MerahPutih.com - Ribuan massa mahasiswa dari berbagai elemen organisasi kampus yang bergabung dalam massa Soloraya Menggugat berdemo di DPRD Solo, Jawa Tengah, Kamis (8/9). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut kenaikan harga BBM.



Pantauan Merahputih.com, massa mulai menyemut di depan kantor DPRD Solo sekitar pukul 13.00 WIB siang. Massa datang dengan membawa sejumlah poster bertuliskan "BBM Naik Rakyat Menderita"; Cabut Kebijakan BBM Naik,"; "Harga BBM Naik Kebutuhan Pokok Ikut Naik, Angka Kemiskinan Bertambah,", dan lainnya.



Dalam aksi yang dilakukan dengan menutup Jalan Adi Sucipto ini, mahasiswa membacakan empat tuntutan. Tuntutan itu adalah mencabut dan menolak kenaikan harga BBM, menuntut pemerintah merevisi pasal karet dalam RKUHP, menunda proyek strategis nasional, dan mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga sembako.



Pemprov DKI Tengah Menggodok Formula Bansos Dampak dari Naiknya Harga BBM
Massa sempat panas saat para unsur belum menemui para peserta aksi. Sebab pada saat bersamaan, Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo sedang memimpin rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) membahas APBD-P 2022.



Demo berakhir pukul 15.30 WIB setelah terjadi negosiasi antara DPRD dan perwakilan mahasiswa dengan menyerahkan tuntutan bermaterai untuk diserahkan ke pusat. Massa pun bubar dengan tertib.



Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo menuturkan siap menampung apa yang menjadi aspirasi para mahasiswa. Ia meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan tertib.



"Semua tuntutan mahasiswa siap kita tampung. Surat kesepakatan (tuntutan mahasiswa) ini akan kita kirim besok (hari ini) ke DPR RI dan ke Presiden Jokowi," tegas Budi.

Bersama Pemkot, lanjut Budi, pihaknya terus berupaya menjaga stabilitas perekonomian di Kota Bengawan. Terutama harga kebutuhan sembako.

"Kita sedang membahas anggaran untuk mengendalikan inflasi. Termasuk warga terdampak kenaikan BBM juga kita kasih bantuan," papar dia.

Sementara itu, Muhammad Hanif Prabowo, koordinator BEM Soloraya menuturkan akan memberikan waktu 2x24 jam kepada legislator menjalankan apa yang menjadi kesepakatan.

"Kita akan kembali lagi besok untuk mengkonfirmasi apakah yang kita sepakati tadi sudah dikirim atau belum. Kalau belum akan ada aksi lanjutan yang lebih besar," tegas Hanif.


Sumber