- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
DJP Gunakan 'Jarvis' di 2023, Nasib PNS Pajak Gimana?
TS
yellowmarker
DJP Gunakan 'Jarvis' di 2023, Nasib PNS Pajak Gimana?
26 September 2022 10:40
Foto: Jelang Batas Akhir, Wajib Pajak Mulai Melaporkan SPT Tahunannya. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan untuk meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) alias core tax administration system (CTAS) mutakhir dan canggih pada 1 Januari 2024.
Dengan sistem ini, nantinya proses bisnis dalam pelayanan pajak akan dilakukan secara digital. Artinya, sentuhan manusia dalam pelayanan pajak akan berkurang drastis karena semuanya menjadi digital.
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengungkapkan core tax merupakan transformasi perpajakan yang masif.
"Ini merupakan perubahan bisnis tadi, perubahan IT menjadi lebih advanced...bagaimana meng-upgrade ekosistem manual jadi ekosistem yang digital. Karena konsep bisnis ke depan itu adalah data driven," papar Iwan kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (26/9/2022).
"Itu yang menjadi lokomotifnya, inti dari proses bisnis dari DJP gimana membantu DJP jadi organisasi yang data driven."
Berbicara mengenai konsep ini, dia menuturkan DJP sadar core tax harus didukung oleh dukungan teknologi informasi serta pengembangan SDM dan peraturan.
Oleh karena itu, DJP menyiapkan 3 kelompok kerja (Pokja). Pokja I mengatur masalah SDM dan organisasi, Pokja II mencakup reformasi TI, proses bisnis serta data, dan Pokja III bertanggung jawab mengenai regulasi.
Menurut Iwan, dalam hal SDM, DJP juga melakukan change management. Kegiatan ini dilakukan hingga ke seluruh kantor perpajakan di daerah. Oleh karena itu, DJP menunjuk beberapa agen perubahan di dalam organisasinya.
"DJP harus berubah kalau tidak ketinggalan," ujarnya.
Lebih lanjut, Iwan mengemukakan manfaat dari sistem core tax ini, masyarakat dapat melakukan penyelesaian proses bisnis hanya melalui gadget-nya dengan cepat dan praktis.
Konsepnya adalah tax just happen. Ini adalah konsep administrasi pajak masa depan yang dilakukan secara digital dan real time. "Masyarakat bisa melakukan kegiatan seperti biasa, tiba-tiba SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sudah jadi," kata Iwan.
Dari penelusuran CNBC Indonesia, beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dan Australia sudah menerapkan konsep tax just happen ini. Dengan demikian, wajib pajak akan merasakan manfaat pelayanan pajak yang berkualitas.
Untuk mengakses aplikasi DJP yang canggih tersebut, wajip pajak nantinya bisa memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor di KTP tersebut sudah terhubung.
Menurut Iwan, aplikasi M-Pajak yang diluncurkan pada pertengahan 2021 nantinya akan menjadi halaman muka bagi wajib pajak untuk merasakan sistem core tax DJP.
(haa/haa)
Sumber
Foto: Jelang Batas Akhir, Wajib Pajak Mulai Melaporkan SPT Tahunannya. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan untuk meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) alias core tax administration system (CTAS) mutakhir dan canggih pada 1 Januari 2024.
Dengan sistem ini, nantinya proses bisnis dalam pelayanan pajak akan dilakukan secara digital. Artinya, sentuhan manusia dalam pelayanan pajak akan berkurang drastis karena semuanya menjadi digital.
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengungkapkan core tax merupakan transformasi perpajakan yang masif.
"Ini merupakan perubahan bisnis tadi, perubahan IT menjadi lebih advanced...bagaimana meng-upgrade ekosistem manual jadi ekosistem yang digital. Karena konsep bisnis ke depan itu adalah data driven," papar Iwan kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (26/9/2022).
"Itu yang menjadi lokomotifnya, inti dari proses bisnis dari DJP gimana membantu DJP jadi organisasi yang data driven."
Berbicara mengenai konsep ini, dia menuturkan DJP sadar core tax harus didukung oleh dukungan teknologi informasi serta pengembangan SDM dan peraturan.
Oleh karena itu, DJP menyiapkan 3 kelompok kerja (Pokja). Pokja I mengatur masalah SDM dan organisasi, Pokja II mencakup reformasi TI, proses bisnis serta data, dan Pokja III bertanggung jawab mengenai regulasi.
Menurut Iwan, dalam hal SDM, DJP juga melakukan change management. Kegiatan ini dilakukan hingga ke seluruh kantor perpajakan di daerah. Oleh karena itu, DJP menunjuk beberapa agen perubahan di dalam organisasinya.
"DJP harus berubah kalau tidak ketinggalan," ujarnya.
Lebih lanjut, Iwan mengemukakan manfaat dari sistem core tax ini, masyarakat dapat melakukan penyelesaian proses bisnis hanya melalui gadget-nya dengan cepat dan praktis.
Konsepnya adalah tax just happen. Ini adalah konsep administrasi pajak masa depan yang dilakukan secara digital dan real time. "Masyarakat bisa melakukan kegiatan seperti biasa, tiba-tiba SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sudah jadi," kata Iwan.
Dari penelusuran CNBC Indonesia, beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dan Australia sudah menerapkan konsep tax just happen ini. Dengan demikian, wajib pajak akan merasakan manfaat pelayanan pajak yang berkualitas.
Untuk mengakses aplikasi DJP yang canggih tersebut, wajip pajak nantinya bisa memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor di KTP tersebut sudah terhubung.
Menurut Iwan, aplikasi M-Pajak yang diluncurkan pada pertengahan 2021 nantinya akan menjadi halaman muka bagi wajib pajak untuk merasakan sistem core tax DJP.
(haa/haa)
Sumber
Quote:
PPATK Temukan Transaksi Judi Lukas Enembe Rp560 Miliar
Senin, 19 Sep 2022 14:24 WIB
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi perjudian di sebuah kasino oleh Gubernur Papua Lukas Enembe sebesar Rp560 miliar. (Tangkapan layar facebook Lukas Enembe, S.IP)
CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi perjudian di sebuah kasino oleh Gubernur Papua Lukas Enembe sebesar Rp560 miliar.
"Terkait transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau Rp560 miliar, itu setoran tunai dilakukan, dalam periode tertentu," kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9).
Ivan mengatakan pihaknya mendapat informasi aktivitas perjudian Lukas itu dilakukan di dua negara berbeda. Transaksi itu dilakukan dalam bentuk dolar Singapura.
Selain itu, PPATK juga menemukan setoran tunai senilai 5 juta dolar Singapura yang dilakukan Lukas. Tidak hanya itu, PPATK juga menemukan pembelian jam tangan senilai 55 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp550 juta.
"Bahkan ada periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai fantastis 5 juta dolar. PPATK juga temukan ada pembelian perhiasan, jam tangan, sebesar 55 ribu dollar. itu Rp550 juta," ujarnya.
Ivan menjelaskan PPATK sudah menganalisa transaksi keuangan politikus Partai Demokrat itu sejak 2017. Dari situ, PPATK sudah menyampaikan 12 hasil analisis ke KPK.
"Variasi kasusnya ada setoran tunai, ada setoran melalui nomine-nomine, pihak-pihak lain. Angkanya dari Rp1 miliar sampai ratusan miliar," ujarnya.
Ivan menegaskan bahwa PPATK saat ini juga sudah memblokir rekening Lukas yang berisikan dana hingga Rp71 miliar. Menurut Ivan, transaksi Rp71 miliar itu mayoritas dilakukan oleh anak Lukas.
"Nilai dari transaksi yg dibekukan oleh PPATK di 11 PJK (pelayanan jasa keuangan) ada Rp71 miliar lebih. Ada juga transaksi yg dilakukan di 71 miliar tadi, mayoritas itu dilakukan di putra yang bersangkutan," katanya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Lukas Enembe terjerat kasus dugaan korupsi mencapai ratusan miliar rupiah. Mahfud memastikan proses hukum terhadap Lukas bukan kriminalisasi.
"Ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas Enembe yang kemudian jadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi Rp1 miliar," kata Mahfud dalam konferensi pers, Senin (19/9).
(dmi/fra)
Sumber
Senin, 19 Sep 2022 14:24 WIB
CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi perjudian di sebuah kasino oleh Gubernur Papua Lukas Enembe sebesar Rp560 miliar.
"Terkait transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau Rp560 miliar, itu setoran tunai dilakukan, dalam periode tertentu," kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9).
Ivan mengatakan pihaknya mendapat informasi aktivitas perjudian Lukas itu dilakukan di dua negara berbeda. Transaksi itu dilakukan dalam bentuk dolar Singapura.
Selain itu, PPATK juga menemukan setoran tunai senilai 5 juta dolar Singapura yang dilakukan Lukas. Tidak hanya itu, PPATK juga menemukan pembelian jam tangan senilai 55 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp550 juta.
