Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Ridi Ferdiana meminta pemerintah tak perlu repot-repot mengurusi identitas asli peretas Bjorka.

Ridi menyarankan agar tim respons darurat bentukan Presiden Joko Widodo lebih konsentrasi pada penguatan keamanan data ketimbang sibuk melacak identitas Bjorka.

"Bjorka saat ini sudah dipastikan menyebarkan data, tetapi belum tentu hacker-nya yang bersangkutan," kata Ridi saat dihubungi, Rabu (14/9).

Ridi menerangkan, bahwa data yang tersebar umum terjual di deep web. Oleh karenanya, Dosen Departemen Teknik Elektro dan TI Fakultas Teknik UGM itu menilai dibanding menindak dan melacak Bjorka, tim respons darurat sebaiknya berfokus mempertebal keamanan data.

Selain itu, lanjutnya, lebih mengedukasi masyarakat dan institusi agar memiliki budaya penyimpanan data secara aman. Pasalnya, seiring pesatnya perkembangan teknologi maka tidak selamanya sistem perlindungan data mampu menangkal serangan siber tanpa ada pembaruan.

"Sistem perlindungan data di sistem manapun tidak akan tahan peluru di lekang zaman. Artinya, aman kemarin bukan berarti aman hari ini," ungkapnya.

Menurut Ridi, teror peretasan data juga harus diwaspadai masyarakat dengan melek soal keamanan data. Pemerintah perlu segera memberikan prioritas pada ekosistem yang mendukung perilaku dan budaya siber yang aman.

"Kita jangan mengabaikan atau denial (menyangkal) terhadap situasi keamanan data. Kita juga harus mulai tidak menganggap remeh hal-hal kecil terkait keamanan," ujar Ridi.

"Sebagai contoh menyebarkan tautan dokumen berupa data pribadi di media sosial, padahal hal tersebut mudah dieksploitasi pelaku-pelaku kejahatan siber," sambungnya.

Lebih jauh, Ridi beranggapan jika peristiwa pembocoran data oleh Bjorka seharusnya jadi momentum bagi pemerintah mengoptimalkan pelibatan talenta yang ahli di bidang keamanan siber.

"Banyak talenta Indonesia yang ahli di bidang keamanan (siber) yang dapat berkontribusi besar untuk melangkah bersama dalam membangun pondasi yang memadai," kata Ridi.

Pemerintah, seyogyanya mulai legawa dan bersiap menghadapi berbagai ancaman serupa dengan membenahi keamanan siber Indonesia secara bertahap dengan merekrut para talenta yang menguasai bidang keamanan siber.

"Kejadian Bjorka dalam membagikan data pribadi adalah sinyal nyata berupa kritik membangun kepada pemerintah untuk berbenah diri dan mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi. Reskilling juga mutlak dilakukan agar secara berkala sistem keamanan kita dikaji dan disempurnakan," ungkapnya.

Aktivitas yang dilakukan Bjorka, kata Ridi, dikenal dengan istilah 'haktivism'. Atau melakukan aktivitas peretasan untuk motif sosial dan politik. Aktivitas serupa juga terjadi di berbagai negara besar di belahan dunia.

"Jadi fenomena ini adalah sebuah siklus yang tidak terelakkan dan menjadi koreksi bagi kita untuk memperbaiki diri," pungkasnya.
(kum/mik)

Sumur:
cnnindonesia.com


setuju dengan alasannya
ibarat ada ember air yg bocor, bukannya nambal kebocoran tp malah sibuk nyari siapa yg bocorin



knpa g mau minta maaf ke masyarakat dan akan berjanji ada perbaikan sistem untuk mencegah terjadi kebocoran dikemudian hari

malah ngeles sana sini