Judul asli : Aba-aba Pemprov DKI untuk Atasi Banjir, Inventarisasi Lahan Bantaran Kali untuk Segera Digusur...



Penulis: Joy Andre | Editor: Irfan Maullana
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai beri aba-aba untuk menggusur seluruh permukiman di bantaran kali, yang dianggap menjadi biang keladi terjadinya banjir di Jakarta.


Terkini, seluruh titik permukiman itu masuk tahap inventarisasi untuk selanjutnya ditertibkan, agar banjir di DKI Jakarta dapat teratasi.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berujar, jajarannya bahkan sudah berkomunikasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI terkait pembebasan lahan.

"Dinas SDA (DKI) sedang bekerja melakukan inventarisir (lahan yang dibebaskan), tentunya yang lebih memudahkan kami bekerja," ujar Heru, Jumat (28/10/2022) lalu, di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat.

"Kami undang Kepala BPN DKI Jakarta itu untuk membahas percepatan (pembangunan sodetan)," sambung dia.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menyebut bahwa pembahasan soal penertiban untuk membuat sodetan di Kali Ciliwung perlu dipercepat.

"Ya, itu lah maka perlu ada percepatan (pembangunan) sodetan," jelas Heru.

Heru mengatakan bahwa pihak Dinas SDA yang akan bekerja untuk menginventarisir wilayah yang akan di normalisasi.

Fokus di wilayah Bidara Cina

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali menjelaskan, Pemprov DKI memang hendak mempercepat program normalisasi Kali Ciliwung.

Percepatan ini sudah dibahas dalam rapat antara Pemprov DKI dengan Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta.

Ada beberapa bahasan dalam rapat itu. Satu di antaranya soal percepatan program normalisasi.

"Ini (pembahasan dalam rapat) banyak. Tadi ada soal akselerasi untuk pembangunan terkait dengan normalisasi (sungai)," ujar Marullah, 25 Oktober 2022.

Marullah menyebutkan, untuk mempercepat normalisasi, Pemprov DKI fokus membahas pembebasan lahan untuk pembangunan outlet sodetan Ciliwung di sekitar Bidara Cina, Jakarta Timur.

Sementara itu, pembebasan lahan di lokasi lain belum dibahas.

"(Selain di Bidara Cina) belum dibahas. Itu (Bidara Cina) dulu yang hari ini kami omongkan," tutur Marullah.

Kewenangan PUPR

Meski sudah membahas dan merencanakan pembangunan sodetan Kali Ciliwung dipercepat, namun Marullah menyebut anggaran pembangunan ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

"Anggarannya (pembangunan outlet) bukan di kami, ini kan kegiatannya BBSWCC, Kementerian PUPR," sebut Amarullah.

Pihaknya pun yakin bahwa Pemerintah Pusat sudah memiliki anggaran untuk pembangunan sodetan tersebut.

"Kalau bicara soal ini (anggaran), Pemerintah Pusat sudah siapin, saya yakin sudah siapin," jelas dia.

Kompas.com