- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Banyak Siswa Tak Mampu, Seragam Pakaian Adat Bukan Kewajiban di Jateng
TS
yellowmarker
Banyak Siswa Tak Mampu, Seragam Pakaian Adat Bukan Kewajiban di Jateng
Kompas.com - 20/10/2022, 12:47 WIB
Dalam Permendikbud Ristek nomor 50 tahun 2022 mengatur tentang penggunaan seragam sekolah para siswa SD hingga SMA.(Tangkap layar laman Direktorat SD Kemendikbud Ristek)
Penulis Kontributor Semarang, Titis Anis Fauziyah | Editor Dita Angga Rusiana
SEMARANG, KOMPAS.com - Belum lama ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatur pilihan pakaian adat untuk bisa digunakan siswa saat sekolah.
Terkait hal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah menilai aturan itu tidak menjadi prioritas. Pasalnya ketentuan tersebut mempertimbangkan keberadaan siswa kurang mampu.
“Mengingat Jateng sekolah gratis, banyak juga yang tidak mampu. Maka itu tidak menjadi prioritas,” ujar Kepala Disdikbud Jateng Uswatun Khasanah kepada Kompas.com, Kamis (20/10/2022).
Pasalnya pemberlakuan aturan itu membutuhkan banyak biaya. Sehingga perlu dikaji lebih dalam dan dipersiapkan dengan matang agar tidak menjadi beban tambahan bagi wali murid.
“Tujuannya baik, dan kami menyambut baik. Hanya perlu persiapan yang matang agar tidak membebani siswa yang tidak mampu, karena harus membeli,” terangnya.
Ia juga menyebutkan, belum ada rencana penerapan aturan tersebut dalam waktu dekat. Dia mengatakan pihaknya baru akan mendiskusikan terkait hal itu.
“Belum kami putuskan, saat ini belum dilaksanakan, dan ini bukan kewajiban,” tegasnya melalui pesan singkat.
Quote:
Trus, yang kewajiban yang mana bu ?
Sementara itu, sembari menunggu kesiapan seluruh pihak, nilai-nilai nasionalisme telah diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran. Baginya, menanamkan nasionalisme tidak semata-mata dengan menjadikan pakaian adat sebagai seragam sekolah tapi masih banyak cara lainnya.
Spoiler for masih banyak cara lainnya :
Wapres Ingin Indonesia Jadi Muslim Fashion Capital Seperti Milan dan Paris
Kamis 20 Oct 2022 16:15 WIB
Wapres Maruf Amin
Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agung Sasongko
REPUBLIKA.CO.ID,TANGERANG -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap industri fesyen muslim Indonesia bisa lebih maju menguasai pasar global. Ma'ruf berharap ajang Jakarta Muslim Fashion Week 2023 merupakan salah satu langkah besar dalam memajukan industri fesyen muslim Indonesia.
"Fashion capitals di dunia adalah New York, London, Paris dan Milan. Saya rasa tidak berlebihan jika kita bercita-cita menjadikan Jakarta dan kota lain di Indonesia sebagai Muslim Fashion Capital dunia," ujar Ma'ruf saat membuka Jakarta Muslim Fashion Festival 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE)-BSD, Tangerang, Kamis (20/10/2022).
Ma'ruf menyampaikan, keyakinan ini didasarkan perkembangan industri fesyen muslim Indonesia yang kini tumbuh 18,2 persen dengan total konsumsi mencapai Rp300 triliun.
Selain itu, industri fesyen muslim kini memiliki prospek yang cerah di berbagai negara. Dia mengatakan, pada 2016-2017, pengeluaran wanita muslim global untuk fesyen mencapai USD44 miliar dan diestimasi akan mencapai USD311 miliar pada 2024.
"Itulah mengapa bisnis ini kian menarik perhatian banyak negara, bahkan negara yang penduduk muslimnya sangat sedikit," ujarnya.
Lebih jauh, kata Ma'ruf, ekspor fesyen muslim di Indonesia juga meningkat signifikan 12,5 persen mencapai USD4,6 miliar pada 2021. Karena itu, dia menilai sudah sewajarnya Indonesia memiliki visi menjadi pusat fesyen muslim global dengan populasi muslim dunia akan terus bertumbuh yang diperkirakan pada tahun 2030, 26 persen penduduk bumi beragama Islam.
