Komnas HAM: Dalam Waktu Dekat Bakal Ada Dialog Soal Pengungsi dan Konflik Bersenjata di Papua


Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik saat diwawancara disela-sela sarasehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Kampung Ayapo, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua.
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik menyatakan bakal ada dialog soal para pengungsi dan konflik bersenjata di Papua dalam waktu dekat ini.

Dikatakan, pada 10 November 2022, kata Damanik, pihaknya bakal memfaslitasi Majelis Rakyat Papua (MRP), The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), pemerintah daerah, TNI-Polri dan Pemerintah Pusat untuk menghentikan konflik bersenjata dan fokus pada  pengungsi.

"Tidak hanya di (kabupaten) Nduga, kemarin ada juga di Maybrat. Sudah sekian lama para pengungsi belum ada penanganan serius," kata Damanik di Kampung Ayapo, Distrik Sentani, disela-sela sarasehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI, Kamis (27/10/2022).

Damanik menjelaskan, sebelumnya pihaknya sudah pernah membicarakan langsung dengan Menteri Sosial untuk melibatkan elemen masyarakat sipil di Papua, Masyarakat Adat, dan dewan geraja.

"Nah kami sudah bicara lagi di rapat dengan wakil presiden di rumah dinas beberpaa waktu lalu. Saat pertemuan itu juga dihadiri Menkopolhukam, Panglima TNI, Wakil dari Mabes Polri, BIN, Menteri Luar Negeri. Mereka sepakat untuk menerima usulan Komnas HAM, kami tunggu realisasinya," ujarnya.

Kata Damanik, hal itu dilakukan agar enam bulan kedepan, tidak hanya mengurusi pengungsi tapi juga menghentikan konflik di daerah yang banyak pengungsinya.

Menurutnya, Komnas HAM menawarkan setidaknya sebulan sebelum Desember agar masyarakat ada persiapan untuk menghadapi perayaan Hari Natal.

"Kita memang belum mengundang yang lain, jadi tahap awal ini untuk menghentikan kekerasan, dari pihak TNI-Polri sudah beberapa kali berbicara, rapat yang dipimpin Wapres saya laporkan perkembangannya dan panglima TNI menyambut baik dalam pertemuan ketiga ini ada jeda kemanusian dan kontak senjata," paparnya.

Lanjutnya, Menteri Sosial, Tri Rismaharini sudah mendapatkan perintah untuk ikut membantu bersama pemerintah daerah.

"Mudah-mudahan akan menghasilkan kesepakatan yang lebih kongkret. Kedua belah pihak sudah bersepakat untui itu difalisitasi oleh Komnas HAM," tutupnya. (*)

https://papua.tribunnews.com/2022/10...jata-di-papua.
Cuma ULMWP . Bukan KKB (TPNPB) garis keras...
Semoga mau dialog walaupun ULMWP sudah menyatakan UUDS West Papua dan ada Presidennya, Benny Wenda