Ketahanan pangan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat, terlebih lagi di masa pandemi Covid-19. Meski terdampak ekonomi karena masa pandemi Covid-19, negara Indonesia tidak sampai terkena krisis pangan.

Dengan semua usaha dari Pemerintah dan masyarakat, bangsa Indonesia cepat pulih dari keterpurukan ekonomi. Salah satu program yang dijalankan adalah melalui Food Estate sebagai bagian dari ketahanan pangan.

Sebagai catatan, Program Strategis Nasional tersebut dinilai berhasil dalam menghasilkan produk dan lahan. Tentu, tidak benar komentar dari Greenpeace Indonesia yang menyebut food estate sebagai program gagal.

Bahkan, program tersebut sebagai upaya penggundulan lahan atau deforestasi tidak bisa dibenarkan sama sekali. Sebab, dalam program Food Estate ini  sebagai bagian dari upaya ketahanan pangan di masa pandemi.

Apalagi, di sejumlah negara telah menghadapi ancaman dari krisis ekonomi bahkan krisis pangan. Tentu, dalam program tersebut tidak asal-asalan tapi dengan perencanaan yang matang dan pendampingan.

Melalui kajian yang mendalam, lahan tidur bisa dibuka menjadi lahan produktif yang menghasilkan. Bagian dari pemberdayaan petani juga bisa berkembang menghasilkan produk unggulan.

Dalam pemanfaatan lahan hutan untuk program food estate dengan ketentuan justru melestarikan lingkungan. Misalnya kawasan Hutan Lindung yang tidak berfungsi lindung, melalui program tersebut sekaligus pemulihan. Pemulihan (rehabilitasi) kawasan pola kombinasi tanaman hutan (tanaman berkayu) dengan tanaman pangan.

Disamping agroforestry juga dikenal wana ternak (sylvopasture), dan perikanan atau sylvofishery.

Jadi, tidak benar kalau food estate sebagai program gagal apalagi penggundulan lahan. Yang ada, justru penguatan dalam ketahanan pangan masyarakat dan berhasil dengan produknya.

Sebagaimana diketahui, WALHI Kalimantan Tengah Tri Oktaviani
mengaku bersama puluhan aktivis Greenpeace Indonesia, WALHI Kalimantan Tengah, LBH Palangkaraya dan save our Borneo. "Di wilayah ini lahan food estafet yang berada di wilayah kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah,"ujarnya dalam video  YouTube yang berjudul Food Estate Jokowi: Proyek Babat Luas Hutan Buat Tanaman Singkong yang Gagal. Dikutip dari Channel YouTube Greenpeace Indonesia.

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik mengungkapkan, dulu lokasi ini adalah hutan lebat lebih dari 600 ha dibabat menjadi lahan singkong. Atas nama krisis pangan hutan dibabat melalui Food Estate, tapi yang terjadi apa adalah deforestasi. 

"Masyarakat kehilangan ruang hidupnya, bibit lokal sulit untuk ditemukan,bahan pangan dan sumber pangan sudah lenyap dari tanah ini. Food Estate gagal ini adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN). Di bawah pemerintahan presiden Jokowi diimplementasikan oleh kementerian pertahanan,"katanya.

Menurutnya, implementatornya adalah PT Agrinas. Dimana, lanjutnya, dalam laporan Greenpeace  kepemilikan saham PT Agrinas adalah sebuah yayasan yang terafiliasi pada menhan Prabowo. "Untuk itu,  Kami menyerukan kepada seluruh pemimpin dunia, khususnya di Mesir hari ini forum COP 27 dan nanti pada forum G-20 di Indonesia untuk mengambil aksi nyata  mengatasi krisis iklim.  Salah satunya adalah hentikan deforestasi dan menyelamatkan hutan tersisa yang ada di Indonesia,"tandasnya. 



Sumber : Youtube.com