"Bahkan ada periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai fantastis 5 juta dolar. PPATK juga temukan ada pembelian perhiasan, jam tangan, sebesar 55 ribu dollar. itu Rp550 juta," ujarnya.
Ivan menjelaskan PPATK sudah menganalisa transaksi keuangan politikus Partai Demokrat itu sejak 2017. Dari situ, PPATK sudah menyampaikan 12 hasil analisis ke KPK.
"Variasi kasusnya ada setoran tunai, ada setoran melalui nomine-nomine, pihak-pihak lain. Angkanya dari Rp1 miliar sampai ratusan miliar," ujarnya.
Ivan menegaskan bahwa PPATK saat ini juga sudah memblokir rekening Lukas yang berisikan dana hingga Rp71 miliar. Menurut Ivan, transaksi Rp71 miliar itu mayoritas dilakukan oleh anak Lukas.
"Nilai dari transaksi yg dibekukan oleh PPATK di 11 PJK (pelayanan jasa keuangan) ada Rp71 miliar lebih. Ada juga transaksi yg dilakukan di 71 miliar tadi, mayoritas itu dilakukan di putra yang bersangkutan," katanya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Lukas Enembe terjerat kasus dugaan korupsi mencapai ratusan miliar rupiah. Mahfud memastikan proses hukum terhadap Lukas bukan kriminalisasi.
"Ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas Enembe yang kemudian jadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi Rp1 miliar," kata Mahfud dalam konferensi pers, Senin (19/9).
(dmi/fra)
Sumber
Quote:
Main Judi, Kader Demokrat Dituntut 9 Bulan Penjara
Jum'at 29 Juni 2012 00:49 WIB
Irwansyah Putra Nasution, Okezone
MEDAN -Mantan Ketua Dewan Pimpinan daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara yang juga anggota DPRD Sumut Fraksi Partai Demokrat, Palar Nainggolan dituntut sembilan bulan penjara oleh Jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (28/6/2012) Medan. Dia dituntut bersama rekan main judinya, yang juga Kakanwil PT.Pos Indonesia, Suspendi.
Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum Marina Surbakti menilai keduanya bersalah dengan melakukan perjudian bersama dua orang lain, yaitu Fahruddin dan Hanafi Sani sehingga keempat terdakwa didakwa secara sah melanggar pasal 303 Bis ayat 1 ke (1) KUHP tentang perjudian.
Jaksa menjelaskan, kronologis parktik perjuadian yang dilakukan keempat terdakwa, dalam dakwaannya. Palar bersama Supendi dan dua terdakwa lainnya diringkus polisi pada 5 Mei 2012, saat bermain judi jenis joker karo. Penangkapan bermula dari informasi mengenai adanya perjudian di rumah makan tepatnya di Lapangan Golf Martabe, Medan Tuntungan.
Dari informasi tersebut, petugas langsung turun ke lokasi kejadian dan melakukan pengintaian dan penangkapan.
Dalam penangkapan itu, petugas menyita barang bukti uang tunai Rp1,1 juta dan dua set kartu joker dari meja yang digunakan keempat terdakwa, setelah itu semua terdakwa langsung diboyong ke Polresta Medan untuk dimintai keterangan.
Setelah mendengar tuntutan jaksa, Ketua Majelis Hakim, ET Pasaribu, menyatakan sidang akan dilanjutkan Senin depan dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan terdakwa.
(ugo)
Sumber
Jum'at 29 Juni 2012 00:49 WIB
Irwansyah Putra Nasution, Okezone
MEDAN -Mantan Ketua Dewan Pimpinan daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara yang juga anggota DPRD Sumut Fraksi Partai Demokrat, Palar Nainggolan dituntut sembilan bulan penjara oleh Jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (28/6/2012) Medan. Dia dituntut bersama rekan main judinya, yang juga Kakanwil PT.Pos Indonesia, Suspendi.
Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum Marina Surbakti menilai keduanya bersalah dengan melakukan perjudian bersama dua orang lain, yaitu Fahruddin dan Hanafi Sani sehingga keempat terdakwa didakwa secara sah melanggar pasal 303 Bis ayat 1 ke (1) KUHP tentang perjudian.
Jaksa menjelaskan, kronologis parktik perjuadian yang dilakukan keempat terdakwa, dalam dakwaannya. Palar bersama Supendi dan dua terdakwa lainnya diringkus polisi pada 5 Mei 2012, saat bermain judi jenis joker karo. Penangkapan bermula dari informasi mengenai adanya perjudian di rumah makan tepatnya di Lapangan Golf Martabe, Medan Tuntungan.
Dari informasi tersebut, petugas langsung turun ke lokasi kejadian dan melakukan pengintaian dan penangkapan.
