Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.

Lembaga KPU diluar dari ketentuan UUD keberadaan lembaga komisi yang merupakan lembaga-lembaga pembantu (state auxiliary agencies) yang dibentuk atas dasar Undang-undang maupun Peraturan lainnya. Lembaga ini diposisikan setingkat lembaga negara, idealnya bersifat independent dan secara khusus ditujukan untuk menjalankan- fungsi dan kewenangan tertentu. Kedudukan KPU di pusat harus bersifat “permanen” sedangkan di daerah bersifat “ad hoc”. KPU diatur dalam Perubahan UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) ,(2), (5). selengkapnya