Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan kebutuhan mendesak. Mengingat kondisi politik global yang memberikan dampak pada negara untuk memperkuat sistem pertahanan.

Krisis Rusia vs Ukraina telah berdampak pada pertahanan negara global serta pada ekonomi dunia. Konflik kedua negara tersebut menjadikan pasokan barang tersendat berujung pada krisis pangan dan ekonomi suatu negara.

Tidak bisa dipungkiri, resesi ekonomi sampai krisis pangan menjadi kendala yang dihadapi oleh suatu negara. Meski begitu, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat.

Bahkan, seusai Covid-19 merupakan salah satu negara yang paling cepat pulih dan bangkit dalam ekonomi. Bahkan, terkait di tengah isu kenaikan BBM masih banyak solusi yang bisa diambil untuk mengatasinya.

Seperti pengetatan pengawasan jangan sampai kebocoran pada penggunaan BBM bersubsidi pada perusahaan besar. Pemerintah juga bisa melakukan pemangkasan pada alokasi anggaran infrastruktur daerah.

Penguatan proyek padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja juga bisa menjadi peningkat daya beli masyarakat. Untuk itu, penundaan pengadaan alutsista bukanlah sebuah solusi tapi penghambat pembangunan dalam pertahanan negara.

Apalagi, kondisi alutsista membutuhkan pemutakhiran yang disesuaikan dengan kebutuhan menjaga kedaulatan negara. Di tambah lahi, dengan luasnya wilayah Indonesia dengan melimpanya kekayaan SDA banyak ancaman yang mengintai.

Jadi, dengan pengadaan alutsista sesuai dengan rencana maka TNI semakin kuat dalam memperkuat pertahanan NKRI.

Sebagaimana diketahui, anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mendesak agar rencana besar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam 14 kontrak pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipertimbangkan ulang.

Pengadaan alutsista seperti pesawat tempur, kapal selam, fregat, dan lainnya nilainya US55 miliar (Rp770 triliun).

Anggaran untuk alutsista itu mulai terlihat dari alokasi yang besar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, di mana Kemenhan mendapat alokasi besar yakni Rp 131,9 triliun.

Pertimbangkan ulang. Apalagi saat ini negara membutuhkan anggaran sekitar Rp 500 triliun lebih hanya untuk subsidi BBM saja. Belum untuk subsidi pangan, kesehatan, dan lain lain," kata Hasanuddin.

Dia mengatakan, anggaran untuk kebutuhan alutsista pada Kemenhan selama tiga tahun tak pernah naik. Anggaran untuk alutsista hanya 11-19 triliun.

"Sisanya dipakai untuk gaji, dana operasional, pemeliharaan, dan lain lain," kata politisi senior PDI Perjuangan ini.

TB Hasanuddin mengatakan bila ada rencana pengadaan anggaran secara ijon atau menarik 15 tahun kedepan dan dibelanjakan sebelum tahun 2024, hal ini juga sangat beresiko.

Mengingat situasi ekonomi yang sulit diprediksi, dan sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah yang akan datang.

Ia menyarankan agar program Minimum Essential Force (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum tahap terakhir (tahap ke-3) sampai dengan tahun 2024 segera diselesaikan.

Hal ini dinilai Hasanuddin lebih realistis dan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 57 triliun.

MEF sendiri merupakan amanat pembangunan nasional dalam memodernisasi alat utama sistem persenjataan yang telah ditetapkan pada 2010 dengan tiga tahap pelaksanaan hingga 2024.

"Program pembangunan kekuatan TNI dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan memperhatikan kemampuan anggaran negara," katanya.

Hal ini dinilai Hasanuddin lebih realistis dan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 57 triliun.

MEF sendiri merupakan amanat pembangunan nasional dalam memodernisasi alat utama sistem persenjataan yang telah ditetapkan pada 2010 dengan tiga tahap pelaksanaan hingga 2024.

"Program pembangunan kekuatan TNI dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan memperhatikan kemampuan anggaran negara," katanya.

Pemerintah telah menetapkan alokasi belanja kementerian dan lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebanyak Rp 993,2 triliun. 



Sumber : Tribunnews.com