Pemerintah tengah menjalankan Program Strategis Nasional berupa ketahanan pangan atau Food Estate. Konsep pengembangan pangan terintegrasi meliputi pertanian, perkebunan, peternakan satu kawasan.

Program ini merupakan respon dari laporan Food and Agriculture Organization (FAO) terkait pangan. Perlunya kewaspadaan dini yang disampaikan kepada seluruh negara di masa pandemi soal ketahanan pangan.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa program ini diyakini berhasil terlebih pada saat masa pandemi Covid-19. Penataan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah  kawasan sentra produksi pangan  berkelanjutan.

Bahkan, meningkatnya produksi, indeks pertanaman dan produktivitas pangan melalui pertanian presisi. Meningkatnya daya dukung ekosistem hutan dan gambut guna mendukung keberlanjutan kawasan tersebut.

Penyediaan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP) sebagai kawasan untuk ketahanan pangan. Sebab, di dalamnya terdapat kegiatan pemulihan (rehabilitasi) kawasan hutan lindung dengan pola tanam wana tani.

Selain dari agroforestry, juga kegiatan  wana ternak (sylvopasture), dan wana mina (sylvofishery). Tentu, dalam melihat program ini tidak bisa hanya dilihat secara parsial saja namun harus secara integral.

Jadi, tidak benar tuduhan Greenpeace menyebut proyek food estate akan menggunduli 3 juta hektare hutan. Tidak hanya hutan saja, tapi juga lahan tidur yang bisa dimanfaatkan agar bisa jadi lahan produktif.

Selain mengembangkan produksi petani, juga menjunjung tinggi kearifan lokal,  pelestarian alam serta keanekaragaman hayati. Program food estate harus terus dilanjutkan dan didukung untuk ketahanan pangan nasional.

Sebagaimana diketahui, Greenpeace menyebut proyek lumbung pangan atau food estate Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berpotensi akan menggunduli 3 juta hektare hutan.

Greenpeace menyebut pemerintah telah mengeksploitasi hutan dan lahan gambut yang sangat luas lewat proyek ini.

"Di seluruh wilayah yang direncanakan untuk food estate, diperkirakan sekitar 3 juta hektare hutan berpotensi hilang jika proyek ini dilanjutkan," dikutip dari keterangan tertulis di situs resmi Greenpeace Indonesia, Kamis (10/11).

Juru Kampanye Hutan Senior Greenpeace Indonesia Syahrul Fitra mengatakan proyek ini mengancam wilayah adat dan keanekaragaman hayati penting di Indonesia

mencontohkan food estate Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Pemerintah mengonversi area pertanian di daerah itu menjadi lahan menanam singkong.

"Sistem monokultur ini tak hanya gagal menghasilkan singkong yang dijanjikan, tetapi juga meminggirkan kearifan dan pengetahuan masyarakat lokal," ujar Syahrul.

Direktur Save Our Borneo Muhamad Habibi mengatakan food estate di Gunung Mas menghilangkan kearifan lokal. Dia berkata masyarakat lokal ribuan tahun untuk memproduksi dan mengumpulkan makanan secara berkelanjutan.

Habibi mengatakan proyek food estate juga mengancam kelestarian satwa di sekitar hutan. Dia menyebut food estate Gunung Mas bisa berdampak pada keberadaan orangutan.

"Ini juga merupakan penyimpan keanekaragaman hayati yang tak tergantikan, termasuk habitat orangutan Kalimantan. Sekarang Kementerian Pertahanan telah menerobos masuk dengan tentara, dan membuka hutan untuk program Food Estate monokultur yang membawa bencana," ujarnya.

Belum ada tanggapan dari Kemenhan tentang pernyataan Greenpeace tentang potensi penggundulan hutan. Namun, sebelumnya, pemerintah menyatakan akan menggalakkan program food estate dengan alasan ketahanan pangan nasional. Kebijakan itu masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional. 



Sumber : Cnnindonesia.com