Dalam penangkapan itu, petugas menyita barang bukti uang tunai Rp1,1 juta dan dua set kartu joker dari meja yang digunakan keempat terdakwa, setelah itu semua terdakwa langsung diboyong ke Polresta Medan untuk dimintai keterangan.
Setelah mendengar tuntutan jaksa, Ketua Majelis Hakim, ET Pasaribu, menyatakan sidang akan dilanjutkan Senin depan dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan terdakwa.
(ugo)
Sumber
Quote:
Anaknya Main Judi dan Sewa PSK, Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan Minta Maaf
15 Sep 2022, 20:40 WIB
Tommy Kurnia
Liputan6.com, Seoul - Pemimipin Partai Demokrat di Korea Selatan meminta maaf kepada publik setelah anak laki-lakinya dilaporkan main judi online. Partai Demokrat adalah partai oposisi utama di Korea Selatan.
Dilaporkan Yonhap, Kamis (15/9/2022), skandal itu menjerat putra dari Lee Jae Myung yang merupakan ketua Partai Demokrat. Putranya berusia 30 tahun dan dituduh terlibat judi ilegal pada awal 2019 hingga akhir 2021.
Pria itu juga disebut menyewa jasa pekerja seks komersial (PSK). Ia pun dilaporkan oleh para YouTuber berhaluan konservatif.
Tuduhan itu sudah beredar pada akhir 2021 ketika Lee Jae Myung menjadi kandidat presiden untuk Partai Demokrat. Kini, Lee mengakui bahwa anaknya bergabung ke situs judi.
Lee Jae Myung yang merupakan mantan pengacara lantas membungkuk di depan awak pers sebagai permintaan maaf ke publik Korea Selatan.
Pada Rabu 14 September pagi, polisi dari wilayah provinsi Gyeonggi Nambu. Masih belum diketahui bagaimana kelanjutan kasus ini.
Menurut situs The Korean Law Blog, judi diatur dengan sangat ketat di Korea Selatan. Perjudian dianggap hal yang tabu di negara tersebut, meski ada kelonggaran untuk berjudi bagi orang-orang asing.
Kasino-kasino yang berada di Korsel pun umumnya menarget para turis atau ekspat jangka panjang. Warga Korea Selatan bahkan tidak diperbolehkan main judi di luar negeri.
Partai Demokrat adalah partai dari Mantan Presiden Moon Jae In yang baru saja selesai berkuasa daro 2017 hingga 2022.
Sumber
15 Sep 2022, 20:40 WIB
Konten Sensitif
Tommy Kurnia
Liputan6.com, Seoul - Pemimipin Partai Demokrat di Korea Selatan meminta maaf kepada publik setelah anak laki-lakinya dilaporkan main judi online. Partai Demokrat adalah partai oposisi utama di Korea Selatan.
Dilaporkan Yonhap, Kamis (15/9/2022), skandal itu menjerat putra dari Lee Jae Myung yang merupakan ketua Partai Demokrat. Putranya berusia 30 tahun dan dituduh terlibat judi ilegal pada awal 2019 hingga akhir 2021.
Pria itu juga disebut menyewa jasa pekerja seks komersial (PSK). Ia pun dilaporkan oleh para YouTuber berhaluan konservatif.
Tuduhan itu sudah beredar pada akhir 2021 ketika Lee Jae Myung menjadi kandidat presiden untuk Partai Demokrat. Kini, Lee mengakui bahwa anaknya bergabung ke situs judi.
Lee Jae Myung yang merupakan mantan pengacara lantas membungkuk di depan awak pers sebagai permintaan maaf ke publik Korea Selatan.
Pada Rabu 14 September pagi, polisi dari wilayah provinsi Gyeonggi Nambu. Masih belum diketahui bagaimana kelanjutan kasus ini.
Menurut situs The Korean Law Blog, judi diatur dengan sangat ketat di Korea Selatan. Perjudian dianggap hal yang tabu di negara tersebut, meski ada kelonggaran untuk berjudi bagi orang-orang asing.
Kasino-kasino yang berada di Korsel pun umumnya menarget para turis atau ekspat jangka panjang. Warga Korea Selatan bahkan tidak diperbolehkan main judi di luar negeri.
Partai Demokrat adalah partai dari Mantan Presiden Moon Jae In yang baru saja selesai berkuasa daro 2017 hingga 2022.
Sumber
Diubah oleh yellowmarker 26-09-2022 13:43
pakisal212 dan 3 lainnya memberi reputasi
4
2K
20
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan