Setara Sesalkan Penolakan Pembangunan Vihara di Deli Serdang













JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menanggapi penolakan pembangunan rumah ibadah Vihara di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara baru-baru ini.


Adalah warga Desa Paluh Sibaji yang melakukan penolakan tersebut. Penolakan itu dikarenakan mereka menilai warga di desa itu mayoritas beragama Islam.


Bonar mengakui, dalam beberapa waktu terakhir ini ada kecenderungan intoleransi terjadi di beberapa wilayah di Sumatera, terutama di daerah sub urban.


“Dalih yang digunakan selalu adalah mayoritas penduduk beragama tertentu, karena itu menolak adanya peribadatan minoritas agama lain,” ujar Bonar, Sabtu (15/10/2022).


Bonar melanjutkan, Pemda, FKUB, dan tokoh masyarakat acap kali tidak mampu memberikan solusi, meski mencoba mediasi.


“Hal itu dikarenakan tidak ada aturan yang jelas dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, tentang sanksi kepada pihak yang melakukan penolakan,” tegas Bonar.


Yang ada, ujar Bonar, hanya diatur apabila belum ada penyelesaian terkait penolakan pendirian rumah ibadah, maka menjadi kewajiban Pemda untuk menyiapkan tempat ibadah sementara.


”Harus ada aturan hukum berupa sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kebebasan orang lain, sebab menghalangi kebebasan hak asasi adalah pelanggaran,” imbuh Bonar.


Bonar melanjutkan, cukup mengkhawatirkan fenomena pergeseran intoleransi saat ini.

“Sebab, semula intoleransi banyak terjadi di perkotaan,tapi sekarang terjadi di daerah sub urban dan bahkan pedesaan,” pungkas Bonar Tigor Naipospos.


Untuk diketahui, meski Pemerintah Desa Paluh Sibaji telah berupaya memediasi warga dengan pihak Yayasan Purnama Satya Dharma (Vihara Satya Dharma) di kantor desa setempat pada Rabu (12/10/2022), namun warga tetap menolak pembangunan rumah ibadah itu.


Mediasi itu turut dihadiri pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Deli Serdang, Sekretaris Camat Pantai Labu, Azizur Rahman, PS Kapolsek Pantai Labu Ipda Tumpal Sitorus, Babinsa dan pihak vihara.


Bahkan, masyarakat Desa Paluh Sibaji menyarankan pendirian vihara tersebut dialihkan ke tempat yang mayoritas warganya beragama Buddha. (Daniel)


https://jakartanews.id/2022/10/16/se...serdang/?amp=1

kerjaan PKSh1t dan M&M kalau di daerah sub urban, ane tahu karena ane dulu salah satu dari mereka juga...................

hidup kaum kafir penuh azab sengsara di Indonesia,
dipaksa  jadwal tidur dengan toa yang melanggar UU,
dipaksa  cara pakaian,
dipaksa bayar jizyaa,
dikorupsi duit pajak buat bansos foya2 kaum ulama,
dinistakan agama2 nya oleh kaum ulama karena hanya kaum ulama yang punya hak istimewa menistakan agama2 lain,
dipaksa tidak berjualan asongan depan sekolah negeri,
dipaksa untuk tidak masak babi dalam rumah sendiri,
halal dirudapaksa,dijarah,dibakar hidup2 setiap acara makar akbar
dipaksa  jadi gila dan bodoh

maka buat kehidupan anak cucu kaum ulama dan pejabat kadrun yang tinggal di luar negeri seperti digoreng juga, buat mereka azab sengsara juga, sampai mereka hengkang dari negara2 maju, kembali ke indonesia


saran saya, upload ceramah ulama2 dan pejabat indonesia yang pakai subtitel inggris, kasih tunjuk bedanya ceramah dalam indo yang teriak kafir dan ceramah luar indo yang teriak toleransi dan gurunphobia

kemudian sebarluaskan identitas dan alamat tinggal anak2 mereka yang sekolah di luar negeri, biar kaum2 ekstremis luar negeri pada tahu semua, berhubung yang benci kadrun di luar negeri banyak sekali, dari anak sekolahan sampai dewasa

terutama anak2 kader PKS, karena banyak anak2 mereka yang pakai duit pajak beasiswa untuk sekolah di negara2 non muslim, juga si setan Kalla-jengking, kasih tahu ke forum2 luar kalau bisnis kalla-jengking industries itu teroris toa jahanam asal makassar