Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani diminta untuk menjelaskan secara komprehensif perihal sisa anggaran Rp1.200 triliun yang harus dihabiskan dalam waktu dua bulan atau hingga 2022.

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun kepada Menkeu pada Selasa, 1 November 2022 kemarin.

Sebab, menurut Misbakhun, jika Menkeu hanya mengeluarkan angka saja, maka hal tersebut dapat misleading, seolah-olah anggaran tak terserap karena tinggal dua bulan.

“Sementara APBN kita totalnya Rp2.700 triliun. Kalau Rp1.200 triliun itu belum diserap, ini kan jumlah yang sangat besar. Maka, harus hati-hati disampaikan yang bisa jadi belum dianggarkan, dalam proses, atau memang sama sekali belum ada penyerapan. Itu yang harus diklarifikasi oleh pemerintah,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ditegaskan dia, secara teknis anggaran Menkeu harus menjelaskan penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran tersebut.

Apakah karena proyeknya belum selesai, atau belum dibayar, atau proyeknya sudah ada namun belum ditenderkan atau dilelang.

“Jadi apakah itu uang yang sudah ditransfer atau belum terealisasikan, itu harus dijelaskan. Itu banyak klasifikasinya,” tegas dia lagi.

Secara keseluruhan, Misbakhun juga meminta Menkeu menjelaskan apakah anggaran Rp 1.200 triliun total angka APBN, atau akumulasi APBN dengan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.


Kalau misalnya 1.200 triliun itu merupakan APBN penuh kata dia, itu merupakan prestasi yang buruk.

"karena tugasnya pemerintah adalah mendorong terjadinya belanja,” ujar Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR itu.

“Bulan November pemerintah sudah bisa mencetak utang baru untuk pembiayaan APBN berikutnya. Artinya tidak ada masalah tinggal masalah pelaksanaannya. Nah, pemerintah tugasnya mendorong pelaksanaan realisasi anggaran tersebut,” ujar dia lagi.

Sebab itu, ia menilai Rp 1.200 itu angka yang sangat serius.

Jadi, Menkeu harus klarifikasi apakah Rp 1.200 triliun itu akumulasi dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota/Kab. “Apakah itu masih belum dianggarkan, atau realisasinya belum dibayar, sudah ditenderkan tapi masih menunggu realisasi pelaksanaannya selesai. Itu kan harus diklarifikasi jangan hanya melempar angka saja,” pungkasnya. (***)

https://tebo.pikiran-rakyat.com/biro...inggal-2-bulan

Waw dikit amat