pemerintah
27. RUU Undang-Undang Hukum Pidana.
28. RUU Hukum Acara Perdata.
29. RUU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
30. RUU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
31. RUU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
32. RUU tentang Desain Industri.
33. RUU tentang Wabah.
34. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
35. RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
36. RUU Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
37. RUU Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
38. RUU  tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
RUU usulan DPD
39. RUU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
40. RUU tentang Daerah Kepulauan.
41. RUU DPD Usulan baru Prolegnas tentang Bahasa Daerah.