Depok - Wali Kota Mohammad Idris merespons KemenPPPA soal Depok belum bisa dinyatakan sebagai kota layak anak. Idris menyebut di Indonesia belum ada kota yang masuk kategori layak anak secara menyeluruh.

"Di Indonesia belum ada Kota Layak Anak dalam arti seluas-luasnya, itu satu. Kalaupun ada, itu kan penilaian standar kementerian artinya ketika ada dua kota, saya lupa bukan Kota Layak Anak (tetapi) Pembina. Jadi (urutannya) Nindya, Pembina, lalu baru Kota Layak Anak," papar Idris usai konferensi pers di Alun-alun Kota Depok, Cilodong, Senin (19/9/2022).

Idris menyebut kalaupun ada kota yang mendapat predikat Kota Layak Anak (KLA) bukan berarti akan nihil kasus kekerasan kepada anak. Dia lalu menjabarkan sejumlah kendala yang menyebabkan Depok belum bisa disebut Kota Layak Anak.

"Kota Depok ini Nindya karena perangkat-perangkat birokrasinya masih ada yang kurang. Salah satunya yang agak berat seluruh sekolah dari berbagai jenjang, swasta dan negeri harus menjadi sekolah layak anak atau sekolah ramah anak. RW juga begitu, semuanya harus menjadi RW ramah anak," kata Idris.

Menurutnya Pemerintah Kota (Pemkot) bisa saja memfasilitasi hal itu. Namun, lanjut Idris dibutuhkan kerja sama dari masyarakat dan lembaga untuk bisa menciptakan kondisi yang ramah anak.

"Pemerintah sebagai fasilitator kita siapkan perangkat-perangkatnya dan sebagainya. Dan masyarakat siap nggak lembaga pendidikan yang notabennya yayasan, apa itu, menjadi sekolah ramah anak. RW juga begitu sama, RW ramah anak kita belum semua RW kalau sudah semua RW nanti baru namanya meningkat," ungkap Idris.

Meski demikian, Idris menegaskan jika Kota Depok sudah mempertahankan gelar Nindya selama 7 tahun. Penyampaian dari Kementerian PPPA akan menjadi motivasi bagi pihaknya.

"Nindya kita sudah 7 kali, sudah berkali-kali karena standar minimal Nindya masih kita rawat, masih kita pertahankan. Kalau turun saja satu, sudah kita turun lagi. Kota Bandung saja pernah turun, Depok masih bertahan. Artinya ini sebagai motivasi pada kita," tutur Idris.

Sebelumnya, KemenPPPA mengatakan Kota Depok belum disebut sebagai 'Kota Layak Anak' (KLA). Sebab, Kota Depok masih berada di kategori Nindya.

Plt Deputi Pemenuhan Hak Anak, Kemen PPPA, Rini Handayani menyebut ada 24 indikator terkait kota layak anak. Dari hasil penilaian tersebut ada 5 kategori yang dihasilkan, yakni kategori Pratama (nilai 500-600), Kategori Madya (nilai 601-700), Kategori Nindya (nilai 701-800), Kategori Utama (nilai 801-900) dan KLA (nilai 901-1000).

"Dari hasil penilaian terhadap 24 indikator tersebut, Kota Depok meraih kategori Nindya. Artinya, Kota Depok belum dapat dinyatakan sebagai Kota Layak Anak, karena dari ke-24 indikator tersebut ada indikator yang belum dapat dipenuhi oleh Kota Depok. Sehingga nilai yang diperoleh baru pada tahap Kategori Nindya," kata Rini dalam keterangan resminya, Jumat (16/9/2022).

Adapun 24 Indikator penilaian KLA dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu kelembagaan meliputi regulasi seperti Perda KLA, gugus tugas, anggaran, profil anak, rencana aksi KLA, keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media, dalam penyusunan regulasi, rencana aksi mendengarkan suara anak, hingga SDM penyedia layanan anak yang terlatih KHA. Kedua, klaster substansi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

https://news.detik.com/berita/d-6300...ota-layak-anak

Lho.. Kalo memang belum ada yang layak.. Tapi kok sudah ada yg pamer??..



Coba PKS mana suaranya??..

Eh.. Ane summon dulu..