Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Salah satu tujuannya adalah mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan.

Tentu, kita mengapresiasi BPK dalam menjalankan tugasnya di Kementerian Pertahanan terkait Komcad. Terkait langkah tersebut, tidak perlu dipersoalkan dengan adanya pemeriksaan dari BPK. Sebab,

BPK mengawal pengelolaan keuangan negara agar transparan, akuntabel dan untuk  kemakmuran rakyat. Apalagi, selama ini Kemenhan pimpinan Prabowo Subianto mendapatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Jadi, tidak perlu dibesar-besarkan  terkait soal pemeriksaan BPK di Kemhan. Pemeriksaan BPK pada Kementerian atau instansi Pemerintah seakan menjadi momok dan berujung temuan.

BPK juga berperan mendorong Pemerintah agar aparat keuangan mewujudkan good governance. Perlu diingat, bahwa dalam pemeriksaan BPK tidak selalu berujung pada temuan tindak pidana.

Namun juga, temuan yang bersifat administratif yang masih bisa diperbaiki pelaporannya. Bahkan, dari laporan tersebut juga sudah dilakukan tindak lanjut  perbaikan atau saran dari BPK.

Jadi, dengan laporan BPK di Kemhan merupakan bagian yang wajar sebab semua Kementerian juga diawasi. Tentu, kita berharap dengan adanya pemeriksaan keuangan ini pemerintahan berjalan dengan baik dan akuntabel.

Sehingga, masyarakat yang mendapatkan manfaat sebesar-besarnya akan segera terwujud.

Sebagaimana diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan telah menyurati Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait temuan pengadaan senilai ratusan miliar rupiah pada program Komponen Cadangan atau Komcad yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Dalam auditnya BPK menemukan ada sejumlah barang yang dipesan dan didistribusikan ke markas-markas pelatihan Komcad sebelum anggaran tersedia dan kontrak pengadaan berlaku.

Betul, sudah kami surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," kata anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat ditemui usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 1 November 2022.

Adhi lebih lanjut menerangkan bahwa program Komcad memang dianggarkan oleh Kementerian Pertahanan  atau Kemenhan, namun dilakukan secara bertahap. Nah, dalam pelaksanaan program secara bertahap inilah BPK melihat ada koreksi di lapangan.

"Tapi koreksinya bersifat administratif, dan ada koreksi-koreksi yang yang sudah ditindaklanjuti," kata Adhi.

Hanya saja, Ia tidak merinci tindak lanjut yang sudah dilakukan Prabowo dan anak buahnya di Kemenhan atas temuan BPK ini. 



Sumber : Tempo.co