PD: Sebelum Lukas Enembe Tersangka, Kami Tolak Permintaan Jokowi


Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief. (Foto: Dok. demokrat.or.id)
Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyinggung kasus yang menjerat Gubernur Papua sekaligus kader Partai Demokrat, Lukas Enembe,dengan sikap dia yang menolak kursi eks Wagub Klemen Tinal diisi orang usulan Presiden Jokowi. Benarkah keterangan dari Andi Arief berikut ini?
Andi menyampaikan orang usulan Jokowi itu adalah Paulus Waterpauw yang kini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat. Andi menyebut Waterpauw tak dapat dukungan dari parpol.

Hal ini disampaikan Andi melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (23/9/2022). Andi membalas komentar Menkopolhukam Mahfud Md yang sebelumnya bicara kasus Lukas Enembe di KPK tak ada unsur politis.

"Pak Prof @mohmahfudmd kami terus bantu KPK selama murni penegakan hukum. Meski, ancaman pada Pak LE dan calon Wakil Gubernur Yunus Wonda muncul setelah Pak LE tolak Jenderal Waterpauw usulan Pak Jokowi, karena Waterpauw tak dapat dukungan partai meski maunya Presiden Jokowi," kata Andi. Cuitan Andi telah disesuaikan dengan kaidah EYD.

Demokrat memastikan pihaknya mendukung pemberantasan korupsi. Andi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Lukas terjadi setelah utusan Jokowi menemui Demokrat terkait urusan kursi wagub Papua yang kosong pasca-meninggalnya Wagub Papua Klemen Tinal pada Mei 2021 lalu.

"Demokrat sadar bahwa pemberantasan korupsi kamilah partai yang paling mendukung dan konsisten. Tapi kami juga tahu betul bahwa sebelum men-TSK kan Pak LE utusan Presiden menemui Demokrat agar kekosongan wagub diisi orang Jokowi. Dan, kami menolak memenuhi permintaan Presiden," katanya.

Andi mengatakan pihaknya mencermati soal tuntutan agar jabatan Lukas diberhentikan di partai. Namun, kata Andi, sampai saat ini Demokrat masih mengupayakan agar dapat berkomunikasi langsung dengan Lukas yang masih dalam keadaan sakit.

"Partai Demokrat mencermati banyak hal tentang tuntutan pemberhentian jabatan Pak LE di partai. Banyak hal yang kami timbang, termasuk soal keamanan nasional, sekali lagi kami sedang mengupayakan bicara langsung dengan yang bersangkutan --bicara tak normal, berjalan pun lemah," lanjut dia.

Andi mengatakan pihaknya kooperatif jika ada kader yang terlibat kasus korupsi. Dia menyinggung kasus eks kader PDIP Harun Masiku yang terlibat kasus di KPK. Namun, sebutnya, Masiku disembunyikan partai.

"Pak Prof @mohmahfudmd soal berantas korupsi, Demokrat konsisten minta kader menghadapi jika terlibat. Tak tiru Harun Masiku disembunyikan sebuah partai," katanya.

Demokrat sadar bahwa pemberantasan korupsi kamilah partai yg paling mendukung dan konsisten. Tapi kami juga tahu betul bahwa sebelum men TSK kan Pak LE utusan Presiden menemui demokrat agar kekosongan wagub diisi orang Jokowi. Dan, kami menolak memenuhi permintaan Presiden.


— andi arief (@Andiarief__) September 23, 2022
Demokrat, kata Andi, saat ini berupaya agar Lukas segera hadir memenuhi panggilan KPK. Pun, terus melakukan pencarian terhadap Bupati Mamberamo Tengah sekaligus kader, Ricky Ham Pagawak (RHP), yang jadi tersangka di KPK tetapi hingga kini tak tahu rimbanya.

"Persuasi pada LE agar hadir diperiksa KPK, pencarian RHP kami lakukan. Hanya LE sakit sulit komunikasi, RHP tak tahu ia di mana," kata Andi.

https://news.detik.com/berita/d-6307533/pd-sebelum-lukas-enembe-tersangka-kami-tolak-permintaan-jokowi

Padahal Lukas Enembe itu Ketua DPD Demokrat Papua tapi sulit dihubungi padahal nongrkong di rumahnya terus..
Isu kayak gini bisa makin liar di masyarakat Papua secara yang ngomong orang petinggi Demokrat yang mengindikasikan Lukas Enembe jadi korban kriminalisasi padahal setoran judi Rp 0.5 Triliun itu duit dari mana?


Demokrat Tegaskan Belum Copot Lukas Enembe dari Ketua DPD Papua


Gubernur Papua Lukas Enembe dikenal pula sebagai Ketua DPD Demokrat Papua. (REUTERS/WILLY KURNIAWAN)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Demokrat Andi Arief mengatakan pihaknya belum mencopot Lukas Enembe dari jabatannya sebagai Ketua DPD Demokrat Papua usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Belum [dicopot] ya," kata Andi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/9).

Sebagai informasi, Lukas Enembe resmi menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua periode 2022-2027. Enembe telah mengemban jabatan itu selama empat periode.

Andi mengaku masih menunggu kedatangan pengacara Enembe terkait status penetapan tersangka oleh KPK tersebut. Ia juga masih mengupayakan bisa berkomunikasi langsung dengan Enembe soal kasus ini.

"Kalau bisa diupayakan berkomunikasi langsung dengan Pak Enembe, karena kami kesulitan berkomunikasi dalam kondisi sakit Pak Lukas Enembe-nya," kata Andi.


Diketahui, KPK telah mengumumkan telah menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Meski tidak menyampaikan secara detail perihal kasusnya, KPK menyinggung penyalahgunaan dana otonomi khusus (otsus).

Enembe telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 7 September 2022 sampai 7 Maret 2023. Langkah itu dilakukan guna kelancaran proses penyidikan.

Baru-baru ini pula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi perjudian di sebuah kasino oleh Lukas Enembe sebesar Rp560 miliar.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220922131527-32-851253/demokrat-tegaskan-belum-copot-lukas-enembe-dari-ketua-dpd-papua.
Kalau mendukung pemberantasan korupsi kenapa tak dinonaktifkan dulu dari jabatan Petinggi Demokrat?