Vatikan hendaknya tidak mengorbankan Kardinal Zen demi China
September 6, 2022

Kardinal Gerhard Ludwig Muller, mantan Prefek Kongregasi Ajaran Iman Vatikan dalam foto ini yang diambil pada 25 Oktober 2016. (Foto: AFP)

Kardinal Jerman Gerhard Muller telah menyatakan kekecewaannya atas sikap diam Vatikan atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM)  China dan pengadilan “tidak adil” yang akan segera terjadi terhadap Kardinal Joseph Zen.
Kardinal Muller, 75, seorang teolog dan mantan Prefek Kongregasi Ajaran Iman Vatikan, membuat pernyataan tentang kurangnya dukungan dari hierarki Gereja untuk uskup emeritus Hong Kong berusia 90 tahun itu dalam sebuah wawancara dengan surat kabar berbahasa Italia, Il Messengero.
“Kardinal Zen tidak hadir di Roma karena dia berada di bawah tahanan rumah karena vokal melawan Beijing, membela HAM di Hong Kong dan China,” kata Kardinal Muller, merujuk pada konsistori dan pertemuan pada 29-30 Agustus terkait Konstitusi Apostolik untuk mereformasi Kuria Romawi.
Setidaknya  200 dari total 226 anggota Dewan Kardinal menghadiri pertemuan itu, yang dianggap sebagai yang terbesar selama masa kepausan Paus Fransiskus.
Selama konsistori, Kardinal Muller mengatakan tidak ada pejabat senior Vatikan atau bahkan paus yang menyebutkan Kardinal Zen atau persidangannya bulan depan.
“Akan ada pengadilan yang tidak adil bulan depan. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan serius tentang saudara kita Zen. Baik Dekan (Kolese Kardinal) Kardinal Re (Giovanni Batista Re) maupun Sekretaris Negara Kardinal Parolin, bahkan paus. Tidak ada dokumen solidaritas, tidak ada inisiatif doa untuknya,” kata kardinal Jerman itu.
Dia mengatakan dia tidak berpikir Kardinal Zen akan ditinggalkan oleh Vatikan karena karakternya yang vokal, mengingat dia membela umat Katolik China yang tergabung dalam Gereja bawah tanah yang tidak bersekutu dengan Gereja yang diakui China.
“Saya berharap dia tidak akan ditinggalkan. Konsistori yang luar biasa akan menjadi kesempatan untuk mendeklarasikan solidaritas penuh untuk Zen dari semua kardinal dari kolese itu,” katanya.
Kardinal Muller mengatakan jelas ada “alasan politik” bagi Takhta Suci yang mencegahnya mengambil inisiatif apa pun mendukung Kardinal Zen.
“Saya mengacu pada perjanjian pengangkatan para uskup (di China) dengan Takhta Suci yang baru-baru ini ditandatangani bersama dengan pemerintah Xi Jinping. Saya minta maaf untuk mengatakan (perjanjian) ini tidak melayani kepentingan Takhta Suci dan Negara Vatikan pada dimensi gerejawi dan kebenaran,” katanya.
China memutuskan hubungan diplomatik dengan Vatikan tahun 1949 setelah pengambilalihan komunis. Sejak itu, penunjukan para uskup telah menjadi rebutan antara Vatikan dan China karena umat Katolik tetap terpecah antara Gereja Patriotik yang dikelola negara dan Gereja bawah tanah yang setia kepada paus.
Vatikan menandatangani perjanjian setiap dua tahun dengan Beijing untuk mengakhiri kebuntuan dan perpecahan umat Katolik China. Perjanjian, yang ketentuannya belum diumumkan, diperpanjang dua tahun dan diharapkan pembaruan lagi pada Oktober bulan depan.
Kardinal Zen telah menjadi salah satu kritikus keras perjanjian tersebut dan menyebutnya sebagai pengkhianatan Vatikan terhadap umat Katolik bawah tanah yang mengalami penganiayaan komunis karena kesetiaan mereka kepada Vatikan.
Selain itu, ia dikenal sebagai kritikus terkait pelanggaran HAM yang meluas di China termasuk tindakan kerasnya terhadap etnis dan agama minoritas dan perbedaan pendapat. Dia menghadapi kemarahan komunis atas dukungan kuatnya terhadap gerakan pro-demokrasi di Hong Kong yang bermasalah secara politik tahun 2019.
Dia menjadi sasaran propaganda anti-negara oleh media pro-Beijing. Pada Mei, polisi Hong Kong menangkap Kardinal Zen karena keterlibatannya dengan dana kemanusiaan yang sekarang sudah tidak berfungsi yang membantu para pendukung pro-demokrasi. Dia kemudian dibebaskan dengan jaminan di tengah reaksi global. Persidangan akan dimulai pada Oktober.
Kardinal Muller mengatakan kepada Il Messengero bahwa Gereja harus lebih bebas dan tidak terikat pada logika kekuasaan duniawi, akibatnya lebih bebas untuk campur tangan dan, jika perlu, mengkritik para politisi yang melanggar HAM.
“Dalam hal ini, saya bertanya-tanya mengapa tidak mengkritik Beijing. Zen adalah simbol (pembangkangan) dan dia ditangkap dengan dalih, dia tidak melakukan apa-apa. Dia berwibawa, berani, dan sangat disegani oleh pemerintah (Cina). Dia berusia 90 tahun, dan kita meninggalkannya sendirian,” katanya.
Kardinal Muller mengatakan Vatikan memandang pertaruhan di China sebagai “sedikit tinggi”, tetapi mungkin lebih baik menggunakan diplomasi.
“Jika perlu, Gereja juga harus mengkritik kekuatan dunia ini. Dan kemudian teladan Pius XII seharusnya mengajarkan kita sesuatu, kebenaran tidak selalu bisa dikorbankan,” katanya.
Ia mencontohkan Gereja bawah tanah saat ini menghadapi penganiayaan di banyak daerah di China dan menghadapi uskup yang didukung negara yang lebih patuh ke Beijing daripada kepada paus.


https://indonesia.ucanews.com/2022/0...en-demi-china/