- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Komisi I DPR Panggil Andika Perkasa dan Dudung 26 September
TS
pandawa5arjuna
Komisi I DPR Panggil Andika Perkasa dan Dudung 26 September
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis mengatakan, mereka akan kembali memanggil Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman pada 26 September mendatang.
Pemanggilan itu adalah rapat rutin Komisi I dengan TNI sebagai mitra kerja membahas anggaran. Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga akan ikut dipanggil.
"Tanggal 26 September, kan, ada rapat lagi memang. Rapat anggaran. Enggak [khusus bahas persoalan Effendi singgung TNI]. Kita kan bahas anggaran, tapi kan mereka pasti datang, gitu, lho," kata Abdul Kharis di Gedung DPR Senayan, Rabu (14/6).
Abdul mempersilakan apabila sejumlah anggota ingin membahas persoalan antara anggota Komisi I Effendi Simbolon, Dudung dan Andika yang belakangan ramai di publik.
"Terserah anggota mau nanya atau enggak. Yang pasti agenda kita pembahasan anggaran ya, RKA KL yang terakhir besok, persetujuan," ucap dia.
Abdul Kharis mengaku belum mengetahui video terkait Dudung yang memerintahkan prajurit TNI untuk memprotes pernyataan Effendi Simbolon secara masif. Sehingga, ia enggan mengomentari hal ini.
Ia berharap persoalan antara Effendi, Dudung, dan Andika bisa selesai.
"Belum lihat. Saya belum buka-buka. [Tapi] saya kira, kan, sudah ada permintaan maaf dari Pak Effendi, selesailah, sudahlah. Kita anggap selesailah, sudah, enggak usah diperpanjang," ujar dia.
Effendi Simbolon sebelumnya dikecam berbagai kesatuan TNI AD di daerah karena menyebut TNI seperti 'gerombolan', dan mengungkap persoalan pribadi Andika Perkasa dan Dudung Abdurrachman. Hal itu dikatakan Effendi dalam rapat Komisi I bersama Panglima TNI Andika pekan lalu.
Kecaman sejumlah TNI diduga atas arahan Dudung. Dalam video yang beredar, ia mendorong prajurit TNI untuk memprotes sikap Effendi. Dudung pun memastikan akan membalas Effendi dalam rapat 26 September mendatang.
Effendi telah menggelar konpers untuk meminta maaf pada TNI atas pernyataannya dalam rapat siang ini.
Terbaru, Dudung mengimbau kepada seluruh prajurit AD untuk tidak merespons berlebihan terkait Effendi. Hal itu disampaikan Dudung melalui Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari.
sumber
Pemanggilan itu adalah rapat rutin Komisi I dengan TNI sebagai mitra kerja membahas anggaran. Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga akan ikut dipanggil.
"Tanggal 26 September, kan, ada rapat lagi memang. Rapat anggaran. Enggak [khusus bahas persoalan Effendi singgung TNI]. Kita kan bahas anggaran, tapi kan mereka pasti datang, gitu, lho," kata Abdul Kharis di Gedung DPR Senayan, Rabu (14/6).
Abdul mempersilakan apabila sejumlah anggota ingin membahas persoalan antara anggota Komisi I Effendi Simbolon, Dudung dan Andika yang belakangan ramai di publik.
"Terserah anggota mau nanya atau enggak. Yang pasti agenda kita pembahasan anggaran ya, RKA KL yang terakhir besok, persetujuan," ucap dia.
Abdul Kharis mengaku belum mengetahui video terkait Dudung yang memerintahkan prajurit TNI untuk memprotes pernyataan Effendi Simbolon secara masif. Sehingga, ia enggan mengomentari hal ini.
Ia berharap persoalan antara Effendi, Dudung, dan Andika bisa selesai.
"Belum lihat. Saya belum buka-buka. [Tapi] saya kira, kan, sudah ada permintaan maaf dari Pak Effendi, selesailah, sudahlah. Kita anggap selesailah, sudah, enggak usah diperpanjang," ujar dia.
Effendi Simbolon sebelumnya dikecam berbagai kesatuan TNI AD di daerah karena menyebut TNI seperti 'gerombolan', dan mengungkap persoalan pribadi Andika Perkasa dan Dudung Abdurrachman. Hal itu dikatakan Effendi dalam rapat Komisi I bersama Panglima TNI Andika pekan lalu.
Kecaman sejumlah TNI diduga atas arahan Dudung. Dalam video yang beredar, ia mendorong prajurit TNI untuk memprotes sikap Effendi. Dudung pun memastikan akan membalas Effendi dalam rapat 26 September mendatang.
Effendi telah menggelar konpers untuk meminta maaf pada TNI atas pernyataannya dalam rapat siang ini.
Terbaru, Dudung mengimbau kepada seluruh prajurit AD untuk tidak merespons berlebihan terkait Effendi. Hal itu disampaikan Dudung melalui Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari.
sumber
Perlu dipahami bahwa TNI adalah alat negara dan DPR merupakan perwakilan rakyat untuk mengetahui kinerja alat tersebut sudah sesuai konstitusi atau belum. Dalam konteks Raker Komisi 1 kemarin banyak anggota Dpr mencecar wakasad karena ketidakhadiran Kasad, bahkan salah satu anggota menyatakan "Ini sejarah, belum ada Raker sebelumnya yg memberikan interupsi sebanyak ini sebelum rapat dimulai" Ya mengingat ternyata Kasad sudah 3 kali mangkir raker.
Sayang sekali disaat bintang 4 bisa menjadi contoh bagi bawahan dan org lain tetapi untuk menghargai wakil rakyat saja seperti itu, terlepas boleh diwakilkan kapastitasnya.
Sayang sekali disaat bintang 4 bisa menjadi contoh bagi bawahan dan org lain tetapi untuk menghargai wakil rakyat saja seperti itu, terlepas boleh diwakilkan kapastitasnya.
riyopw dan 3 lainnya memberi reputasi
4
789
0
Komentar yang asik ya
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan