PM Kanada Tolak Pertimbangkan Copot Raja Inggris dari Jabatan Kepala Negara

20 September 2022 1:01


Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menggelar konferensi pers di depan rumahnya di Rideau Cottage di Ottawa, Ontario, Kanada. Foto: AFP/Dave Chan

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menegaskan kembali pandangannya terhadap seruan untuk mencopot penguasa monarki Inggris pada Minggu (18/9).

Perdebatan tentang peran monarki menggema setelah Ratu Elizabeth II mangkat pada 8 September. Kanada adalah salah satu dari 14 negara bekas jajahan Inggris atau Alam Persemakmuran. Artinya, mereka mengakui penguasa monarki sebagai kepala negara.


Namun, sebagian masyarakat di Kanada berharap dapat segera melepaskan jejak-jejak kolonial Inggris. Harapan mereka tercermin dalam jajak pendapat Angus Reid Institute pada April.


Pihaknya mencatat, 51 persen warga ingin melepaskan diri dari penguasa monarki itu. Pada Jumat (15/9), Ipsos turut menemukan, 58 persen warga ingin segera mengadakan referendum.


Sentimen itu terbukti pula dalam jajak pendapat Leger yang dipublikasikan pada Selasa (13/9). Pihaknya menjelaskan, 77 persen warga tidak merasa memiliki ikatan dengan monarki Inggris. Kendati demikian, Trudeau tidak mengadopsi pendapat serupa dengan mereka.

"Bagi saya, [referendum] itu bukan prioritas. Itu bahkan bukan sesuatu yang saya pertimbangkan untuk didiskusikan," tegas Trudeau pada malam pemakaman Elizabeth, dikutip dari AFP, Selasa (20/9).


"Untuk membuat perubahan besar dalam sistem yang termasuk yang terbaik, paling stabil di dunia, bagi saya, sekarang, itu bukan ide yang baik," lanjut dia.


Raja Inggris Charles III berbicara saat Dewan Aksesi untuk peresmiannya sebagai raja baru Inggris di Istana St James, London, Inggris, Sabtu (10/9/2022). Foto: Jonathan Brady/Reuters

Pemerintah Kanada telah melangsungkan upacara untuk memproklamasikan aksesi Raja Charles III di Ottawa. Sebagian warga menyambut kenaikan takhtanya, sedangkan yang lainnya melayangkan kritik terhadap penguasa asing tersebut.


"Monarki sudah ketinggalan zaman dan tidak memiliki relevansi dalam pemerintahan kita. Menurut saya, sudah saatnya kita berdiri sendiri," ungkap seorang warga berusia 61 tahun di Ottawa, John Nielsen, dikutip dari Reuters.


Sebagai bentuk protes, para aktivis penduduk asli Kanada pun pernah merobohkan patung Elizabeth di Manitoba pada 2021. Mereka cenderung tidak menyukai kehadiran kekuasaan kolonial. Tetapi, perubahan konstitusi dapat mengantarkan risiko pergolakan politik.

Sebab, penduduk asli membentuk kesepakatan-kesepakatan dengan pihak kerajaan selama masa penjajahan. Mereka merancang perjanjian untuk mengelola wilayah dan menjamin hak berburu.


Provinsi Quebec bahkan tidak pernah secara resmi menyetujui konstitusi Kanada. Pihaknya telah menuntut kemerdekaan dari hingga dua kali. Amandemen konstitusi telah meletuskan kekacauan politik di Quebec pada akhir 1980-an dan awal 1990-an.


Dengan demikian, monarki membawa stabilitas terhadap perpecahan politik bagi sebagian orang di Kanada. Alhasil, perubahan konstitusi menempati posisi rendah dalam prioritas politik.


Ketua Nasional First Nations, RoseAnne Archibald, lantas tidak mendukung perombakan konstitusional. First Nations mengacu pada kelompok-kelompok penduduk asli dominan di Kanada.


"First Nations akan selalu memiliki hubungan dengan kerajaan tidak peduli apa yang dilakukan Kanada sebagai sebuah korporasi," ungkap Archibald.

https://kumparan.com/kumparannews/pm...tLOkI6GNJ/full