"Saya mengapresiasi gerak cepat Bapak dan Ibu sekalian untuk merebut peluang dan kesempatan, sekaligus mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia sebagai pusat halal dunia," ujarnya.
Karena itu,Ma'ruf berharap, penyelenggaraan Jakarta Muslim Fashion Week mampu meningkatkan kesadaran akan potensi besar bisnis fesyen muslim. Sehingga seluruh pemangku kepentingan semakin peduli untuk memajukan industri fesyen muslim.
"Saya juga berharap penggunaan pakaian muslim produk dalam negeri semakin marak, terutama produk UMKM," ujarnya.
Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini berpesan agar fesyen muslim dapat terus dikembangkan melalui beragam riset dan promosi, sehingga mampu menjangkau target pasar yang lebih luas.
"Jadilah yang terdepan dalam promosi fesyen muslim secara digital, agar negara lain yang tertarik dan melakukan riset di bidang fesyen muslim dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang industri fesyen muslim di Indonesia," ujarnya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pasar fesyen muslim dunia. Untuk itu, Jakarta Muslim Fashion Week 2023 menjadi implementasi pengembangan fesyen muslim di Indonesia.
"Kegiatan Jakarta Muslim Fashion Week ini merupakan salah satu implementasi arahan Bapak Wapres, terkait pengembangan fashion muslim Indonesia, khususnya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai kiblat fesyen muslim dunia," ujarnya.
Hadir pada kesempatan tersebut Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, desainer fesyen muslim, dan para pegiat fesyen muslim kenamaan tanah air.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien.
Sumber
Kamis 20 Oct 2022 16:15 WIB
Wapres Maruf Amin
Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agung Sasongko
Quote:
REPUBLIKA.CO.ID,TANGERANG -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap industri fesyen muslim Indonesia bisa lebih maju menguasai pasar global. Ma'ruf berharap ajang Jakarta Muslim Fashion Week 2023 merupakan salah satu langkah besar dalam memajukan industri fesyen muslim Indonesia.
"Fashion capitals di dunia adalah New York, London, Paris dan Milan. Saya rasa tidak berlebihan jika kita bercita-cita menjadikan Jakarta dan kota lain di Indonesia sebagai Muslim Fashion Capital dunia," ujar Ma'ruf saat membuka Jakarta Muslim Fashion Festival 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE)-BSD, Tangerang, Kamis (20/10/2022).
Ma'ruf menyampaikan, keyakinan ini didasarkan perkembangan industri fesyen muslim Indonesia yang kini tumbuh 18,2 persen dengan total konsumsi mencapai Rp300 triliun.
Selain itu, industri fesyen muslim kini memiliki prospek yang cerah di berbagai negara. Dia mengatakan, pada 2016-2017, pengeluaran wanita muslim global untuk fesyen mencapai USD44 miliar dan diestimasi akan mencapai USD311 miliar pada 2024.
"Itulah mengapa bisnis ini kian menarik perhatian banyak negara, bahkan negara yang penduduk muslimnya sangat sedikit," ujarnya.
Lebih jauh, kata Ma'ruf, ekspor fesyen muslim di Indonesia juga meningkat signifikan 12,5 persen mencapai USD4,6 miliar pada 2021. Karena itu, dia menilai sudah sewajarnya Indonesia memiliki visi menjadi pusat fesyen muslim global dengan populasi muslim dunia akan terus bertumbuh yang diperkirakan pada tahun 2030, 26 persen penduduk bumi beragama Islam.
"Saya mengapresiasi gerak cepat Bapak dan Ibu sekalian untuk merebut peluang dan kesempatan, sekaligus mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia sebagai pusat halal dunia," ujarnya.
Karena itu,Ma'ruf berharap, penyelenggaraan Jakarta Muslim Fashion Week mampu meningkatkan kesadaran akan potensi besar bisnis fesyen muslim. Sehingga seluruh pemangku kepentingan semakin peduli untuk memajukan industri fesyen muslim.
"Saya juga berharap penggunaan pakaian muslim produk dalam negeri semakin marak, terutama produk UMKM," ujarnya.
Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini berpesan agar fesyen muslim dapat terus dikembangkan melalui beragam riset dan promosi, sehingga mampu menjangkau target pasar yang lebih luas.
"Jadilah yang terdepan dalam promosi fesyen muslim secara digital, agar negara lain yang tertarik dan melakukan riset di bidang fesyen muslim dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang industri fesyen muslim di Indonesia," ujarnya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pasar fesyen muslim dunia. Untuk itu, Jakarta Muslim Fashion Week 2023 menjadi implementasi pengembangan fesyen muslim di Indonesia.
"Kegiatan Jakarta Muslim Fashion Week ini merupakan salah satu implementasi arahan Bapak Wapres, terkait pengembangan fashion muslim Indonesia, khususnya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai kiblat fesyen muslim dunia," ujarnya.
Hadir pada kesempatan tersebut Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, desainer fesyen muslim, dan para pegiat fesyen muslim kenamaan tanah air.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien.
Sumber
“Banyak melalui kegiatan profil pelajar Pancasila yang presentasenya sudah 30 persen dari kegiatan belajar mengajar,” pungkasnya.
Quote:
Mahkamah Agung India Tolak Penggunaan Jilbab di Sekolah, Tapi Izinkan Busana Sikh
Jumat 21 Oct 2022 06:29 WIB
Bendera India (Ilustrasi). Mahkamah Agung India menilai jilbab bukan seragam netral untuk sekolah negeri
Rep: Mabruroh/ Red: Nashih Nashrullah
REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI – Hakim Mahkamah Agung Hemant Gupta pada Kamis (13/10/2022), memutuskan bahwa siswi tidak boleh mengenakan jilbab ke sekolah umum. Mahkamah Agung menekankan agar siswi Muslim harus mengikuti aturan disiplin sekolah dalam hal seragam.
Dilansir dari Siasat Daily pada Senin (17/10/2022), Hakim Gupta menolak perbandingan dengan siswa agama Sikh yang membawa Kirpan, dengan mengatakan bahwa praktik keagamaan penting Sikhisme tidak dapat dijadikan dasar bagi umat Islam untuk mengenakan jilbab.
Majelis Hakim Hemant Gupta dan Sudhanshu Dhulia menyampaikan putusan terpisah pada baris larangan Hijab Karnataka dan merujuk masalah tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung India untuk konstitusi dari kesempatan yang tepat untuk mempertimbangkan masalah kontroversial.
Dalam penilaiannya yang setebal 140 halaman, Hakim Gupta berkata, sekolah-sekolah yang dijalankan Negara terbuka untuk diterima tanpa memandang agama, ras, kasta, bahasa atau apapun.
“Bahkan Undang-Undang (UU Pendidikan Karnataka-1983) mengamanatkan bahwa para siswa akan diterima tanpa batasan apapun dengan alasan tersebut. Namun, para siswa diwajibkan untuk mengikuti disiplin sekolah dalam hal seragam. Mereka tidak berhak berada di sekolah yang melanggar mandat seragam yang ditentukan di bawah statuta dan aturan,” kata Hakim Gupta.
Dia mengatakan pemerintah Karnataka tidak melarang siswa menghadiri kelas dan jika mereka memilih untuk meninggalkan sekolah karena masalah seragam yang telah ditentukan, itu adalah tindakan sukarela dan negara tidak dapat dituduh melanggar Pasal 29 (Perlindungan kepentingan minoritas).
“Ini bukan pengingkaran hak oleh negara, melainkan tindakan sukarela mahasiswa. Dengan demikian, tidak berarti penolakan hak atas pendidikan jika seorang siswa, karena pilihannya, tidak mengikuti sekolah tersebut. Seorang siswa, dengan demikian, tidak dapat mengklaim hak untuk mengenakan jilbab ke sekolah sekuler sebagai masalah hak,” katanya dilansir dari Siasat, Selasa (17/10/2022).
Hakim Gupta menjawab pertanyaan apakah mengenakan jilbab adalah praktik keagamaan yang penting dalam Islam dan seorang siswa dapat mencari hak untuk memakainya di sekolah sekuler.
Dia telah membingkai 11 pertanyaan hukum tentang masalah ini dan menjawabnya dengan negatif untuk sampai pada kesimpulan bahwa semua banding terhadap putusan Pengadilan Tinggi Karnataka layak untuk ditolak.
Untuk pertanyaan tentang apa yang merupakan ruang lingkup dan ruang lingkup praktik keagamaan yang penting berdasarkan Pasal 25 Konstitusi, Hakim Gupta mengatakan praktik berhijab mungkin merupakan praktik keagamaan 'atau praktik keagamaan yang esensial' atau mungkin perilaku sosial bagi para wanita yang beragama Islam.
“Penafsiran oleh orang-orang yang beriman tentang pemakaian jilbab adalah keyakinan atau keimanan seseorang. Keyakinan agama tidak dapat dibawa ke sekolah sekuler yang dikelola dari dana negara,” katanya.
Hakim Gupta mengatakan terbuka bagi para siswa untuk membawa keyakinan mereka di sekolah yang mengizinkan mereka mengenakan jilbab atau tanda agama lainnya, seperti tilak, yang dapat diidentifikasi dengan seseorang yang memegang keyakinan agama tertentu tetapi Negara berada dalam yurisdiksinya, untuk mengarahkan agar lambang-lambang keyakinan agama yang tampak tidak dapat dibawa ke sekolah yang diselenggarakan Negara dari dana Negara.
“Dengan demikian, praktik berhijab dapat dibatasi Negara dalam hal perintah Pemerintah,” ujarnya seraya menambahkan persamaan di depan hukum adalah memperlakukan semua warga negara secara setara, terlepas dari kasta, keyakinan, jenis kelamin atau tempat lahir dan kesetaraan semacam itu tidak dapat dilanggar oleh negara atas dasar keyakinan agama.
Menanggapi perbandingan dengan Sikhisme dan siswa yang menganut agama yang membawa kirpan ke lembaga pendidikan, hakim berkata, “Tidak pantas membahas praktik keagamaan penting dari pemeluk agama tersebut tanpa mendengarnya.”
“Praktik dari masing-masing agama harus diperiksa berdasarkan prinsip agama itu saja. Praktik keagamaan yang esensial dari pemeluk agama Sikh tidak dapat dijadikan dasar pemakaian hijab/jilbab oleh pemeluk agama Islam,” katanya.
Hakim Gupta mengatakan dalam hal disiplin kampus, Pengadilan tidak menggantikan pandangannya sendiri di tempat otoritas sekolah kecuali dalam kasus ketidakadilan yang nyata atau untuk mengganggu keputusan yang tidak lulus uji kewajaran.
Dia mengatakan pemerintah Karnataka tidak membatasi pelaksanaan hak yang diberikan berdasarkan Pasal 19(1)(a) tetapi telah mengatur hal yang sama dengan cara bahwa selama jam sekolah pada hari kerja dan di kelas para siswa harus mengenakan seragam seperti yang ditentukan.
Sumber
Jumat 21 Oct 2022 06:29 WIB
Bendera India (Ilustrasi). Mahkamah Agung India menilai jilbab bukan seragam netral untuk sekolah negeri
Rep: Mabruroh/ Red: Nashih Nashrullah
Quote:
REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI – Hakim Mahkamah Agung Hemant Gupta pada Kamis (13/10/2022), memutuskan bahwa siswi tidak boleh mengenakan jilbab ke sekolah umum. Mahkamah Agung menekankan agar siswi Muslim harus mengikuti aturan disiplin sekolah dalam hal seragam.
Dilansir dari Siasat Daily pada Senin (17/10/2022), Hakim Gupta menolak perbandingan dengan siswa agama Sikh yang membawa Kirpan, dengan mengatakan bahwa praktik keagamaan penting Sikhisme tidak dapat dijadikan dasar bagi umat Islam untuk mengenakan jilbab.
Majelis Hakim Hemant Gupta dan Sudhanshu Dhulia menyampaikan putusan terpisah pada baris larangan Hijab Karnataka dan merujuk masalah tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung India untuk konstitusi dari kesempatan yang tepat untuk mempertimbangkan masalah kontroversial.
Dalam penilaiannya yang setebal 140 halaman, Hakim Gupta berkata, sekolah-sekolah yang dijalankan Negara terbuka untuk diterima tanpa memandang agama, ras, kasta, bahasa atau apapun.
“Bahkan Undang-Undang (UU Pendidikan Karnataka-1983) mengamanatkan bahwa para siswa akan diterima tanpa batasan apapun dengan alasan tersebut. Namun, para siswa diwajibkan untuk mengikuti disiplin sekolah dalam hal seragam. Mereka tidak berhak berada di sekolah yang melanggar mandat seragam yang ditentukan di bawah statuta dan aturan,” kata Hakim Gupta.
Dia mengatakan pemerintah Karnataka tidak melarang siswa menghadiri kelas dan jika mereka memilih untuk meninggalkan sekolah karena masalah seragam yang telah ditentukan, itu adalah tindakan sukarela dan negara tidak dapat dituduh melanggar Pasal 29 (Perlindungan kepentingan minoritas).
“Ini bukan pengingkaran hak oleh negara, melainkan tindakan sukarela mahasiswa. Dengan demikian, tidak berarti penolakan hak atas pendidikan jika seorang siswa, karena pilihannya, tidak mengikuti sekolah tersebut. Seorang siswa, dengan demikian, tidak dapat mengklaim hak untuk mengenakan jilbab ke sekolah sekuler sebagai masalah hak,” katanya dilansir dari Siasat, Selasa (17/10/2022).
Hakim Gupta menjawab pertanyaan apakah mengenakan jilbab adalah praktik keagamaan yang penting dalam Islam dan seorang siswa dapat mencari hak untuk memakainya di sekolah sekuler.
Dia telah membingkai 11 pertanyaan hukum tentang masalah ini dan menjawabnya dengan negatif untuk sampai pada kesimpulan bahwa semua banding terhadap putusan Pengadilan Tinggi Karnataka layak untuk ditolak.
Untuk pertanyaan tentang apa yang merupakan ruang lingkup dan ruang lingkup praktik keagamaan yang penting berdasarkan Pasal 25 Konstitusi, Hakim Gupta mengatakan praktik berhijab mungkin merupakan praktik keagamaan 'atau praktik keagamaan yang esensial' atau mungkin perilaku sosial bagi para wanita yang beragama Islam.
“Penafsiran oleh orang-orang yang beriman tentang pemakaian jilbab adalah keyakinan atau keimanan seseorang. Keyakinan agama tidak dapat dibawa ke sekolah sekuler yang dikelola dari dana negara,” katanya.
Hakim Gupta mengatakan terbuka bagi para siswa untuk membawa keyakinan mereka di sekolah yang mengizinkan mereka mengenakan jilbab atau tanda agama lainnya, seperti tilak, yang dapat diidentifikasi dengan seseorang yang memegang keyakinan agama tertentu tetapi Negara berada dalam yurisdiksinya, untuk mengarahkan agar lambang-lambang keyakinan agama yang tampak tidak dapat dibawa ke sekolah yang diselenggarakan Negara dari dana Negara.
“Dengan demikian, praktik berhijab dapat dibatasi Negara dalam hal perintah Pemerintah,” ujarnya seraya menambahkan persamaan di depan hukum adalah memperlakukan semua warga negara secara setara, terlepas dari kasta, keyakinan, jenis kelamin atau tempat lahir dan kesetaraan semacam itu tidak dapat dilanggar oleh negara atas dasar keyakinan agama.
Menanggapi perbandingan dengan Sikhisme dan siswa yang menganut agama yang membawa kirpan ke lembaga pendidikan, hakim berkata, “Tidak pantas membahas praktik keagamaan penting dari pemeluk agama tersebut tanpa mendengarnya.”
“Praktik dari masing-masing agama harus diperiksa berdasarkan prinsip agama itu saja. Praktik keagamaan yang esensial dari pemeluk agama Sikh tidak dapat dijadikan dasar pemakaian hijab/jilbab oleh pemeluk agama Islam,” katanya.
Hakim Gupta mengatakan dalam hal disiplin kampus, Pengadilan tidak menggantikan pandangannya sendiri di tempat otoritas sekolah kecuali dalam kasus ketidakadilan yang nyata atau untuk mengganggu keputusan yang tidak lulus uji kewajaran.
Dia mengatakan pemerintah Karnataka tidak membatasi pelaksanaan hak yang diberikan berdasarkan Pasal 19(1)(a) tetapi telah mengatur hal yang sama dengan cara bahwa selama jam sekolah pada hari kerja dan di kelas para siswa harus mengenakan seragam seperti yang ditentukan.
Sumber
pakaian cosplay wibu mampu.
pakaian adat bilang ga mampu.
Diubah oleh yellowmarker 22-10-2022 09:20
extreme78 memberi reputasi
1
1.3K
17
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan